Browsing Category: "Hukum"

Abortion Has Always Been With Us

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Abortion Has Always Been With Us adalah salah satu contoh Abortion Has Always Been With Us kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Abortion Has Always Been With Us untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Abortion Has Always Been With Us full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Abortion Has Always Been With Us dalam bentuk PDF secara gratis.

In 1955, the anthropologist George Devereux demonstrated that abortion has been practised in almost all human communities from the earliest times.1 The patterns of abortion use, in hundreds of societies around the world since before recorded history, have been strikingly similar. Women faced with unwanted pregnancies have turned to abortion, regardless of religious or legal sanction and often at considerable risk.2 Used to deal with upheavals in personal, family, and community life, abortion has been called “a fundamental aspect of human behaviour”.3

In primitive tribal societies, abortions were induced by using poisonous herbs, sharp sticks, or by sheer pressure on the abdomen until vaginal bleeding occurred. Abortion techniques are described in the oldest known medical texts.2 The ancient Chinese and Egyptians had their methods and recipes to cause abortion, and Greek and Roman civilizations considered abortion an integral part of maintaining a stable population. Ancient instruments, such as the ones found at Pompeii and Herculaneum, were much like modern surgical instruments. The Greeks and Romans also had various poisons administered in various ways, including through tampons.

Socrates,4 Plato and Aristotle2 were all known to suggest abortion. Even Hippocrates, who spoke against abortion because he feared injury to the woman, recommended it on occasion by prescribing violent exercises.2 Roman morality placed no social stigma on abortion.

Early Christians condemned abortion, but did not view the termination of a pregnancy to be an abortion before “ensoulment”, the definition of when life began in the womb. Up to 400 AD., as the relatively few Christians were widely scattered geographically, the actual practice of abortion among Christians probably varied considerably and was influenced by regional customs and practices.5

Abortion Has Always Been With Us adalah salah satu contoh Abortion Has Always Been With Us kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Abortion Has Always Been With Us untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Abortion Has Always Been With Us full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Abortion Has Always Been With Us dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh life history, contoh makalah tentang hans of abortion, contoh kasus penyimpangan seksual, contoh judul KTI yang berhubungan dengan epidemiologi lingkungan, skripsi ekonofisika

SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK adalah salah satu contoh SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK dalam bentuk PDF secara gratis.

Korupsi di Indonesia kian merebak, hampir ke semua lini dan lembaga, meski upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Maka pers asing selalu menjuluki Indonesia sebagai the sick man of Asia karena korupsi telah menggurita ke berbagai sektor pembangunan.

Kini, ketika Presiden.Yudhoyono memimpin negeri ini, ia mempunyai obsesi kuat untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, persoalan yang perlu segera ditangani adalah, pertama, RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pembuatan RUU Tipikor harus secepatnya dalam menyiapkan hakim spesifik yang profesional. Kedua, meniadakan ketentuan izin Presiden bagi pejabat negara yang korup.

Profesional

Keberhasilan penyelesaian perkara korupsi memerlukan penanganan profesional dan spesifik melalui Pengadilan Tipikor. Pertimbangan perlunya Pengadilan Tipikor sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012016-019/PUU-IV/2006 yang memerintahkan pembentukan UU Pengadilan Tipikor dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahuh, sebagai pengganti ketentuan Pasal 53 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 53 menentukan, “dengan UU ini, dibentuk Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan KPK”.

Pengadilan Tipikor bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejauh ini banyak kalangan menilai hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan konvensional kurang berhasil karena masalah integritas. Diharapkan Pengadilan Tipikor menyiapkan hakim-hakim profesional, independen, dan imparsial.

Patut diakui, keberhasilan penyelesaian kasus korupsi oleh Pengadilan Tipikor karena selama ini taksatu pun yang membebaskan koruptor dari ancaman hukuman. Ini merupakan bukti keseriusan para hakim.

Dualisme penanganan korupsi oleh pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum. Kewenangan Pengadilan Tipikor mengadiliperkara korupsi yang dituntut jaksa penuntut umum dari KPK, sedangkan terdakwa kasus korupsi yang dituntut jaksa penuntut umum dari kejaksaan diadili di pengadilan umum.

Untuk itu, pemerintah diharapkan secepatnya mengajukan RUU Pengadilan Tipikor yang diberi kompetensi menyelesaikan semua perkara korupsi dengan alasan, agar penanganan korupsi terkonsentrasi dan menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor.

