Browsing Category: "Hukum"

Hukum Lemah, Korupsi Merajalela

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Hukum Lemah, Korupsi Merajalela adalah salah satu contoh Hukum Lemah, Korupsi Merajalela kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Hukum Lemah, Korupsi Merajalela untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Hukum Lemah, Korupsi Merajalela full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Hukum Lemah, Korupsi Merajalela dalam bentuk PDF secara gratis.

Meski berfungsi sebagai pengawas keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ternyata tidak selalu efektif untuk mengatasi kebocoran uang negara, yang menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo bisa mencapai 30 persen dari APBN.

Pada salah satu seminar, mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Drs. Gandhi menuturkan bahwa berdasar pengalamannya ternyata sulit mengajukan koruptor ke pengadilan melalui Kejaksaan Agung. Suatu kasus yang menurut ahli hukum BPKP sudah dapat diajukan ke pengadilan, setelah lama menunggu cukup lama, dapat saja tiba-tiba ditutup dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari kejaksaan.

Selain itu, kerap kali pemeriksaan BPKP mengungkapkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang masih bersifat administratif, akan tetapi mengandung potensi untuk menjadi korupsi, jika tidak segera diatasi. Namun, ternyata penyimpangan itu tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang bertanggung jawab, bahkan dalam tahun berikutnya penyimpangan itu berulang kembali.

Pelanggaran oleh Negara

Dalam suasana seperti ini, tidak heran jika korupsi masih terus merajalela meski Indonesia memiliki Undang-undang Anti Korupsi no. 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1971. Bahkan kerap kali sumber penyimpangan ini justru berasal dari pemerintah.

Pada bulan November 1998, Masyarakat Transparansi Indonesia mengumumkan temuannya tentang 79 Keputusan Presiden yang mengandung indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan pada akhir Desember lalu, Fraksi Karya Pembangunan DPR RI meminta pemerintah mencabut 177 Keputusan Presiden yang dianggap bermasalah.

Bagi ahli hukum Baharuddin Lopa, salah satu yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum oleh pejabat negara ini adalah tabiat mereka yang serakah. “Mungkin juga sikap itu dilandasi rasa takut bercampur malu yang pada oknum pejabat tinggi dan pengusaha kuat yang berkolusi sudah jarang ditemukan. Rasa berkuasa itulah yang sering membuat seseorang memandang remeh orang lain dan berani bertindak apa saja,” tulis Lopa dalam harian Bisnis Indonesia edisi 21 November 1998. Dalam artikel yang sama, Lopa menegaskan keserakahan ini tumbuh subur karena lemahnya penegakan hukum, serta manajemen yang tidak rapi, sehingga kebocoran tidak bisa segera diketahui dan dikendalikan.

Kecenderungan penguasa, terutama di negara-negara berkembang, untuk melanggar hukum yang dibuatnya sendiri dapat dilacak pada sejarah pembentukan negara-negara tersebut. Berbeda dengan negara-negara industri yang berkesempatan menumbuhkan birokrasi yang berbasis pada prestasi (merit system), kelembagaan politik yang kompetitif, proses pemerintahan yang mapan dan transparan, serta masyarakat sipil yang berpengetahuan cukup (well informed) dan didukung oleh perkembangan media massa, negara-negara sedang berkembang tidak memiliki pengalaman yang sama.

Akibat warisan penjajahan, lembaga-lembaga pemerintah di negara sedang berkembang cenderung lebih lemah, masyarakat sipilnya kurang berperan serta dalam pengambilan keputusan publik, dan proses-proses birokrasi serta politik berlangsung kurang terbuka dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi demikian, aparat negara yang efektif, serta kemampuan menegakkan hukum nyaris tidak ada.

Dalam World Development Report 1997, Bank Dunia memperingatkan bahwa pemerintahan negara yang efektif merupakan hal yang penting bagi penyediaan barang dan jasa —serta peraturan dan kelembagaan— yang memungkinkan pasar untuk berkembang dan membuat hidup masyarakat lebih sehat serta sejahtera. “Salah satu faktor penting yang menghasilkan dan menjadi hasil dari pemerintahan yang lemah adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan lembaga pemerintahan bagi keuntungan pribadi,” demikian Bank Dunia dalam Corruption and Good Governance, 1997 Annual Meetings World Bank Group Issue Brief.

