Browsing Category: "Hukum"

Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya

4th January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya adalah salah satu contoh Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya dalam bentuk PDF secara gratis.

harta bersama, kitab undang-undang hukum acara perdata, hukum acara perdata, acara perdata, hukum perdata

Bagian 1

Harta-bersama menurut undang-undang

119. Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta-bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. (KUHPerd. 126, 139, 149, 153, 180, 186; F. 60, 62.)

120. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta-bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami-istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. (KUHPerd. 158.)

121. Berkenaan dengan beban-beban, maka harta-bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. (KUHPerd. 130 dst., 163, F. 62.)

122. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta-bersama itu. (KUHPerd. 155; Rv. 823j.)

123. Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu. (KUHPerd. 126-1?, 128.

Bagian 2

Pengurusan harta-bersama

124. Hanya suami saja yang boleh mengurus harta-bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu. (KUHPerd. 105, 119, 186, 320, 434, 903; LN 1953-86 pasal 6, bdk. catatan KUHPerd. 105.)

125. Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta-bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh pengadilan negeri. (KUHPerd. 108, 112, 114 dst., 496; Rv. 813 dst.)

Bagian 3

Pembubaran gabungan harta-bersama dan bagian hak

untuk melepaskan diri dari padanya

126. Harta-bersama bubar demi hukum:

1. karena kematian;

2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada; (KUHPerd. 493 dst.)

3. karena perceraian; (KUHPerd. 207 dst.)

4. karena pisah meja dan ranjang; (KUHPerd. 233 dst.)

5. karena pemisahan harta. (KUHPerd. 186 dst.)

Akibat-akibat khusus dari pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2, 3, 4 dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini. (KUHPerd. 119, 222 dst.)

127. (s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) Setelah salah seorang dari suami-istri meninggal, maka bila ada ditinggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta-benda yang merupakan harta-bersama dalam waktu empat bulan. [Catatan Editor: Dalam BW jangka waktu yang diindikasikan lamanya adalah tiga bulan]. Pendaftaran harta-bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta-bersama itu tidak diadakan, gabungan harta-bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur, dan sekali-kali tidak boleh merugikannya. (KUHPerd. 311, 315, 370, 408, 417; Wsk. 48.)

128. Setelah bubarnya harta-bersama, kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang. (KUHPerd. 123, 156, 243, 408, 903, 1066 dst., 1071 dst.; Rv. 689 dst.)

129. Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata-pencaharian salah seorang dari suami-istri itu, beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal-usul keturunan salah seorang dari suami-istri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir secara musyawarah atau oleh ahli-ahli (KUHPerd. 132.)

130. Sang suami, setelah pembubaran harta-bersama, boleh ditagih atas utang dari harta-bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dari utang itu kepada istrinya atau kepada para ahli waris si istri. (KUHPerd. 121, 124, 128.)

131. Suami atau istri, setelah pemisahan dan pembagian seluruh harta-bersama, tidak boleh dituntut oleh para kreditur untuk membayar utang-utang yang dibuat oleh pihak lain dari suami atau istri itu sebelum perkawinan, dan utang-utang itu tetap menjadi tanggungan suami atau istri yang telah membuatnya atau para ahli warisnya; hal ini tidak mengurangi hak pihak yang satu untuk minta ganti rugi kepada pihak yang lain atau ahli warisnya. (KUHPerd. 121, 128, 132.)

132. Istri berhak melepaskan haknya atas harta-bersama; segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal; sekali melepaskan haknya, dia tidak boleh menuntut kembali apa pun dari harta-bersama, kecuali kain seprei dan pakaian pribadinya. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) Dengan pelepasan ini dia dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta-bersama. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) Tanpa mengurangi hak para kreditur atas harta-bersama, si istri tetap wajib untuk melunasi utang-utang yang dari pihaknya telah jatuh ke dalam harta-bersama; hal ini tidak mengurangi haknya untuk minta penggantian seluruhnya kepada suaminya atau ahli warisnya. (AB. 23; KUHPerd. 113, 121, 129, 131, 136, 138, 153, 483, 1023, 1045.)

