Browsing Category: "Hukum"

Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif

1st January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif adalah salah satu contoh Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif dalam bentuk PDF secara gratis.

Dalam perdebatan tentang definisi agama saat diskusi Tindak Pidana terhadap Agama di PB NU kemarin, ada banyak hal yang muncul dan menarik untuk didiskusikan, terutama mengenai definisi agama.

Secara formal negara Indonesia hanya mengakui 6 agama yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pengakuan ini diberikan melalui UU No 1/PNPS Tahun 1965. Yang menjadi pertanyaan besar dimanakah tempat dari agama-agama “adat” atau agama-agama yang berdasarkan kepercayaan asli masyarakat adat ataupun agama-agama yang baru muncul.

Selama ini memang terjadi diskriminasi terhadap para pemeluk agama-agama adat, hal ini dikarenakan tidak ada definisi yang pasti mengenai agama. UU yang ada juga tidak memberikan definisi tentang agama. Dalam Pasal 29 UUD 1945 hanya bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini tentunya memberikan implikasi hukum, karena negara sebenarnya tidak diperbolehkan membatasi agama-agama atau dengan kata lain memberikan pengakuan hanya terbatas pada beberapa agama. Secara argumentum a contrario Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama terhadap setiap agama.

Nah, dalam konteks ini bagaimana mendefinisikan agama, selama kita sekolah, sepanjang yang saya ingat agama diberikan batasan antara lain: ada Tuhan, Nabi/Rasul/Kitab, upacara keagamaan. Batasan ini tentunya sama dan sebangun dengan batasan dalam agama-agama yang resma diakui oleh Negara.

Kembali ke pertanyaan, bagaimana mendefinisikan agama, saya memandang persoalan definisi agama atau memberikan batasan apa yang dimaksud dengan agama harus diserahkan ke Pengadilan. Salah satu rekan saya dari LBH Jakarta (asf) memandang bahwa pandangan saya berbahaya, karena orang harus dituntut secara pidana lebih dulu sebelum didapatkan definisi agama. Dengan segala rasa hormat, menurut saya pandangan seperti itu sangat naif, karena bila diletakkan dalam UU, malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dan menimbulkan tindak pidana baru yang muncul karena UU. Alasan yang lain, pemberian batasan mengenai agama tidak hanya bisa melalui proses pidana tetapi juga bisa melalui proses perdata, atau lebih jauh lagi bisa melalui mekanisme constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan justru akan lebih dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman selain itu juga mendorong pengadilan untuk dapat menafsirkan ketentuan undang-undang. Pada umumnya, pengadilan di Indonesia, sangat jarang memberikan penafsiran terhadap undang-undang, dan lebih banyak bertindak sebagai corong undang-undang.

Praktek hukum di negara-negara Eropa juga memberikan keluwesan terhadap penafsiran terhadap agama dan ritus keagamaan. Dalam kasus pelarangan jilbab dan pemotongan hewan kurban, pengadilan di Eropa telah memutuskan tentang praktek ritus keagamaan dengan sangat baik. Lalu kenapa contoh yang baik ini tidak ditiru di Indonesia?

sumber: anggara.org

Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif adalah salah satu contoh Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Tentang Definisi Agama Dalam Hukum Positif dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh review skripsi, tesis hukum dan HAM, makalah ilmiah undang undang perlindungan anak, contoh proposal tesis hukum pemilu kada, contoh makalah alislam

Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat

1st January 2013 Cat: Hukum with Comments Off

Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat adalah salah satu contoh Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat dalam bentuk PDF secara gratis.

Jakarta, Kompas – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamid Awaludin menyatakan, untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara selama masa kampanye, perlu ada aturan ketat soal kampanye oleh para pejabat negara dalam Pemilu 2004.

Penegasan ini disampaikan Hamid Awaludin di Jakarta, Rabu (19/2), mengomentari rumusan RUU hasil persetujuan DPR yang memungkinkan pejabat negara yang berasal dari partai politik untuk ikut berkampanye (pasal 75).

Menurut Hamid, hak untuk berkampanye bagi para pejabat negara adalah hal yang sangat logis. Pertimbangannya, pejabat publik berangkat dari partai yang tentu menginginkan menang dalam Pemilu 2004.