Tidak Transparan

Transparency of Asia’s

Business Environment

Country

Grade


1997

1998

UK

4.00

1.81

Australia

3.00

2.12

USA

3.80

2.26

HongKong

5.00

2.82

Singapore

4.40

3.61

Taiwan

6.10

3.94

Japan

5.85

5.78

Philippines

6.70

6.14

Malaysia

6.30

6.46

SouthKorea

7.00

6.58

China

8.20

6.94

Thailand

6.50

7.20

Indonesia

7.40

8.41

Vietnam

9.50

8.50

Kecenderungan negara-negara sedang berkembang untuk menutupi informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan negara, menambah subur peluang untuk melakukan korupsi karena tidak ada sorotan publik dan tidak ada pengawasan dari pers yang bebas.

Berkaitan dengan soal transparansi informasi, lembaga penelitian Politic and Economic Risk Consultancy, Ltd yang berbasis di Hongkong meminta pendapat 834 responden dari kalangan pengusaha serta pejabat pemerintahan di sejumlah negara Asia dan Eropa tentang hal ini.

Hasilnya cukup menggembirakan, karena sebagian besar negara yang disurvei menunjukkan kemajuan besar dalam transparansi informasi. Khusus bagi negara-negara Asia, peningkatan kualitas transparansi ini didorong oleh hadirnya sejumlah lembaga keuangan internasional yang menekankan pada transparansi informasi dan pengambilan keputusan sebagai prasyarat bantuan mengatasi krisis ekonomi.

Sayangnya, Indonesia termasuk negara yang dianggap tingkat transparansinya memburuk, tercermin pada indeks yang menurun dari 7,40 pada tahun 1997 menjadi 8,41 pada tahun 1998.

Bersama dengan Vietnam, “situasi di kedua negara ini begitu buruk, sehingga perusahaan-perusahaan menghadapi situasi yang nyaris gelap, ” tulis PERC dalam Transparency Problems In Asia, Excerpted from Asian Intelligence Issue #523, terbitan 25 November, 1998.

Menangkap Kakap

Meski mengakui bahwa celah-celah hukum merupakan salah satu faktor berkembangnya korupsi, Transparency International memperingatkan bahwa pemantauan terhadap korupsi tidak dapat diserahkan semata-mata pada aparat penegak hukum.

Langkah penindakan juga tidak hanya bergantung pada penyidikan dan penuntutan pidana, namun harus mencakup kombinasi dari berbagai pengaturan yang saling berkait satu sama lain. “Meski tidak pernah dapat dipantau sepenuhnya, korupsi dapat dikendalikan melalui kombinasi kode etik, tuntutan hukum yang tegas terhadap pelanggar, perubahan organisasi, serta reformasi kelembagaan,” demikian tertulis dalam Chapter 3: Reinventing Government? Removing Corrupt Incentives, Part A: Analytical Framework, The TI Source Book.

Karena kuatnya kebutuhan terhadap langkah bersama yang terkoordinasi, Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Mar’ie Muhammad menyarankan agar pemerintah membentuk komisi independen untuk memberantas korupsi. Dengan beranggotakan orang-orang yang punya track record bersih serta dukungan dunia internasional, Mar’ie yakin komisi ini dapat bekerja efektif memberantas penyakit korupsi ini. Di depan peserta Indonesia Forum (20 Nov. 1998), mantan menteri keuangan ini menandaskan, “tanpa membentuk badan yang independen, pemberantasan korupsi sulit menyentuh koruptor kelas kakap (big fish) yang hidup dari hubungan politik dan bisnis yang tidak sehat.”

Hukum Lemah, Korupsi Merajalela adalah salah satu contoh Hukum Lemah, Korupsi Merajalela kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Hukum Lemah, Korupsi Merajalela untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Hukum Lemah, Korupsi Merajalela full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Hukum Lemah, Korupsi Merajalela dalam bentuk PDF secara gratis.

tesis skripsi e government, judul skripsi tentang soa, contoh environment space, makalah tentang korupsi merajalela, skripsi tentang SOA

Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil adalah salah satu contoh Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil dalam bentuk PDF secara gratis.

Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal.” Ungkapan bernada minor ini sempat populer di sebagian kalangan masyarakat. Mereka menjadi pragmatis karena melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa para koruptor, manipulator, pelaku pungutan liar, dalam berbagai tingkatan, hidup sejahtera, tanpa tersentuh tangan-tangan hukum. Bahkan, yang seringkali membuat frustasi, praktek-praktek tercela tersebut kerap dilakukan justru oleh oknum-oknum aparat penegak hukum.