133. Istri yang hendak mempergunakan hak tersebut dalam pasal yang lampau, wajib untuk menyampaikan akta pelepasan, dalam waktu satu bulan setelah pembubaran harta-bersama itu, kepada panitera pengadilan negeri di tempat tinggal bersama yang terakhir, dengan ancaman akan kehilangan hak itu (bila lalai).

Bila gabungan itu bubar akibat kematian suaminya, maka tenggang waktu satu bulan berlaku sejak si istri mengetahui kematian itu. (Ov. 14; KUHPerd. 134, 138, 1023 dst., 1989; Rv. 135, 829.)

134. Bila dalam jangka waktu tersebut di atas istri meninggal dunia, sebelum menyampaikan akta pelepasan, para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas harta-bersama itu dalam waktu satu bulan setelah kematian itu, atau setelah mereka mengetahui kematian itu, dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam pasal terakhir. Hak istri untuk menuntut kembali kain seprei dan pakaiannya dari harta-bersama itu, tidak dapat diperjuangkan oleh para ahli-warisnya. (Ov. 14; KUHPerd. 132, 138, 903, 1023 dst.)

135. Bila para ahli waris istri tidak sepakat dalam tindakan, sehingga sebagian menerima dan yang lain melepaskan diri dari harta-bersama itu, maka yang menerima itu, tidak dapat memperoleh lebih dari bagian warisan yang menjadi haknya atas barang-barang yang sedianya menjadi bagian istri itu seandainya terjadi pemisahan harta. Sisanya dibiarkan tetap pada si suami, atau pada ahli warisnya, yang sebaliknya berkewajiban terhadap ahli waris yang melakukan pelepasan, untuk memenuhi apa saja yang sedianya akan dituntut oleh si istri dalam hal pelepasan, tetapi hanya sebesar bagian warisan yang menjadi hak ahli waris yang melakukan pelepasan. (KUHPerd. 132, 134, 138, 903, 1048, 1051, 1061.)

136. Istri yang telah menarik pada dirinya barang-barang dari harta-bersama, tidak berhak melepaskan diri dari harta-bersama itu. Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan semata-mata atau penyelamatan, tidak membawa akibat seperti itu. (KUHPerd. 137, 483, 1048 dst.)

137. Istri yang telah menghilangkan atau menggelapkan barang-barang dari harta-bersama, tetap berada dalam penggabungan, meskipun telah melepaskan dirinya; hal yang sama berlaku bagi para ahli warisnya. (KUHPerd. 136, 1031, 1064.)

138. Dalam hal gabungan harta-bersama berakhir karena kematian si istri, para ahli warisnya dapat melepaskan diri dari harta-bersama itu, dalam waktu dan dengan cara seperti yang diatur mengenai si istri sendiri. (Ov. 14; KUHPerd. 132 dst., 135, 242 dst., 1023.)

Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya adalah salah satu contoh Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab VI – Harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh skripsi sak etap, pengertian counter flow, kumpulan makalah tsunami, contoh makalah perbaikan periferal, TOR Skripsi

Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah

3rd January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah adalah salah satu contoh Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah dalam bentuk PDF secara gratis.

penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah, kitab undang-undang hukum acara perdata, hukum acara perdata, acara perdata, hukum perdata

329a. Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.

329b. Penetapan mengenai tunjangan, atas tuntutan pihak yang dihukum untuk membayar nafkah atau atas tuntutan pihak yang harus diberi nafkah, boleh diubah atau dicabut oleh hakim. Perubahan atau pencabutan itu harus didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbandingan nyata antara kebutuhan orang yang berhak atas nafkah itu di satu pihak dan pendapatan dan kekayaan orang yang dihukum untuk membayar sehubungan dengan beban-beban yang menjadi tanggungannya di lain pihak, sejak saat penetapan itu diberikan telah berubah sedemikian mencolok, sehingga seandainya perbandingan yang berubah ini ada pada saat tersebut, maka penetapan itu sedianya akan lain.