Menurut Pasal 11 UU No 30/2002, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Namun, dalam RUU tentang Pengadilan Tipikor, wewenang KPK perlu diperluas sehingga mencakup seluruh kategori perkara korupsi, mulai dari kerugian negara dalam jumlah kecil hingga kerugian besar.

Kedua, hakim Pengadilan Tipikor yang juga bagian pengadilan umum dilatih secara khusus sehingga memiliki kemampuan andal, mandiri, dan imparsial dalam menjalankan tugas.

Izin Presiden

Ketentuan tentang izin Presiden untuk memeriksa pejabat negara yang terlibat korupsi selama ini menghambat efektivitas penanganan perkara korupsi dan pencegahannya. Pasal 106 UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 36 UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sama-sama mengatur izin pemeriksaan pejabat negara.

Dari perspektif hukum pemerintahan, hakikat izin sebagai salah satu bentuk pengawasan preventif guna mencegah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, izin pemeriksaan pejabat negara yang diduga korup sama dengan melindungi koruptor secara normatif. Izin Presiden atas permintaan penyidik, sesuai Pasal 36 Ayat (1) UU No 32/2004, dalam kasus tertentu berpeluang disalahgunakan penyidik “melindungi” koruptor dengan dalih masih menunggu izin Presiden. Padahal mungkin saja permohonan ke Presiden tak pernah dikirim.

Diskriminasi Izin pemeriksaan pejabat negara membuktikan perlakuan diskriminatif dan mengabaikan asas persamaan di muka hukum antara pejabat negara dan pegawai, negeri lain yang terlibat korupsi. Persamaan merupakan salah satu HAM sipil yang berkarakter absolut sehingga tidak boleh dilanggar oleh siapa pun sesuai dengan Pasal 28 D UUD 1945 yo Pasal 4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam politik legislasi, guna menciptakan hukum responsif sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, ketentuan tentang izin Presiden dalam hukum positif perlu dicabut. Izin Presiden dapat diganti pemberitahuan tertulis penyidik ke pejabat terkait secara hierarkis sampai Presiden sebagai laporan.

Laporan itu guna mengawasi pemeriksaan pejabat negara yang diduga korup. Maka, pengawasan pemerintah perlu ditingkatkan kendati masyarakat masih meragukan obyektivitas pengawasan badan pengawas daerah mengingat pejabatnya diangkat kepala daerah.

Selain itu, perlu dibuka kembali file korupsi di daerah-daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dengan cara; pertama, menggelar kembali kasus korupsi di daerah yang masih “mengendap”.

Kedua, kepala daerah yang menyalahgunakan wewenang karena “bagi-bagi” proyek dengan cara penunjukan langsung perlu diproses secepatnya.

Oleh :YOHANES USFUNAN (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana-Bali)

Sumber : Kompas, 25 Juli 2007

SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK adalah salah satu contoh SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan SIARAN PERS : PENIPUAN BERKEDOK KPK dalam bentuk PDF secara gratis.

mail alam-bersemi-sentosa com loc:NL, contoh peradilan oleh pers, skripsi badan legislasi daerah, contoh siaran pers, makalah tentang pertimbangan hakim

Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama adalah salah satu contoh Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama dalam bentuk PDF secara gratis.

Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama

Situasi Indonesia
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Sedangkan mengenai kekerasan seksual, LSM Perempuan Kalyanamitra dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus perkosaan.

Mitos Kekerasan
Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Tetapi, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, agama, politik maupun latar belakangan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan
Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berbeda di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut, terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan. Pertama adalah ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki; Selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik; otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga. Faktor-faktor tersebut seringkali tertutupi oleh mitos-mitos.

Misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya karena itu merupakan bagian dari ‘kejantanan’ itu sendiri. Dengan melakukan tindak kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi; dan mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan-laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi. Di samping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama. Hesti Armiwulan, dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya menyebutkan contoh mengenai pemahaman agama yang keliru seperti pemahaman bahwa istri boleh didera apabila tidak menurut, dan sebagainya.

Masalah komunikasi sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, tidak mengetahui apa yang diinginkan suami atau istri, sering berpuncak pada terjadinya kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai penyelesaian masalah yang efektif.

Bentuk Kekerasan
Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja seperti pemukulan atau tendangan, tapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga: fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial.