Dalam suasana demikian, efektifitas penegakan hukum menjadi dipertanyakan. Lalu apa yang harus dilakukan?

Pengamat politik Dr. Andi Alfian Mallarangeng maupun Sekjen Partai Amanat Nasional Faisal Basri sepakat bahwa pemberantasan korupsi hanya efektif jika dilakukan pembenahan terhadap fungsi-fungsi pemerintahan yang kini bekerja. Sedangkan Transparency International, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberantasan korupsi di tingkat global, berpendapat, selain pembenahan pemerintahan, korupsi juga harus diberantas dengan memberdayakan masyarakat madani (civil society).

Harakiri Politik

Dalam pandangan Andi Mallarangeng, sumber korupsi bisa dilacak pada simpang siurnya fungsi pemerintahan yang berkembang selama pemerintahan Orde Baru. “Perlu dilakukan check and balances dalam pemerintahan sehingga pemerintah dapat lebih dikontrol oleh masyarakat, sekaligus mengaktifkan mekanisme kontrol oleh masyarakat,” tegas Andi, “Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diberdayakan dalam proporsinya masing-masing,sehingga masing-masing pilar tidak melampaui wewenangnya masing-masing.”

Hilangnya mekanisme kontrol inilah, yang menurut Andi, telah membukakan celah besar bagi berbagai penyimpangan, termasuk korupsi, dalam berbagai strata masyarakat.

Untuk menyelamatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, Andi menyarankan agar Presiden B.J. Habibie bertindak tanpa tedeng aling-aling, walaupun hal itu akan merupakan bunuh diri politik bagi diri dan kabinetnya.

“Kalau saya jadi dia saya akan melakukan harakiri politik dan mengusut secara tuntas kasus-kasus KKN termasuk Suharto, walau saya sadar bahwa pada akhirnya saya juga akan tersangkut didalamnya,” tegas Andi, “Habibie mesti tegas dalam hal ini, saya yakin walaupun ia akhirnya kena juga toh namanya dapat harum karena sikapnya tersebut.”

Selain itu, Andi mengingatkan agar mahasiswa bertindak sebagai kekuatan moral yang terus menggedor pemerintah untuk membersihkan dirinya selama masa transisi ini dan masyarakat harus mau setia berdiri di belakang mahasiswa selama masa transisi ini.

“Masyarakat sudah muak dengan keadaan negara ini, korupsi sudah terlalu parah terjadi di negeri ini jadi saya yakin jika kekuatan moral yang datang dari mahasiswa ini terus berlanjut sekaligus juga ada usaha riil dari masyarakat untuk merombak tatanan politik kita untuk jadi lebih baik saya yakin dalam jangka waktu yang waktu yang saya sebutkan tadi akan terjadi perubahan yang cukup berarti,” kata Andi.

Mengulur Waktu

Sependapat dengan Andi, Sekjen Partai Amanat Nasional Faisal Basri memperingatkan pemerintah terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat jika tidak sungguh-sungguh memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang berurat berakar selama pemerintahan Orde Baru.

“Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang hanyalah sekedar mengulur waktu belaka, sehingga masalah KKN tidak akan sempat terselesaikan,” kata Faisal, “Pemerintah sekarang sengaja menghindarkan konfrontasi dengan pihak Suharto. Padahal jika kita menunggu sampai pemilu nanti untuk mendapatkan pemerintahan ynag baru, jaraknya sudah sangat jauh, dokumen-dokumen pendukung bisa jadi sudah dihilangkan atau dihancurkan.” Dibayang-bayangi kekhawatiran seperti inilah, maka Partai Amanat Nasional menolak pembentukan Bank Mandiri yang merupakan merger empat bank milik pemerintah.

Penyadaran Masyarakat

Untuk mengatasi hal ini, Faisal menyarankan pendekatan sistematis dan terpadu melalui semua jalur pemerintahan. Berikan saja mandat baru pada pemerintahan baru yang bersih, kata Faisal, tapi pemerintah yang bersih juga bisa jadi kotor, karena itu perlu diciptakan kelembagaan ataupun Undang-Undang sehingga pemerintahan tersebut tidak sempat untuk menjadi kotor.