Dengan cara yang sama, peraturan yang telah dimufakati oleh kedua pihak mengenai nafkah yang diwajibkan berdasarkan buku ini, boleh diubah atau dicabut oleh hakim.

Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah adalah salah satu contoh Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab XIVa – Penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah dalam bentuk PDF secara gratis.

skripsi anggaran pendidikan, ad/art fpti 2010, jurnal pengertian HUB, jurnal tentang pendidikan seks anak autis, koleksi tesis unj

Bab V – Kerja rodi

3rd January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Bab V – Kerja rodi adalah salah satu contoh Bab V – Kerja rodi kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab V – Kerja rodi untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab V – Kerja rodi full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab V – Kerja rodi dalam bentuk PDF secara gratis.

673. Kerja rodi yang telah diakui oleh pemegang kekuasaan tinggi tetap ada; ketentuan-ketentuan dalam kitab ini tidak membawa perubahan tentang ini. Pemerintah berhak mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kerja rodi, bila hal itu dipandang perlu. (ISR. 46, lihat catatan di situ.)

Bab V – Kerja rodi adalah salah satu contoh Bab V – Kerja rodi kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab V – Kerja rodi untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab V – Kerja rodi full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab V – Kerja rodi dalam bentuk PDF secara gratis.

pengertian kerja rodi, makalah cbrn, pengertian kerja rodi dan contohnya, pengertian colloquium, pengertian biomembran

Bab VI.Pengabdian pekarangan

2nd January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Bab VI.Pengabdian pekarangan adalah salah satu contoh Bab VI.Pengabdian pekarangan kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab VI.Pengabdian pekarangan untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab VI.Pengabdian pekarangan full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab VI.Pengabdian pekarangan dalam bentuk PDF secara gratis.

Bagian 1

Sifat dan jenis pengabdian pekarangan

674. Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu tidak boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang. (KUHPerd. 508-2?, 528, 572, 706, 1206.)

675. Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. (KUHPerd. 689.)

676. Pengabdian pekarangan tidak memandang pekarangan yang satu lebih penting dari yang lain.

677. Pengabdian pekarangan itu berlangsung terus atau tidak berlangsung terus. Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus adalah yang penggunaannya berlangsung terus atau dapat berlangsung terus, tanpa memerlukan perbuatan manusia, seperti hak mengalirkan air, hak atas selokan, hak atas pemandangan ke luar, dan sebagainya. Pengabdian pekarangan yang tidak berlangsung terus adalah yang pelaksanaannya memerlukan perbuatan manusia, seperti hak melintasi pekarangan, hak mengambil air, hak menggembalakan ternak, dan sebagainya. (KUHPerd. 537, 552 dst., 626 dst., 652 dst., 680 dst., 687, 697, 699.)

678. Pengabdian pekarangan tampak atau tidak tampak. Pengabdian pekarangan tampak adalah yang ada tanda-tanda lahiriahnya, seperti pintu, jendela, pipa air dan lain-lain semacam itu. Pengabdian pekarangan tidak tampak adalah yang tidak ada tanda-tanda lahiriah mengenai adanya, seperti larangan membangun di atas pekarangan, larangan membangun lebih tinggi dari ketinggian tertentu, hak menggembalakan ternak dan lain-lainnya yang memerlukan suatu perbuatan manusia. (KUHPerd. 573, 552 dst., 687, 697, 699.)

679. Bila seseorang membangun kembali sebuah tembok atau gedung, maka bagi pemberi dan penerima beban pengabdian, pengabdian terhadap tembok atau gedung yang baru tetap berjalan tanpa menjadi lebih berat karenanya, asal pembangunan kembali itu dilaksanakan sebelum pengabdian pekarangan itu kedaluwarsa. (KUHPerd. 681, 648, 691 dst., 703, 705, 707.)

680. Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan atas pemandangan atau penerangan, diperbolehkan membuat jendela atau penerangan sebanyak yang disukainya, tetapi setelah ia membuatnya atau menggunakan haknya, ia tidak boleh menambah jumlahnya. Yang dimaksudkan dengan penerangan hanya cahaya yang diperlukan, tanpa pemandangan. (KUHPerd. 645, 647 dst., 677 dst., 691.)