Kekerasan fisik, biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka. Kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutus-asakan apabila berlangsung berulang-ulang. Termasuk dalam kekerasan emosional ini adalah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa istri tidak becus dan sebagainya. Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat kejadiannya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam hubungan intim suami-istri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang bisa dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya menjual atau memaksa istri bekerja sebagai pelacur, atau menghambur-hamburkan penghasilan istri untuk bermain judi, minum alkohol, dan sebagainya. Kekerasan sosial, misalnya, dengan membatasi pergaulan istri. Istri dilarang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah.

Sulitnya Memutus Rantai Kekerasan
Walaupun mengalami kekerasan oleh pasangnya dan menghendaki agar kekerasan tersebut dihentikan, tapi bukanlah suatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan. Secara sosial budaya, perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian perempuan atau istri dituntut tanggung jawab yang lebih besar atas kelestarian perkawinan. Ketika konflik muncul, maka pertamakali istri akan menyalahkan diri sendiri, mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya. Walaupun introspeksi suatu hal positip tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Di samping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatip yang melekat pada janda, tapi juga ketergantungan pada suami menjadi faktor penting. Perempuan yang telah terkondisi untuk tergantung secara ekonomi dan emosional pada suami, akan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan. Dan faktor lainnya adalah faktor hati. Banyak perempuan yang menyatakan karena cinta maka mereka harus bisa menanggung sisi buruk dari orang yang dicintanya itu.

Dampak kekerasan
Akibat kekerasan bisa berbeda-beda. Ada yang dapat segera terlihat mata seperti kekerasan fisik. Tetapi ada pula jenis kekerasan yang akibatnya baru tampak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian dan itupun tidak secara kasat mata, misalnya kekerasan emosional. Menurut Elly Nurhayati Dari Rifka Annisa, satu hal yang khas pada perempuan yang mengalami tekanan psikologis termasuk yang dikarenakan kekerasan adalah ganggguan pada fungsi reproduksi. Misalnya saja haid yang tidak teratur atau tidak berhenti, sering mengalami keguguran, atau kesulitan menikmati hubungan seksual.

Terlepas dari apakah akibat kekerasan itu bisa langsung terlihat mata ataupun baru tampak kemudian, tapi yang jelas dampaknya akan membatasi kehidupan perempuan itu. Gangguan kesehatan, hilangnya konsep diri dan rasa percaya terhadap diri sendiri, jelas akan menghambat kegiatan-kegiatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Ini berati hilangnya sumber daya manusia yang sangat penting. Perempuan yang seharusnya bisa aktif berpartisipasi dalam masyarakat, dan bisa mengembangkan potensi dirinya, sekarang terhambat karena masalah kekerasan tersebut. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO memperkirakan bahwa biaya pengobatan terhadap korban kekerasan 2,5 kali lebih banyak katimbang penyakit biasa. Dan perempuan yang mengalami kekerasan akan kehilangan 50 persen produktivitasnya. Belum lagi kalau kita melihat dampak kekerasan terhadap perempuan terhadap generasi mendatang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang diwarnai kekerasan akan menyebabkan anak-anak tersebut tidak bisa berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh karena mereka tidak mengenal apa itu kekebasan dan demokrasi. Tidak ada pilihan-pilihan lain bagi anak-anak itu. Sejumlah studi menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan, pada masa dewasanya cenderung akan terlibat dalam situasi yang sama karena nilai-nilai yang hidup dalam keluarga itu akan berpindah dan terinternalisasi oleh anak.

Masalah Bersama
Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut, dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan dari sekedar masalah individu menjadi masalah dan tanggung jawab bersama.
Perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masayarakat. Perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekosntruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan berdasarkan gender ini

sumber: http://www.ipkb-kalbar.org/ktpa2.html

Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama adalah salah satu contoh Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah Bersama dalam bentuk PDF secara gratis.

www jurnal internasional kesehatan reproduksi, kumpulan makalah demokrasi ekonomi, contoh makalah tentang penganiayaan, makalah jurnal dampak kekerasan pada perempuan, makalah v demokrasi desa

Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya”

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” adalah salah satu contoh Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” dalam bentuk PDF secara gratis.

PENGADILAN Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan kepada, kita sebut saja namanya, Lulu, seorang pelajar sekolah menengah pertama di kawasan Jakarta Barat, hukuman tiga bulan percobaan. Hukuman dijatuhkan karena Lulu dianggap terbukti mencemarkan nama baik kakak kelasnya, yang kita sebut saja namanya, Didu.