Perlu dibentuk lembaga komplain, menciptakan undang-undang yang mengatur masalah tersebut, memberikan semacam penyadaran kepada masyarakat, karena selama ini masyarakat kita sangat toleran, jadi perlu semacam penyadaran pada masyarakat akan hak-haknya. Misalnya, bahwa dengan dia melapor tidak akan dikenakan biaya apa-apa, lalu dibuat semacam pusat pengaduan dan memberikan sanksi-sanksi etik kepada pegawai negeri dan sebagainya.

Faisal juga mengharapkan mahasiswa, pers dan masyarakat untuk tidak jemu mengawasi tindakan pemerintah memberantas KKN. “Kita perlu terus memberikan tekanan untuk mengungkap kasus-kasus KKN,” tandas Faisal, “ini bukan masalah hujat-menghujat, tapi mengingatkan bahwa praktek-praktek KKN itu sebenarnya masih ada.”

Ini sama sekali bukan masalah mengungkit masa lalu, bukan masalah benci Suharto, lagipula buat apa benci Suharto? Kita hanya ingin mengingatkan untuk dilakukannya penyelesaian yang tuntas dan semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekaligus mengingatkan bahwa kita tidak ingin punya pemimpin yang melakukan kesalahan seperti di masa lalu, tandas Faisal.

Masyarakat Madani

Berdasarkan pengamatannya di tingkat global, Transparency International mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi di jajaran pemerintahan tidak akan efektif tanpa memberdayakan masyarakat madani, karena merekalah yang terlibat langsung dengan berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penerimaan masyarakat terhadap korupsi sebagai kenyataan hidup serta keengganan mereka untuk menolak praktek-praktek korupsi merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam gerakan pemberantasan korupsi. Transparency International bahkan yakin bahwa sebagian pemecahan masalah korupsi terletak pada masyarakat, misalnya, dengan mengubah sikap apatis atau toleransi masyarakat terhadap praktek korupsi.

Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pers, para profesional merupakan elemen-elemen yang harus dilibatkan secara aktif dalam membangun sistem masyarakat yang memiliki integritas. Namun, di atas semua itu, masyarakat biasa merupakan komponen pokok, karena merekalah yang bergelut dengan berbagai praktek korupsi sehari-hari.

Namun demikian, masyarakat juga menjadi sebagian dari sumber masalah korupsi, karena aparat pemerintahan tidak mungkin bisa melakukan tindakan tercela ini, tanpa tanggapan dari masyarakat. Dalam banyak kasus, tindakan korupsi justru dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk menyuap aparat pemerintahan, agar bersedia memenuhi keinginan mereka walaupun melanggar aturan. Dalam skala yang lebih besar, praktek-praktek suap ini juga terjadi pada sektor swasta, saat pengusaha memberi uang ekstra untuk memperoleh kemudahan atau fasilitas tertentu.

Meski demikian, Transparency International tetap yakin, mengabaikan keterlibatan masyarakat madani sama saja dengan mengabaikan perangkat penting dalam mengatasi korupsi. Jadi, walaupun masyarakat madani masih lemah, apatis, atau belum terorganisasi dengan baik, melibatkan mereka secara aktif akan menguatkan serta merangsang bekerjanya strategi anti korupsi yang lebih efektif.

Boks: Tujuh Prinsip Pemerintahan yang Bersih

Meski semua orang sepakat dengan urgensinya, menegakkan pemerintahan yang bersih sungguh merupakan pekerjaan yang sulit, meski bukan tanpa harapan. Berikut ini adalah rekomendasi Komisi Nolan di Inggris (1985) tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