681. Setiap orang berhak mendirikan gedung atau bangunan lain setinggi yang disukainya, asal ketinggian gedung atau bangunan itu tidak melanggar larangan demi kepentingan pekarangan lain. Dalam hal yang demikian, pemilik pekarangan pemberi beban pengabdian berhak mencegah peninggian atau menyuruh mengambil semua yang dilarang menurut dasar haknya. (KUHPerd. 571, 637, 678 dst.)

682. Yang dimaksud dengan hak pengabdian pekarangan mengalirkan air dan meneteskan air adalah semata-mata hak mengalirkan air bersih, bukan air kotoran. (KUHPerd. 652, 677.)

683. Hak pengabdian selokan ialah hak untuk mengalirkan air dan kotoran. (KUHPerd. 653, 677.)

684. Pemilik pekarangan yang mempunyai hak memasang balok atau jangkar dalam tembok orang lain, berwenang mengganti balok atau jangkar yang telah rapuh, tetapi ia tidak boleh menambah jumlahnya atau memindahkan tempatnya. (KUHPerd. 636, 679.)

685. Barangsiapa mempunyai hak untuk berlayar di perairan pekarangan tetangga, harus ikut membayar biaya yang diperlukan untuk memelihara agar perairan itu tetap dapat dilayari, kecuali jika ia lebih suka melepaskan haknya tersebut. (KUHPerd. 661.)

686. Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan untuk jalan kaki adalah hak untuk melintasi pekarangan orang lain dengan jalan kaki; hak mengenai jalan kuda atau jalan ternak adalah hak untuk naik kuda atau menggiring ternak melalui jalan itu; hak mengenai jalan kendaraan adalah hak untuk melintas dengan kendaraan. Bila lebar jalan untuk jalan kaki, jalan ternak atau jalan kendaraan tidak ditentukan berdasarkan hak pengabdian, maka lebarnya ditentukan sesuai dengan peraturan khusus atau kebiasaan setempat. Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan kuda atau jalan ternak mencakup juga hak pengabdian atas jalan untuk jalan kaki; hak pengabdian mengenai jalan kendaraan, mencakup juga hak pengabdian mengenai jalan kuda atau jalan ternak dan jalan untuk jalan kaki. (AB. 15; KUHPerd. 671, 677.)

687. Hak pengabdian pekarangan mengenai air ledeng ialah hak untuk mengalirkan air dari atau melalui pekarangan tetangga ke pekarangannya. (KUHPerd. 626 dst., 678.)

688. Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, berhak membuat segala perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan itu. Biaya untuk perlengkapan itu harus ditanggung sendiri dan tidak menjadi tanggungan pemilik pekarangan penerima beban: (KUHPerd. 626, 675, 680, 693.)

689. Dalam hal pemilik pekarangan penerima beban menurut dasar hak pengabdian diharuskan membiayai perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan, maka ia sewaktu-waktu berhak membebaskan diri dari kewajiban itu dengan jalan menyerahkan kepada pemilik pekarangan pemberi beban itu bagian dari pekarangannya yang benar-benar diperlukan guna memungkinkan penggunaan hak tersebut. (KUHPerd. 635, 695, 706.)

690. Bila pekarangan pemberi beban dibagi, maka hak pengabdian pekarangan tetap melekat pada tiap-tiap bagian tanpa memperberat beban pekarangan penerima beban. Bila pengabdian itu merupakan hak melintasi pekarangan, misalnya, maka masing-masing pemilik peserta pekarangan pemberi beban harus menggunakan hak itu menurut cara yang sama seperti sebelum pembagian. (KUHPerd. 667 dst., 691, 694, 701.)

691. Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, hanya boleh menggunakannya sesuai dengan dasar hak yang ada padanya; dalam hal tidak ada dasar hak, menurut peraturan dan kebiasaan setempat, dan dalam semua hal, hak itu harus digunakan dengan cara yang memberi beban seringan-ringannya. Ia tidak boleh, baik dalam pekarangan penerima beban maupun dalam pekarangan pemberi beban, mengadakan suatu perubahan yang dapat memperberat beban pekarangan yang disebut pertama. (AB. 15; KUHPerd. 668, 695.)