KEJADIAN berawal pada bulan April 2000 ketika suatu hari pada bulan itu Lulu beristirahat di ruang kesehatan sekolahnya karena merasa tidak enak badan. Tidak berapa lama kemudian masuk pula Didu yang merasa sakit. Ada seorang guru yang bertugas di ruang kesehatan itu. Guru ini sempat meninggalkan ruang kesehatan itu selama sekitar 15 menit dan ketika kembali ke ruang kesehatan, dia mendapati Lulu sendirian sedang menangis dengan pakaian tampak kacau.

Lulu tidak bisa menjawab pertanyaan sang guru (laki-laki) itu dan minta izin pulang. Di rumah dia menuturkan pengalamannya bahwa ketika di ruang kesehatan, saat pak guru tidak di tempat, dia diserang secara seksual oleh Didu. Serangan itu menimbulkan bekas cakaran di dekat ketiak dan bekas di leher. Didu sempat memberi kesempatan kepada Lulu untuk menampar dirinya, tetapi Lulu menolak dan Didu pun berlalu.

Ibu Lulu tidak bisa menerima kejadian itu. Dia mengadukan perihal itu kepada kepala sekolah (perempuan), tetapi kepala sekolah meminta agar kejadian “intern” ini diselesaikan secara intern pula. Ibu Lulu menolak saran ini dan mengadukan kasus ini ke Polres Jakarta Barat. Tetapi, karena tidak ada saksi dan pelaporan dilakukan sekitar empat bulan setelah kejadian, akhirnya polisi mengeluarkan surat penghentian penyelidikan perkara.

Setelah itu, balik keluarga Didu mengadukan Lulu mencemarkan nama baik Didu. Seperti telah disampaikan di atas, pengadilan pun memutuskan Lulu bersalah. Alasannya, tuduhan Lulu bahwa Didu telah melakukan penyerangan secara seksual tidak pernah terbukti.

PROSES pengadilan di atas ditampilkan ulang dalam kompetisi pengadilan semu (moot court) bertema “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban dalam Perspektif Hukum Perempuan” yang diadakan oleh Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender bersama Jurusan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) di FH UI, Depok, Kamis (24/6).

Kompetisi tingkat Jakarta itu diikuti tim dari fakultas-fakultas hukum tujuh universitas dan yang sampai ke final adalah tim dari Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, dan Universitas Krisnadwipayana. Lomba yang memperebutkan piala Gani Djemat ini dimenangi oleh tim Universitas Krisnadwipayana, sedangkan pada urutan kedua dan ketiga adalah tim dari Universitas Indonesia dan Universitas Atmajaya. Kompetisi untuk tingkat Jabotabek serta Yogyakarta dan sekitarnya direncanakan diselenggarakan pada bulan Oktober 2004 bersama-sama Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.

“Kasus-kasus yang ditampilkan dalam pengadilan semu ini adalah kasus-kasus nyata, tetapi masing-masing tim diberi kesempatan untuk menginterpretasi ulang kasus-kasus itu dengan menggunakan perspektif keadilan jender,” tutur Dr Sulistyowati Irianto MA, Kepala Pusat Kajian Wanita dan Jender UI serta pengajar mata ajaran perempuan dan hukum di FH UI yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi ini.

Kompetisi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan keadilan dan kesetaraan jender, terutama pada keadaan di mana perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan. Praktik penegakan hukum melalui peradilan semu di kalangan para mahasiswa hukum ini diharapkan akan membuka pemahaman mereka mengenai ketidakadilan yang kerap dialami perempuan dan anak perempuan yang mencari keadilan karena terimbas antara lain oleh sistem peradilan yang tidak netral, dalam arti terkait dengan persoalan politik dan uang.

“Mahasiswa fakultas hukum adalah sasaran yang tepat untuk memperkenalkan sistem hukum, peradilan, yang berperspektif jender karena mereka kelak akan menjadi sarjana hukum dan bekerja sebagai penegak hukum,” tambah Sulistyowati.

Dalam peradilan semu berperspektif jender ini diaplikasikan proses persidangan nyata dalam bentuk permainan peran dengan secara spesifik menunjukkan keberpihakan kepada korban kekerasan dalam hal yang bersifat substansial, prosedural, dan sikap aparat penegak hukum dalam berinteraksi dengan korban selama dalam proses persidangan semu ini.

Kompetisi ini sedikit banyak memaksa mahasiswa memahami konsep jender serta bagaimana masyarakat memahami konsep tersebut. Mahasiswa juga dipaksa untuk membuka aturan hukum yang berperspektif hukum dan melihat sendiri bagaimana kerap kali perempuan berada dalam posisi yang dirugikan karena konsep jender yang dipahami masyarakat belum memberi keadilan buat perempuan.