Bagi rakyat, kampanye para pimpinan parpol, juga sekaligus merupakan ajang untuk menguji visi-misi calon wakil mereka. Justru terasa aneh ketika calon presiden dan wakil presiden tidak dikenal masyarakat calon pemilihnya.

“Silakan rakyat yang mengukur mereka selama kampanye agar tidak sampai seperti membeli kucing dalam karung,” kata Hamid.

Pokok persoalannya saat ini bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2004 adalah menetapkan aturan yang ketat yang tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara selama kampanye.

Pembatasan ini adalah hal yang lumrah. RUU Pemilu cuma memberi batasan yang umum, yaitu larangan menggunakan fasilitas jabatan, keharusan cuti di luar tanggungan negara, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas negara.

Regulasi yang ketat akan memilah apa yang bisa dilakukan pejabat negara ketika berkampanye. Aturan itu nantinya akan menutup kemungkinan pejabat negara melakukan tugas dinas sekaligus berkampanye untuk parpolnya seperti yang dulu kerap terjadi.

Secara terpisah Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Izha Mahendra juga menegaskan, yang dimaksud pejabat negara adalah semua pejabat organ negara, mulai dari presiden dan wakil Presiden, menteri maupun anggota DPR dan MPR serta Mahkamah Agung.

Yang dikecualikan dari RUU Pemilu, hanya ketua, wakil dan hakim agung di Mahkamah Agung, ketua dan semua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Indonesia.

RUU Pemilu juga melarang gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, semua pejabat struktural dan fungsional jabatan negeri sampai kepala desa, untuk ikut berkampanye. Pejabat BUMN dan BUMD juga dilarang berkampanye.

Yusril juga menegaskan, semua aturan protokoler dan fasilitas negara yang melekat padanya sebagai pejabat negara harus dilepaskan.

“Saya sendiri kalau ke daerah-daerah, kalau itu urusan partai dan kita dijemput pakai mobil plat merah, kita tolak, meskipun gubernur menunggu di ruang VIP, kami keluar dari ruang biasa,” ujarnya.

Ditanya wartawan, kalau yang turun berkampanye itu presiden atau wakil presiden, bagaimana dengan pengawalan yang dilakukan? Yusril menyatakan, pengawalan bisa saja dilakukan, tetapi harus dalam batas yang wajar. Namun, presiden atau wakil presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, pesawat terbang.

“Ini juga berlaku bagi anggota DPR, pimpinan DPR, MPR. Segala aturan protokoler tidak boleh diberlakukan jika mereka pergi ke daerah untuk urusan partai,” ujarnya. “Mereka tidak boleh memakai ruang VIP di Bandara atau keistimewaan lain,” ujarnya.

Kampanye di kampus

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) A Malik Fadjar menyatakan, meski UU Pemilu mengizinkan kampanye partai di lingkungan perguruan tinggi, namun Rektor sebagai pimpinan lembaga dapat melarang penyelenggaraan kampanye di kampus bersangkutan.

“Rektor memiliki wewenang dan tanggung jawab ke luar dan ke dalam untuk menentukan boleh tidaknya parpol berkampanye. Tetapi, saya harap Rektor dapat memberikan dukungan pada pendidikan politik yang sehat. Rektor bisa memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan kampanye di kampus,” katanya.

Menurut Malik, ketetapan yang membuka peluang kampanye parpol di kampus adalah langkah maju bagi pendidikan politik.

Malik menyarankan, agar tokoh-tokoh parpol yang melakukan kampanye di kampus lebih memperhatikan materi kampanye, berargumentasi secara sehat dengan para mahasiswa tentang program, serta visi partainya.

“Kalau cara kampanye seperti itu, maka akan ada kampanye dialogis, dan mahasiswa akan memberikan apresiasi yang lebih baik,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan apakah tidak ada kekhawatiran akan ada politisasi kampus, Malik mengatakan,” Ya nggak, apa sekarang bedanya antara politik praktis dan politik kampus. Praktis, itu kalau sudah pada tahap pengambilan kebijakan.” (ely/son/dik)

Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat adalah salah satu contoh Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Kampanye Pejabat Negara Akan Diatur Ketat dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah bpk, judul makalah tentang bpk, penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan dengan cara negosiasi angket konsiliasi dan rujuk, karya ilmiah revitalisasi pemilu, jurnal skripsi tentang gis

Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang

31st December 2012 Cat: Hukum with Comments Off

Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang adalah salah satu contoh Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang dalam bentuk PDF secara gratis.