692. Pemilik pekarangan penerima beban tidak boleh berbuat sesuatu yang mengurangi atau merintangi penggunaan pengabdian pekarangan. Ia tidak boleh mengubah keadaan tempat atau memindahkan tempat pengabdian pekarangan ke tempat lain dari tempat semula, kecuali jika perubahan atau pemindahan itu dilakukan tanpa merugikan pemilik pekarangan pemberi beban. (KUHPerd. 691.)

693. Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan dianggap mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menggunakannya dengan cara memberikan beban yang seringan-ringannya bagi pemilik pekarangan penerima beban. Demikian pula hak mengambil air dari sumber milik orang lain meliputi hak untuk memasuki tempat tersebut dalam pekarangan penerima beban. (KUHPerd. 688.)

694. Bila pekarangan penerima beban dibagi, maka tetaplah pengabdian pekarangan membebani tiap-tiap bagian, sekedar diperlukan untuk penggunaannya. (KUHPerd. 690, 701.)

Bagian 2

Lahirnya pengabdian pekarangan.

695. Pengabdian pekarangan lahir karena suatu dasar hak atau karena kedaluwarsa. (KUHPerd. 696 dst., 700, 712, 724, 1955 dst., 1963.)

696. Dasar hak yang melahirkan suatu pengabdian pekarangan harus diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 620. (Ov. 26; KUHPerd. 616.)

697. Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan tampak dapat diperoleh karena kedaluwarsa atau karena suatu dasar hak. (KUHPerd. 547, 552, 677 dst., 699 dst., 707, 1955, 1963.)

698. Bagi seseorang yang pekarangannya lebih rendah letaknya dan menggunakan air sumber dari pekarangan lain yang lebih tinggi tempatnya, tenggang kedaluwarsa baru mulai berjalan pada saat bangunan yang diperuntukkan guna melancarkan terjun dan mengalirnya air ke pekarangannya selesai dibuat. (KUHPerd. 627.)

699. Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan sekaligus tidak tampak, demikian pula yang tidak berlangsung terus, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, hanya dapat diperoleh karena suatu alas hak. Penikmatan pengabdian pekarangan seperti itu, meskipun telah berjalan bertahun-tahun lamanya, tidaklah cukup guna memperoleh hak tersebut. (KUHPerd. 537, 553, 677 dst., 1955 dst.)

700. Bila terbukti bahwa beberapa bidang pekarangan yang sekarang terpisah dahulu adalah milik satu orang dan pemilik ini telah menciptakan keadaan yang sedemikian rupa dalam pekarangannya, sehingga seakan-akan tercipta pengabdian yang berlangsung terus dan tampak, maka penciptaan ini dapat dianggap sebagai dasar hak atas pengabdian pekarangan. (KUHPerd. 677 dst., 695, 697, 1706.)

701. Bila seorang pemilik dua bidang pekarangan yang sewaktu diperolehnya memperlihatkan tanda, bahwa di antara kedua pekarangan itu dahulu ada pengabdian pekarangan, kemudian memindahtangankan satu pekarangan tersebut, dan perjanjian penyerahan tidak memuat ketentuan tentang pengabdian pekarangan, maka pengabdian ini tetap berlaku untuk pekarangan yang dipindahtangankan, baik pekarangan pemberi beban maupun penerima beban. (KUHPerd. 690, 694, 700, 706, 1206.)

702. Salah seorang pemilik-peserta sebidang pekarangan dapat memperoleh hak pengabdian seluruh pekarangan milik bersama dengan perbuatannya sendiri tanpa setahu pemilik-peserta lainnya. (KUHPerd. 710.)

Bagian 3

Berakhirnya pengabdian pekarangan.

703. Pengabdian pekarangan berakhir bila pekarangan tersebut berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat digunakan. (KUHPerd. 705, 718, 736, 754, 807.)