Salah satu contoh adalah penggunaan pasal-pasal konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia. Humphrey R Djemat, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia dan pengacara pada Gani Djemat & Partners yang diundang menjadi salah satu juri, mengutip pendapat Prof Dr Satjipto Rahardjo SH bahwa ada dua aliran dalam penegakan hukum, yaitu aliran positivistik yang berpegang secara kaku pada undang-undang yang ada dan aliran yang lebih progresif. Untuk persoalan yang menyangkut hak asasi manusia dan jender, Humphrey menyebut hal itu termasuk ke dalam penegakan hukum yang progresif. Ketika rasa keadilan terusik, pasal-pasal yang mengacu pada konvensi internasional bisa digunakan.

Dalam kenyataannya, banyak penegak hukum yang beraliran positivistik. Dengan alasan bahwa undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional itu belum memiliki peraturan pemerintah, pasal-pasal dalam konvensi internasional tidak dapat digunakan.

Padahal, banyak konvensi internasional yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keadilan pada perempuan yang mengalami diskriminasi, seperti Deklarasi HAM, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Di dalam kompetisi peradilan semu, tim yang berlomba ternyata menggunakan pasal-pasal dalam konvensi internasional untuk memenangkan kasus mereka, antara lain kasus Lulu dan Didu, sehingga menimbulkan harapan bahwa cara seperti ini patut menjadi salah satu bentuk sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan jender. Menurut salah satu juri, Humphrey R Djemat SH LLM dari kantor Gani Djemat & Partners, keadilan jender bisa dimasukkan melalui ketentuan hukum yang berlaku atau sikap penegak hukum dan para peserta kompetisi telah mencoba melalui sikap antara lain menyapa terdakwa yang berada di bawah umur dengan nama.

Upaya yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI sangat beralasan. Pada hampir semua kalangan, termasuk juga akademisi di bidang hukum, isu-isu perempuan dianggap sebagai isu pinggiran. Convention Watch-begitu biasanya kelompok kerja yang bertujuan meningkatkan kepedulian dan pemahaman penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai Konvensi Perempuan ini disebut- telah melakukan sosialisasi jender dengan mendatangi berbagai fakultas hukum.

Menurut Sulistyowati, ada yang menyambut positif, tetapi lebih banyak yang bersikap tidak responsif dengan berbagai alasan. Pada umumnya hambatan dalam penerimaan pengajaran hukum berperspektif keadilan jender disebabkan karena keterbatasan sumber daya, yaitu tidak adanya dosen yang memahami masalah hukum dan jender serta bahan ajar yang mendukung. Hambatan lain adalah pandangan budaya di masyarakat, terutama dari rekan sesama akademisi, yang menganggap tidak ada masalah dalam keadilan hukum untuk perempuan.

Masih marjinalnya isu-isu keadilan berperspektif jender tampak jelas dalam Law Summit yang berlangsung dua bulan di Jakarta. Dalam pertemuan para penegak hukum itu sama sekali tidak dibahas persoalan hukum dalam perspektif keadilan jender.

Kondisi seperti itulah yang menyebabkan sistem peradilan di Indonesia tak sepenuhnya dapat dijadikan acuan pembelaan bagi perempuan korban kekerasan. “Para praktisi hukum memang sebelumnya tidak mendapat pendidikan mengenai jender di bangku kuliah karena isu mengenai keadilan jender baru belakangan muncul. Tetapi, sekarang kepekaan dari praktisi hukum semakin membaik. AAI, misalnya, bersama-sama Convention Watch mengadakan pelatihan jender untuk advokat,” papar Humphrey.

Selain melalui cara-cara konkret seperti kompetisi ini, Humphrey juga mengatakan agar gerakan perempuan mengajak kelompok masyarakat lain terlibat dalam perjuangan perempuan sehingga tidak berkesan keadilan dan kesetaraan jender adalah urusan perempuan saja. “Keadilan jender itu bukan masalah perempuan saja. Kita semua punya ibu, adik atau kakak perempuan, anak perempuan. Kalau kita tidak peduli pada masalah yang menimpa orang lain, lalu bagaimana bila orang-orang dekat kita yang mengalami?” papar Humphrey. “Ini masalah universal, bukan masalah perempuan saja, atau gerakan dari Barat.”