Jakarta, Kompas – Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra mendesak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mempercepat pembahasan Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), sehingga usia pensiun hakim tinggi dan hakim agung dapat diperpanjang.

Pendapat tersebut disampaikan Yusril kepada Komisi II DPR, Rabu (19/2) pada saat menerima rombongan Komisi II DPR di Kantor Depatemen Kehakiman dan HAM (Depkeh dan HAM), yang kemarin melakukan konsultasi mengenai seleksi calon hakim agung. Tim dari Komisi II yang berkonsultasi dengan Menkeh dan HAM dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Hamdan Zoelva dan AR Gaffar, serta Koordinator Tim Kecil Seleksi Hakim Agung Sjaiful Rachman, serta beberapa anggota Komisi II DPR lainnya.

Yusril mengakui, jumlah calon hakim agung dari hakim karier yang memenuhi persyaratan dalam seleksi hakim agung saat ini masih jauh dari harapan. Dari 63 calon hakim agung yang ikut dalam seleksi, hanya ada sekitar 10 orang yang memenuhi syarat administrasi.

“Kepada Komisi II DPR, kami menjelaskan bahwa Depkeh dan HAM tidak mencalonkan hakim agung. Jadi terserahlah pada DPR, untuk membahas calon-calon yang diajukan oleh MA maupun organisasi kemasyarakatan yang mencalonkan langsung ke DPR,” ujar Yusril.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985, syarat menjadi hakim agung untuk kalangan hakim karier minimal sepuluh tahun menjadi hakim tinggi atau pernah menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi (PT) selama lima tahun. Akibatnya, jumlah hakim agung tidak banyak.

Selama ini, kata Yusril, batas usia pensiun bagi hakim di PT adalah usia 63 tahun. Dengan Perubahan UU 14/1985 batas usia diperpanjang sampai usia 65 tahun. Demikian juga dengan usia pensiun hakim agung, yang selama ini 65 tahun, dengan UU tersebut akan diperpanjang sampai 79 tahun. Akan tetapi, setelah 65 tahun mereka akan diperiksa kesehatan dan lain-lain, sehingga bisa diperpanjang pensiunnya menjadi usia 67, 68, 69, atau 70 tahun.

Yusril mengakui, saat ini dari calon-calon hakim agung yang ikut seleksi, banyak yang telah berusia 64 tahun. “Ya, apa boleh buat, karena memang sangat kurang hakimnya. Jadi, kalau yang berusia 64 tahun lolos, ya, mudah-mudahan sebelum dia pensiun sudah berlaku UU yang baru. Jadi dia bisa diperpanjang sampai usia 70 tahun,” jelasnya.

Tunda

Komisi II DPR menunda hingga Senin pekan depan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 63 calon hakim agung, yang semula dijadwalkan berlangsung hari Rabu (19/2). Alasannya, sebagian anggota Komisi II menjadi anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, sehingga secara fisik mereka tidak siap. Hari Rabu, RUU Pemilu disetujui DPR dalam sidang paripurna yang berlangsung hingga malam hari.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamdan Zoelva (Fraksi Partai Bulan Bintang/F-PBB) kepada pers di Gedung MPR/ DPR Jakarta, Selasa, mengatakan, Komisi II belum memutuskan berapa yang akan diambil dari 63 calon hakim agung itu. Jumlah tersebut baru akan diputuskan setelah Komisi II melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

“Kami tidak patok dulu berapa yang kami terima, tetapi maksimal 26 orang, sesuai dengan kekurangan hakim agung di Mahkamah Agung (MA),” kata Hamdan Zoelva. (son/bur)

Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang adalah salah satu contoh Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Menkeh dan HAM Inginkan Usia Pensiun Hakim Agung Diperpanjang dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah contoh fit and proper test, judul makalah hak asasi manusia, jurnal tentang isu hak asasi manusia, contoh skripsi tentang peradilan ham, artikel tesis hukum kesehatan

Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah

31st December 2012 Cat: Hukum with Comments Off

Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah adalah salah satu contoh Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah dalam bentuk PDF secara gratis.