  • Kemandirian: Para pegawai pemerintahan harus mengambil keputusan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Mereka tidak boleh melakukannya untukmemperoleh keuntungan keuangan atau keuntungan materi lainnya, baik untuk diri sendiri, keluarga atau teman-teman mereka.
  • Integritas: Para pegawai pemerintahan seharusnya tidak membebani diri mereka dengan ikatan keuangan atau ikatan lainnya pada perorangan atau organisasi di luar pemerintahan yang mungkin akan mempengaruhi mereka dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan.
  • Obyektifitas: Dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan, termasuk penugasan, penentuan kontrak, atau merekomendasikan orang untuk memperoleh penghargaan atau keuntungan, para pejabat pemerintahan harus menjatuhkan pilihan mereka atas dasar prestasi (merit based)
  • Tanggungjawab: Para pegawai pemerintahan bertanggung jawab atas kepututusan-keputusan dan tindakan-tindakan mereka terhadap masyarakat dan harus bersedia diperiksa setiap saat manakala diperlukan.
  • Keterbukaan: Para pegawai pemerintah harus bersikap seterbuka mungkin tentang semua keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus memberikan alasan-alasan terhadap keputusan-keputusan mereka dan membatasi informasi hanya jika dikehendaki oleh kepentingan masyarakat yang lebih luas.
  • Kejujuran: Para pegawai pemerintahan wajib menyatakan semua kepentingan pribadi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban mereka serta mengambil langkah-langkah untuk memecahkan setiap konflik yang muncul sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan masyarakat.
  • Keteladanan: Para pegawai pemerintahan harus menyokong dan mendukung prinsip-prinsip ini melalui kepemimpinan dan teladan.
  • Teaser:
    Ketika korupsi sudah membudaya, dan bahkan diterima sebagai bagian dari kenyataan hidup sehari-hari, apa yang harus dilakukan untuk memberantasnya? Baik pengamat, dan pelaku politik maupun lembaga swadaya masyarakat sepakat untuk menggunakan pedang bermata dua, yaitu menguatkan pemerintahan yang bersih sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Sumber:
    The TI Source Book, Part A: Analytical Framework, Chapter 3: Reinventing Government? Removing Corrupt Incentives (21 September, 1996)

    Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil adalah salah satu contoh Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Mengayunkan Pedang Bermata Dua: Menegakkan Tatanan Politik yang Jujur Adil dalam bentuk PDF secara gratis.

    kumpulan jurnal e-government, budaya organisasidan efektifitas e-goverment, contoh judul skripsi menyelam, contoh makalah efektifitas organisasi, global framework adalah

    Anatomi Program Anti Korupsi

    30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

    Anatomi Program Anti Korupsi adalah salah satu contoh Anatomi Program Anti Korupsi kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Anatomi Program Anti Korupsi untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Anatomi Program Anti Korupsi full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Anatomi Program Anti Korupsi dalam bentuk PDF secara gratis.

    Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat menjadi bagian dari program anti korupsi. Tidak semua langkah sesuai dengan setiap keadaan, dan tidak semua langkah harus dilaksanakan. Perlu dilakukan diagnosa pada setiap keadaan dan mempertimbangkan solusinya secara teliti. Kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan juga dengan lembaga-lembaga swasta yang lain untuk mengkoordinasikan strategi dan mengidentifikasi setiap aktivitas yang dapat melengkapi satu dengan yang lainnya.

    1. Pencegahan

    Perubahan ekonomi : untuk menyesuaikan aturan negara dan merencanakan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk kemampuan kelembagaan.

    • Libelarisasi dan deregulasi yang mungkin (menjadi lebih ramping, pemerintahan yang lebih efisien).
    • Privatisasi dari parastatals di sektor kompetitif.
    • Pembaharuan pajak dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan hukum, menyesuaikan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk kemampuan pelaksanaan pada tingkat yang memungkinkan.
    • Membuka regim perdagangan untuk menciptakan persaingan dan tekanan untuk perubahan

    Perubahan administrasi

    • Persiapan dari inventarisasi dari “checks and balances” yang tepat di sektor publik.
    • Pembentukan “birokrasi yang kompeten” (secara horisontal, dengan level yang setingkat dalam pemerintahan, atau secara vertikal, di antara level yang berbeda dalam pemerintahan) untuk memberi pelayanan yang sama sejauh memungkinkan.
    • Penyerahan tanggung jawab (termasuk devolution terhadap sub nasional pemerintahan) dengan pemahaman terhadap kemampuan kelembagaan.
    • Mengidentifikasi dan mendukung “pockets of excellence”

    Perbaikan pelayanan masyarakat

    • Mengarah pada proses rekrutmen, evaluasi kinerja, promosi dan pemberhentian pegawai negeri yang berdasarkan pada prestasi.
    • Penetapan tingkat dan jenjang gaji yang masuk akal

    Perbaikan anggaran dan manajemen keuangan

    • Analisa/pemeriksaan terhadap langkah-langkah pengadaan barang kebutuhan pemerintahan.
    • Survai penghantaran jasa (sebagai alat audit untuk pelaksanaan anggaran).
    • Memangkas jalur birokrasi instansi pemerintahan: Pendanaan langsung donor dari proyek pada tingkat masyarakat atau proyek infrastruktur swasta.
    • Penetapan standar akuntansi, pengungkapan dan audit bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta.
    • Penetapan kebijakan yang hati-hati, pengaturan kebangkrutan, dan mekanisme-mekanisme lainnya bagi perantaraan keuangan.