AAI sendiri telah membuktikan keberpihakannya dalam mendorong hukum yang lebih adil bagi perempuan antara lain dengan ikut memperjuangkan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. AAI juga mendorong anggotanya untuk menggunakan konvensi internasional di dalam pembelaan menyangkut pidana, meskipun hal itu tidak mudah. “Kita tidak bisa menolak sesuatu yang dianggap bersifat universal. Dulu Konvensi HAM juga ditolak, tetapi sekarang diterima dan menjadi pertimbangan dalam penentuan keputusan hakim,” tambah Humphrey.

Humphrey juga menjanjikan, AAI akan menetapkan porsi khusus bantuan hukum cuma- cuma untuk perempuan yang memerlukan bantuan hukum berperspektif jender. Program yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat akan menyebabkan semua pengacara dan kantor pengacara anggota AAI wajib memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada perempuan dengan menggunakan perspektif jender.

MESKIPUN terasa lambat, perubahan bukannya tidak ada. Fakultas Hukum UI, misalnya, telah memiliki mata ajaran perempuan dan hukum sejak lebih 10 tahun lalu. Mata ajaran pilihan ini, menurut Dr Sulistyowati cukup populer karena diikuti oleh 50-60 mahasiswa dari sekitar 200 mahasiswa setiap angkatan. Peserta kompetisi peradilan semu itu pun ternyata mencapai tujuh universitas dan bisa bertambah banyak ketika kompetisi diadakan untuk tingkat Jabotabek.

Perubahan itu sangat diperlukan karena masih bertumpuk pekerjaan rumah menyangkut hukum yang merugikan perempuan. Laporan Independen Kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang disusun Kelompok Perempuan untuk Pemantauan Pelaksanaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1998 antara lain menyebutkan dalam hukum pidana KUHP hanya mengatur kekerasan atas perempuan di dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam bab tersebut hanya diatur mengenai pemerkosaan perempuan bukan istri (Pasal 285), pemerkosaan terhadap perempuan yang sedang pingsan (Pasal 286), pemerkosaan perempuan di bawah umur (Pasal 288), dan pemerkosaan terhadap istri yang di bawah umur (Pasal 288). Selain itu, juga bab mengenai perbuatan cabul/pelecehan seksual (Pasal 294), perdagangan perempuan (Pasal 297), dan penganiayaan istri (Pasal 356).

Keberatan terhadap bab tersebut adalah pada konsep yang melandasi yaitu bab ini mereduksi eksistensi perempuan menjadi nilai-nilai kesusilaan dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia. Keberatan lain terhadap KUHP adalah tidak dilindunginya perempuan istri dari kekerasan psikis dan kekerasan seksual karena yang diatur hanya perlindungan dalam bentuk pemberatan hukuman terhadap penganiayaan istri secara fisik. Itu pun tidak dimasukkan di dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan menjadi bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga (ayah, ibu, anak, suami, dan istri). Hal ini pula yang mendorong kelompok-kelompok masyarakat menuntut kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Megawati untuk segera menunjuk lembaga pemerintah sebagai mitra Dewan Perwakilan Rakyat membahas RUU Anti-Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan hak inisiatif DPR.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan yang bertujuan menjamin ketertiban perkawinan di masyarakat dalam praktik banyak merugikan perempuan. Penyebabnya karena kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan karena alasan ekonomi atau sosial atau karena agama calon mempelai bukan agama yang diakui negara. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat ini tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya. Akibatnya, aturan ini memberi peluang kepada laki- laki untuk melepaskan tanggung jawab terutama dalam pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan itu.

Masih banyak peraturan perundangan yang bias jender dan perlu diubah. Semakin banyak penegak dan praktisi hukum menyadari adanya ketidakadilan tersebut, semakin produktif sinergi dengan berbagai kelompok masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.

Sumber: kompas.com

Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” adalah salah satu contoh Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Mempromosikan Hukum Berperspektif Jender mulai dari “Pabriknya” dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah hukum pidana anak, skripsi justice collaborator, artikel contoh putusan pengadilan agama, makalah sosialisasi agama, makalah deklarasi jakarta

Kekerasan dalam rumah tangga

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu contoh Kekerasan dalam rumah tangga kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Kekerasan dalam rumah tangga untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Kekerasan dalam rumah tangga full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk PDF secara gratis.

Stop Kekerasan di Rumah Tangga!

“Jangan sepelekan komunikasi keluarga,” begitu pesan para pakar pernikahan. Aktivitas atau mobilitas yang sangat tinggi pada anggota keluarga di perkotaan, menjadi peluang sangat terbuka terhadap tindak kekerasan, terutama kekerasan pada perempuan di dalam rumah tangga. Setiap masalah sekecil apa pun bila tidak dikomunikasikan akan menumpuk dan berdampak pada kekerasan.