704. Bila pekarangan penerima beban atau pekarangan pemberi beban belum sama sekali musnah atau rusak, pengabdian pekarangan tetap berjalan sepanjang keadaan pekarangan mengizinkan. (KUHPerd. 703, 705.)

705. Pengabdian pekarangan yang berakhir karena sebab yang disebutkan dalam pasal 703, akan hidup kembali jika keadaan benda telah kembali sedemikian rupa sehingga dapat digunakan lagi, kecuali jika keadaan tadi telah berlangsung begitu lama, sehingga karena kedaluwarsa menurut pasal 707, pengabdian gugur. (KUHPerd. 679, 708.)

706. Semua pengabdian pekarangan berakhir, bila pekarangan pemberi beban dan pekarangan penerima beban bergabung menjadi milik satu orang, tanpa mengurangi ketentuan pasal 701. (KUHPerd. 674, 700 dst., 718, 736, 754, 807, 1206, 1436.)

707. Pengabdian pekarangan juga berakhir bila selama tiga puluh tahun berturut-turut tidak pernah digunakan. Tenggang kedaluwarsa tiga puluh tahun ini mulai berjalan pada hari dilakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan pengabdian. (KUHPerd. 547, 679, 700, 705, 710, 718, 736, 754, 807 dst.)

708. Bila pekarangan pemberi beban dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin digunakan pengabdian pekarangan itu, maka tenggang waktu kedaluwarsa adalah tiga puluh tahun terhitung mulai saat pekarangan itu seharusnya dapat diperbaiki, sehingga memungkinkan lagi penggunaan pengabdian itu. (KUHPerd. 700, 703, 705, 1986 dst.)

709. Cara menggunakan pengabdian pekarangan, berkedaluwarsa juga dengan cara yang sama seperti pengabdian pekarangan itu sendiri. (KUHPerd. 707 dst., 710.)

710. Bila pekarangan pemberi beban dimiliki oleh beberapa orang secara tak terbagi, penikmatan oleh salah seorang pemilik cukup untuk mencegah terjadinya kedaluwarsa terhadap pemilik-pemilik lain. (KUHPerd. 702, 1985.)

Bab VI.Pengabdian pekarangan adalah salah satu contoh Bab VI.Pengabdian pekarangan kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Bab VI.Pengabdian pekarangan untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Bab VI.Pengabdian pekarangan full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Bab VI.Pengabdian pekarangan dalam bentuk PDF secara gratis.

kesehatan ethnocultural, makalah kewajiban lancar, tugas makalah sifilis, makalah jurnal pembangunan, contoh jurnal skripsi uny

Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka

2nd January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka adalah salah satu contoh Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka dalam bentuk PDF secara gratis.

KETIKA Kejaksaan Negeri Mimika menyelidiki kasus penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2001 sebesar Rp 14 miliar, pejabat bersangkutan bersikap masa bodoh. Tidak ada sikap takut atau bertanggung jawab yang ditujukan kepada pihak kejaksaan dan publik. Dana Rp 14 miliar itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani pejabat dari Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua, dan bantuan kepada masyarakat.

KETIKA pers mengonfirmasikan kasus itu kepada pejabat bersangkutan, jawabannya singkat, “Pejabat siapa yang tidak pernah mencicipi uang itu silakan ia memproses saya sampai ke pengadilan dan saya akan tunjukan bukti-bukti.”

Ketika seorang jaksa minta pertanggungjawaban dana tersebut, jawabannya sederhana. “Bagaimana mungkin rombongan pejabat dari Jakarta ke Papua harus menandatangani kuitansi pengeluarannya. Atau apakah saya harus minta seorang menteri menandatangani kuitansi ketika berkunjung ke Timika.”

Tiga tahun lewat, kasus itu pun didiamkan dan pejabat bersangkutan mendapat posisi baru di Pemprov Provinsi Papua.

Ini adalah salah satu dari sekian kasus korupsi yang tidak pernah sampai ke pengadilan dengan alasan dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat. Hampir semua pemda di Papua merasa sebagai pemilik uang dan bertugas membagi-bagikan uang itu kepada masyarakat, lembaga, atau individu yang membutuhkan.