Senin, 6 Agustus 2007
Pengadilan khusus perikanan telah dibentuk Mahkamah Agung pada lima wilayah di Indonesia yakni, Jakarta, Bitung, Tual, Pontianak dan Jakarta Utara. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan di Makassar, Sabtu menuturkan bahwa pada Oktober 2006, pihaknya telah membentuk peradilan baru yang khusus menangani tindak pidana perikanan. Bagir tidak menyebutkan secara rinci kasus-kasus yang telah ditangani pengadilan perikanan sejak terbentuk Oktober 2006. Namun diakui, selama ini ada persoalan teknis dan pembaruan peradilan lainnya yang perlu dibahas lebih lanjut karena regenerasi lingkungan peradilan sangat cepat terjadi. Menurut dia, hampir setiap tahun, Mahkamah Agung menerima sekitar 300-400 orang hakim baru, begitu pula perputaran pergantian pimpinan sangat cepat termasuk adanya peningkatan perkara banding. Bagir meminta agar para hakim dapat memahami dan menguasai semua pedoman undang-undang meski senantiasa terjadi perubahan generasi di lingkungan peradilan karena tidak perada perkara yang serupa. (Ant)

Terdakwa Pertanyakan Keberadaan 2 Mobil
Empat terdakwa kasus keributan antara karyawan PT Sunter Pratama (SP) PT Westindo masing-masing Jefri, Alexius, Jony, dan Barnabas mempertanyakan keberadaan mobil Toyota Fortuner dan Toyota Camry di tempat kejadian perkara. Melalui penasihat hukum, Sangap Sidauruk, keempat terdakwa menuding keberadaan kedua mobil tersebut erat kaitannya dengan backing mem-backing. Sebab, mobil yang nomor polisi berhuruf belakang BP adalah milik pejabat/petinggi kepolisian, sementara pemilik PT SP diketahui wiraswasta/pengusaha. “Jangan-jangan kedua mobil sengaja diparkir di pelataran parkir PT Sunter Pratama untuk menakut-takuti karyawan PT Westindo, yang sebelumnya terlibat suatu masalah dengan karyawan PT SP,” kata Sangap, kemarin. Ia juga mempertanyakan keberadaan kedua mobil tersebut kepada saksi Yudi S, Zulkifli, Setiyo dan Zubaidi, dalam sidang di PN Jakarta Utara, akhir pekan lalu. Namun keempat saksi polisi dari Polsek Tanjung Priok mengaku tidak tahu menahu apakah ada kaitan perang batu antara karyawan PT SP dengan PT Westindo. Para saksi juga berkeyakinan bahwa mobil yang nopolnya berhuruf belakang BP adalah milik perwira kepolisian. Tetapi tak diketahui siapa perwira pemilik mobil itu. (Wilmar P)

Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah adalah salah satu contoh Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Pengadilan Perikanan di Lima Wilayah dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh hukum perang, pengertian pengadilan perikanan, pengertian peradilan perikanan, makalah pengadilan perikanan, sangap sidauruk

Law and Humanities/Legal History

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Law and Humanities/Legal History adalah salah satu contoh Law and Humanities/Legal History kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Law and Humanities/Legal History untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Law and Humanities/Legal History full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Law and Humanities/Legal History dalam bentuk PDF secara gratis.

Law, Humanities and Culture publishes abstracts of working papers, articles accepted for publication, and books on legal topics examined from a wide range of humanities perspectives. We invite legally related work not limited to law as positive codification or formal regulation but also as a range of social institutions and cultural practices. Law, Humanities and Culture Abstracts welcomes abstracts in Legal History. Because Legal History is often regarded as distinct field, it may at some time warrant the initiation of a new abstracts Journal in the SSRN/LSN series. But in the meantime, please regard LHCA as a source for information about new work in Legal History, as well as for work involving other intersections of legal studies with the humanitie

Law and Humanities/Legal History adalah salah satu contoh Law and Humanities/Legal History kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Law and Humanities/Legal History untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Law and Humanities/Legal History full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Law and Humanities/Legal History dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah hukum, tesis hukum, contoh makalah politik hukum, contoh tesis politik hukum, jurnal tesis hukum