IBU Amir, sebut saja begitu, dalam pernikahannya dengan Pak Amir mengalami derita yang cukup menyedihkan. Awal cerita, pasangan ini membuka usaha dan seiring dengan waktu usaha rumah makannya kian berkembang. Dari hasil usaha itu Ibu Amir kemudian membeli tanah ladang dan rumah di luar kota. Maksudnya, selain investasi juga bisa sesekali digunakan untuk tinggal dan berlibur bersama keluarga.

Namun, kesibukan dalam mengelola usahanya membuat ia lupa kewajibannya membina rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah, yang sudah beranjak 18 tahun. Ia seakan larut dalam bisnisnya, tak heran kesempatan untuk suami dan anak berkurang. Rumah yang dibelinya pun tak pernah ditengoki. Hanya Pak Amir yang rajin ngontrol dan mendiami.

Rupanya Pak Amir tak tahan sering sendirian. Ia diam-diam menikah dan mendiami rumah keduanya bersama istri muda yang dinikahinya kemudian.

Masalahnya baru mencuat ketika gelagat tidak baik itu tercium Bu Amir, karena Pak Amir sering menginap di rumahnya yang di luar kota. Suatu hari, diam-diam Bu Amir datang ke rumahnya yang di luar kota itu untuk memastikan dugaannya. Ternyata apa yang disangkanya itu benar.

Melihat istri pertamanya datang tiba-tiba Pak Amir naik pitam. Ia marah dan memukuli Bu Amir. Bahkan tak sampai di situ, kekerasan pun berlanjut. Selain pertengkaran, juga suatu hari Pak Amir pernah begitu saja menjalankan mobil, padahal tangan Bu Amir masih memegang kaca jendelanya. Bu Amir pun terseret beberapa jauh hingga pingsan.

Akhirnya, perseteruan pun semakin memuncak ketika diketahui Bu Amir dilaporkan meninggal ketika Pak Amir hendak menikah dengan istrinya kedua. Merasa dirugikan ia pun lantas melaporkannya pada polisi sebagai tindakan pemberian keterangan palsu (pasal 279 sub 266 (1) KUHP). Bu Amir pun mengajukan gugatan cerai.

**

KEKERASAN terhadap perempuan banyak terjadi di masyarakat. Cerita Bu Amir, kata Ellin Rozana, staf Insititut Perempuan, memberikan ilustrasi pada kita tindakan KDRT mudah terjadi, bila tidak ada payung hukum korban akan terus berjatuhan. Apalagi, akibat komunikasi kurang baik dalam keluarga dan kesibukan masyarakat perkotaan, mulai memudarkan hubungan sosial sekali pun dengan keluarga sendiri. Komunikasi kurang baik pun bisa jadi sebagai penyebab kekerasan sangat mudah terjadi.

Pada keadaaan tertentu, terkadang muncul konflik bila satu di antara anggota keluarga ini merasa tidak nyaman dengan anggota keluarga lainnya, atau malah perlakuan kekerasan tersebut secara sengaja dilakukan karena ada kesempatan di depan mata.

Catatan awal tahun 2004 yang dilansir oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memperlihatkan pada 2003 telah terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya adalah kasus KDRT, dengan korban terbanyak adalah istri, yaitu 2.025 kasus (75 persen).

Tindakan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Selama 2004, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 100%, yaitu menjadi 14.020 kasus dibanding tahun sebelumnya yang cuma 7.787 kasus. Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana mengungkapkan hal itu pada laporan tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang 2004.

Angka-angka di atas harus dilihat dalam konteks fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya. Apalagi angka-angka tersebut hanya didapatkan dari jumlah korban yang melaporkan kasusnya ke 303 organisasi peduli perempuan. Data juga mengungkapkan, rata-rata mereka adalah penduduk perkotaan yang memiliki akses dengan jaringan relawan dan memiliki pengetahuan memadai tentang KDRT.

**

TAHUN lalu, momentum hari antikekerasan terhadap perempuan yang diperingati dunia setiap tanggal 25 November, disambut dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan (KDRT). Tahun ini, momentum tersebut dijadikan ajang evaluasi.

Dalam rangka memperingati hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi dengan para penegak hukum dari lingkungan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara untuk melakukan review terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pada saat ini sudah berlaku selama satu tahun.