    Perbaikan pajak dan administrasi bea cukai

    • Menerapkan organisasi fungsional berbagai departemen (dari bermacam-macam jenis pajak)
    • Menegakkan patokan-patokan (benchmarks) kinerja
    • Meningkatkan transparansi dan data yang ada.
    • Memperkuat mekanisme untuk membangkitkan kesadaran pembayar pajak (secara internal dan eksternal pada departeman pajak).
    1. Pelaksanaan

    Procurement: Memasukkan “ikrar anti suap” (No-bribery-pledge) pada dokumen-dokumen penawaran (tidak berhenti hanya disitu; akan membuat perbedaan hanya jika ada dukungan politis untuk perbaikan yang mendasar).

    Mendorong lembaga-lembaga hukum alternatif (dibandingkan lembaga-lembaga penegakan hukum konvensional) untuk menyelesaikan perselisihan, mediasi, dll.

    Reformasi Hukum dan Perundang-undangan

    • Meninjau peraturan anti korupsi dan konflik kepentingan untuk memastikan kelayakannya.
    • Langkah-langkah menuju mempertinggi kemandirian kehakiman.
    • Memperkuat insentif dan membangun keterampilan jaksa penuntut umum.
    • Meninjau administrasi perundang-undangan (guna memperkuat transparansi dan masukan masyarakat bagi penyusunan peundang-undangan.(
    • Membentuk lembaga khusus anti korupsi.
    • Mengumumkan pendapatan atau pengembalian pajak (tax return) dari para politisi dan/atau pegawai negeri pada level yang lebih tinggi.
    1. Interfacing

    Aksi dukungan masyarakat

    • Mempertinggi kewaspadaan dan kerjasama identifikasi masalah melalui lokakarya-lokakarya.
    • Menghimpun dan menyebarkan data serta informasi.
    • Meninjau peraturan tentang pencemaran nama baik (libel legislation), guna memperkuat peran pengawasan pers).
    • Pelatihan dan dukungan bagi wartawan.
    • Indentifikasi dan dukungan terhadap lembaga-lembaga setempat yang dihormati (termasuk LSM).
    • Aksi bersama melalui lembaga-lembaga dalam dan luar negeri, dengan melibatkan kepemimpinan politik, masyarakat pengusaha, lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga masyarakat.

    Proses Politik

    • Meninjau peraturan tentang keuangan kampanye.
    • Mendukung pembentukan dan artikulasi partai-partai politik
    • Mendukung reformasi konstitusi (guna memperkokoh kebebasan masyarakat).

    Penetapan aturan-aturan sendiri

    • Menerbitkan kode etik perilaku bagi perusahaan-perusahan.
    • Menegakkan lembaga-lembaga peninjau dan komite-komite pengawas
    • Panduan guna menjatuhkan hukuman yang mencerminkan sikap untuk memperbaiki diri sendiri.

    Sumber:

    (New Perspectives on Combating Corruption, kerjasama TI dan Economic Development Institute of the World Bank, yang dipersiapkan untuk acara pertemuan umum tahunan TI, Kuala Lumpur, Malaysia 11-16 September 1998, hal 13-15).

    Anatomi Program Anti Korupsi adalah salah satu contoh Anatomi Program Anti Korupsi kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Anatomi Program Anti Korupsi untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Anatomi Program Anti Korupsi full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Anatomi Program Anti Korupsi dalam bentuk PDF secara gratis.

    contoh jurnal anti korupsi, hubungan komite audit terhadap kinerja keuangan, contoh makalah pengadaan, jurnal atau artikel tentang audit kinerja keuangan, jurnal sektor publik reformasi akuntansi

    Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

    30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

    Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional adalah salah satu contoh Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional dalam bentuk PDF secara gratis.

    Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada bulan Agustus 1998 telah membuat semacam modul untuk Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.

    Dalam pemberantasan korupsi, BPKP menganalisa bahwa ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh tulang punggung pemberantasan korupsi. Tulang punggung pemberantasan korupsi yang dimaksud adalah lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kunci dalam pemberantasan korupsi, baik pada tingkat preventif, detektif, maupun represif. Sedangkan fungsi-fungsi kunci adalah fungsi yang harus dijalankan apabila upaya pemberantasan korupsi diinginkan untuk berhasil. Untuk keperluan analisis, lembaga yang dimaksud sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi sementara ini dinamakan “Core Unit”.