Misalnya, tindakan membagi-bagi uang kepada setiap tamu yang bertemu bupati Jayawijaya. Setiap tamu diberi uang Rp 500.000 sampai ratusan juta rupiah. Dari mana uang itu tidak jelas, tapi tersimpan di rumah kediaman bupati.

Bagaimana bupati mempertanggunjawabkan dana-dana itu kepada masyarakat (DPRD) pun tidak jelas. DPRD tidak memiliki kekuatan dan independensi melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja bupati karena mereka pun terlibat.

Otonomi Khusus Papua sangat menguntungkan aparat pemda. Bagi pegawai vertikal seperti kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan tidak tersentuh dana otonomi khusus.

Mereka pun mencari terobosan mencari penghasilan baru di luar gaji tetap. Sering terjadi, aparat penegak hukum melakukan “pukulan” mental terhadap pejabat bersangkutan melalui pers. Ketika kasus itu terungkap kepada publik, pelaku pun berupaya agar aparat penegak hukum menghentikan penyelidikan dan tidak membeberkan kepada pers.

Di sini, mulai terjadi tawar-menawar kepentingan secara pribadi dan tertutup. Biasanya pertemuan antara pelaku dan aparat berlangsung di tempat tertutup. Pelaku menghendaki kasus yang menimpa dirinya tidak diproses di pengadilan, sementara penegak hukum memiliki semangat melanjutkan ke pengadilan.

Namun, semangat aparat itu pun sering dipertanyakan. Ada maksud tersembunyi di balik penyelidikan dan intimidasi terhadap pelaku.

Jika proses dugaan korupsi dihentikan, harus ada jaminan bagi aparat penegak hukum. Seorang pelaku, demi menjaga nama baik, akan berusaha memenuhi apa yang diminta para penegak hukum.

Tidak heran ketika sebuah kasus besar yang menggemparkan masyarakat, tiba-tiba dihentikan oleh aparat penegak hukum. Penghentian proses penyelidikan dugaan korupsi itu patut dipertanyakan. Kepercayaan terhadap pemerintah pun bertambah melorot.

Tetapi bagi kalangan pejabat di Papua, tindakan seperti itu adalah wajar karena uang itu tidak memperkaya diri, tapi untuk kebutuhan semua pihak. Tidak hanya menjamu dan melayani kepentingan tamu dan pejabat dari luar, tetapi juga dibagi-bagikan kepada masyarakat yang setiap hari 10-50 orang antre di pendopo pejabat minta bantuan dana.

Masyarakat tidak pernah berhenti datang ke kantor atau ruang lobi pejabat. Baik kelompok berdasi maupun kaki telanjang setiap hari mengais rezeki dan proyek di kantor pejabat.

Tindakan masyarakat minta bantuan dari pejabat sudah menjadi pekerjaan rutin sebagian warga setiap hari. Jika pejabat yang satu tidak melayani permohonan bantuan (uang), mereka pindah ke pejabat lain.

Ada berbagai cara dan alasan yang disampaikan masyarakat kepada sekretaris pejabat itu agar dapat bertemu langsung. Mereka tidak mau dilayani oleh staf atau pejabat lain yang ditunjuk. Mereka seakan-akan tahu staf itu tak punya dana.

Pejabat di Papua pun menjadikan sikap minta-minta ini sebagai bagian dari pelayanan dan pengabdian. Mereka membiarkan masyarakat menemui mereka dan membagi-bagikan dana sesuai kebutuhan.

Sikap itu disalahgunakan untuk mendapat dana cuma-cuma dari pejabat. Misalnya, minta uang tiket ke pedalaman karena orangtua meninggal, biaya pendidikan anak, istri melahirkan atau sakit, dan lainnya. (kor)

sumber: kompas

Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka adalah salah satu contoh Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Korupsi di Bawah Bayang-bayang Perilaku Sosial Masyaraka dalam bentuk PDF secara gratis.

skripsi tentang firma, contoh makalah pendidikan anak berkebutuhan khusus, skripsi otonomi khusus, kumpulan makalah firma, contoh pengawasan dprd