    Untuk masa mendatang, perlu ditentukan lembaga mana yang paling tepat untuk mengemban tugas pokok dan fungsi Core unit. Alternatif yang dapat dipilih adalah : Kejaksaan Agung, POLRI, BPKP, dan Badan Anti Korupsi (badan baru yang dibentuk khusus untuk hal itu). Alternatif BEPEKA dihapus karena tugas pokok dan fungsi BEPEKA sudah ditentukan dan dibatasi oleh pasal 23 Ayat (5) UUD 1945. (Lihat Keterangan)

    Dalam penentuan Core Unit harus diperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Kewenangan, yaitu instansi yang diberi tanggung jawab untuk menjadi Core Unit perlu kewenangan untuk mengamati, memantau, menganalisis dan menelusuri segala transaksi yang berkaitan dengan alternatif bentuk investasi hasil korupsi; Kompetensi SDM, SDM harus memiliki kombinasi kompetensi di bidang: hukum, akutansi, pemeriksaan/ audit, sistem informasi, bisnis internasional, kriminologi, dll; Karier SDM, kelompok tenaga teknis dari institusi yang merupakan Core Unit harus mempunyai karier tertutup, maksudnya yang bersangkutan hanya berkarier di dalam institusi itu saja; Historis, harus diperhatikan kenyataan historis yang ada agar tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu.

    Untuk mewujudkan pelaksanaan proses kerja penanganan tindak pidana korupsi yang lancar, maka perlu dibuat :

    • Sistem dan prosedur kerja antar instansi yang terkait dengan Core Unit.
    • Standar pelaporan yang akan dipakai sebagai dokumen antar instansi.
    • Penjadwalan pertemuan reguler untuk pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar dapat diwujudkan persamaan persepsi atas suatu masalah.

    Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Core Unit adalah :

    • Sebagai pihak yang merancang bentuk koordinasi pemberantasan korupsi, perlu memiliki kewenangan untuk mengarahkan instansi lain sesuai dengan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.
    • Bila diperlukan, petugas Core Unit dipersenjatai dengan persenjataan ringan.
    • Berwenang melakukan penyidikan di lingkungan militer bersama-sama Polisi Militer.
    • Berisi ahli hukum, akuntan, ahli sistem informasi, dll
    • Untuk pengamanan Core Unit sendiri, bekerja sama dengan jajaran elite ABRI.
    • Sistem penggajian pada Core Unit dilakukan secara tersendiri.
    • Kekayaan pribadi SDM Core Unit dipantau secara ketat.

    Keterangan:
    Pasal 23 ayat (5) :
    Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang pera-turannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

    Penjelasan Pasal 23 ayat (5) :
    Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah itu perlu ada satu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badana yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban Badan ini ditetapkan dengan Undang-Undang.


    Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional adalah salah satu contoh Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional dalam bentuk PDF secara gratis.

    contoh jurnal penjadwalan, jurnal penjadwalan proses, masalah penelitian kuantitatif redatin parwadi, judul makalah tentang kriminologi, artikel penjadwalan proses

    BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000)

    30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

    BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) adalah salah satu contoh BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) dalam bentuk PDF secara gratis.

    enis peraturan: Keppres 228/1967 tertanggal 2 Desember 1967.

    Nama Tim: Tim Pemberantas Korupsi

    Pelaksana
    Ketua Tim:
    Anggota:
    Mayjen Sutopo Juwono, Laksda Sudomo, Komodor Saleh Basarah, Brigjen Pol Soebekti, Jaksa Agung Muda Priyatna Abdurrasjid SH dan Kusnun SH Satgas:unsur kejaksaan, ke-4 angkatan, ahli ekonomi, keuangan dan perbankan, pers dan kesatuan-kesatuan aksi.

    Tugas/Sasaran
    Membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan bersifat refresif maupun preventif.

    Hasil: na

    2

    Jenis peraturan: Keppres 12/1970 tertanggal 31 Januari 1970.

    Nama Tim: Komisi empat

    Pelaksana
    Komisi ini terdiri 4 orang: Wilopo SH (ketua merangkap anggota), IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Ir Johannes, Mayjen Sutopo Juwono (Ketua Bakin) sebagai sekretaris.

    Tugas/Sasaran
    Menghubungi penjabat atau instansi pemerintah, swasta, sipil atau militer. Memeriksa dokumen-dokumen administrasi pemerintah, swasta, dan lain-lain. Minta bantuan pada aparatur negara pusat dan daerah.

    Hasil
    Setelah bekerja 5 bulan, tugas Komisi IV selesai dengan menghasilkan 7 pertimbangan:
    1.Laporan dan saran-saran agar kegiatan Jaksa Agung dan TPK diperkuat dengan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dan penuntut umum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.
    2 dan 3.Masalah Pertamina, tidak pernah bayar pajak sejak tahun 1958-1963. Dan juga mengenai Pertamina mempunyai 3 anak perusahaan, dimana hal ini bertentangan dengan UU No 19/1960.
    4. Masalah penebangan hutan yang harus disertai penanaman kembali.
    5.Tahun 1970, Bulog defisit Rp 12,871 milyar. 6 dan 7.Penyederhanaan struktur dan administrasi negara. Tiap pejabat atasan harus memperhatikan agar semua peraturan dipegang teguh agar tidak terjadi penyelewengan.

    3

    JENIS PERATURAN – Th. 1970

    NAMA TIM Komite Anti Korupsi (KAK)

    PELAKSANA
    Angkatan 66 yaitu: Akbar Tandjung, Mishael Setiawan, Thoby Mutis, Jacob Kendang, Imam Waluyo, Tutu TW Soerowijono, Agus Jun Batuta, M Surachman, Alwi Nurdin, Lucas Luntungan, Asmara Nababan, Sjahrir, Amir Karamoy, E Pesik, Vitue, Mengadang Napitupulu, dan Chaidir Makarim.

    TUGAS/SASARAN
    Kegiatan diskusi dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan bertemu dengan presiden Soeharto menanyakan masalah korupsi. Catatan:KAK dibubarkan tanggal 15 Agustus 1970 setelah bekerja 2 bulan.

    4

    JENIS PERATURAN Inpres 9/1977

    NAMA TIM OPSTIB

    PELAKSANA
    Koordinator pelaksana: MenPAN
    Tingkat Pusat
    Pelaksana Operasional: Pangkopkamtib
    Ketua I: Kapolri
    Ketua II: Jaksa Agung dengan para Irjen
    Tingkat Daerah
    Pelaksana Operasional: Laksusda
    Ketua I: Kadapol
    KetuaII: Kejati dan para Irwilda.

    TUGAS/SASARAN
    Sasaran Opstib pada mulanya mengadakan pembersihan pungutan liar di jalan-jalan. Kemudian diperluas meliputi penertiban uang siluman di pelabuhan-pelabuhan dan pungutan resmi namun tidak sah menurut hukum. Sejak Agustus 1977, sasaran penertiban beralih dari jalan raya ke aparat pemerintah daerah dan departemen.

    HASIL Hasil yang diperoleh Opstib dari juli 1977 hingga Maret 1981, ditangani 1.127 perkara yang melibatkan 8.026 orang dengan beberapa kasus besar yaitu: Kasus Korupsi di Markas Besar Polri dengan uang yang diselewengkan sebesar Rp 4,8 milyar. Kasus Pluit, Endang Wijaya yang berhasil mengambil uang negara sebesar Rp 22 milyar. Kasus Arthaloka yang diketahui tanggal 11 Agustus 1978 mengenai ketidakberesan tanah dan penyalahgunaan uang dropping pembangunan gedung Arthaloka Rp 957.193.129 oleh PT MRE, sebuah perusahaan real estate.

    5

    JENIS PERATURAN – Th. 1982

    NAMA TIM
    Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dihidupkan lagi. Namun Keppres mengenai TPK ini tidak pernah terwujud.

    PELAKSANA
    MenPAN Sumarlin, Pangkopkamtib Sudomo, Ketua MA Mudjono SH, Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung Ismail Saleh, dan Kapolri Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin MPA.

    TUGAS/SASARAN
    na

    HASIL na

    6

    JENIS PERATURAN Mengacu pada UU No 31/1999 tentang Komisi Antikorupsi PP No 19 Th 2000.

    NAMA TIM Tim Gabungan Antikorupsi

    PELAKSANA
    Ketua: Andi Andojo Soetjipto, Didukung 25 orang anggota termasuk anggota kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Jaksa yang masih aktif serta aktivis kemasyarakatan.

    TUGAS/SASARAN
    Mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung.


    Your Ad Here

    BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) adalah salah satu contoh BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan BEBERAPA TIM ANTIKORUPSI YANG PERNAH DIBENTUK (1967-2000) dalam bentuk PDF secara gratis.

    judul skripsi akuntansi kejaksaan, komite anti korupsi amir karamoy