Komnas Perempuan dalam siaran persnya menyimpulkan, kendati ada niat baik dari para penegak hukum menggunakan UU baru ini dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan UU ini.

“Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan “rumah tangga”, peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku,” kata Kamala.

Selain itu, kendala budaya masih sangat besar bagi para perempuan korban KDRT untuk menjalankan proses hukum sampai tuntas, sehingga banyak perkara yang ditarik kembali setelah mulai diproses oleh polisi. Akibatnya, persentase perkara KDRT yang sampai ke meja persidangan sangat kecil dibandingkan total kasus KDRT yang terjadi di masyarakat.

“Padahal, walaupun perbuatan itu dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak, namanya kekerasan ya kekerasan. Itu tindakan kriminal yang harus mendapat hukuman,” ujar Kamalia Purbani, anggota Lembaga Perlindungan Perempuan Anak (LPPA), saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

“Kekerasan dalam rumah tangga bisa berbentuk fisik atau nonfisik. Kekerasan nonfisik bisa berbentuk verbal seperti pelecehan, penghinaan, mendiamkan istri untuk menyakiti psikisnya, atau bentuk lain seperti tidak membiayai selama berbulan-bulan. Sedangkan kekerasan fisik bisa berbentuk pemukulan, penjambakan, dll.,” ujarnya.

Kamalia menilai, perlindungan hukum untuk kekerasan nonfisik sangat sulit karena polisi membutuhkan bukti untuk visum sebagai pegangan. Jadi jika yang terluka hatinya, tidak kelihatan. Padahal, definisi kekerasan adalah yang membuat sakit badan maupun hati perempuan,” imbuhnya.

Kadang-kadang ada perempuan yang tidak sadar tindakan suaminya merupakan bentuk kekerasan. Ia mencontohkan, istri tidak diperbolehkan bergaul dengan orang lain atau keluarganya sendiri.

Sedangkan psikolog yang juga aktivis Jaringan Relawan Independen (JARI, sebuah NGO yang peduli dalam penanganan KDRT), Dr. Elmira N. Sumintardja, Dra, M.Psi. mengatakan, bentuk KDRT yang banyak dikenal selama ini hanya kekerasan fisik. Padahal, sebenarnya tidak sebatas itu. Kekerasan yang dimaksudkan di sini bukan saja kekerasan fisik, tetapi juga bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kata-kata yang melecehkan, meremehkan dan sebagainya. Paling tidak terdapat lima bentuk KDRT, yaitu fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial.

Kekerasan fisik mudah dikenali dengan memar-memar. Kekerasan emosional atau psikologis lebih sulit dikenali, karena yang terluka ada di dalam. Namun, gejalanya bisa kita amati. Sebut saja ketika istri yang biasanya ceria, riang, dan suka bergaul, tiba-tiba menjadi orang yang pendiam, murung dan tidak berani ke luar rumah.

Kekerasan seksual lebih sulit dikenali karena kejadiannya di tempat yang sangat tersembunyi. Lagipula, para istri yang mengalami kekerasan seksual enggan menceritakan atau melaporkan hal ini karena dianggap mencoreng muka sendiri. Yang termasuk kekerasan di bidang seksual ini adalah tindakan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual marital rape (perkosaan terhadap istri sah).

Yang termasuk kekerasan ekonomi adalah memaksa istri untuk bekerja melebihi kapasitasnya dan/atau menghambur-hamburkan penghasilan yang diperoleh istri. Termasuk di dalamnya memaksa istri untuk melacur. Sedangkan kekerasan sosial adalah sikap atau tindakan membatasi pergaulan istri. Misalnya saja, istri dikungkung dalam rumah dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan di luar seperti ikut arisan.

“KDRT biasanya merujuk pada suatu pola perilaku. Satu kali peristiwa pemukulan suami terhadap istri biasanya dianggap bukan KDRT. Pemukulan itu baru dianggap KDRT bila dilakukan lebih dari sekali dan biasanya berulang-ulang,” ujar Elmira.

Tindakan kekerasan terhadap istri, meskipun hanya satu kali jika tidak ditangani secara serius bisa berulang kembali.

**

LINGKUP rumah tangga dalam UU PKDRT sebenarnya menganut paham extended family (keluarga dalam arti yang luas), bukan nucleus family (keluarga inti). Dalam konteks itu, ruang lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi a. suami, istri, dan anak; b. orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap di rumah tangga, dan c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tanggaitu. Jadi, kekerasan yang terjadi akibat majikan memukul atau menyakiti PRT dapat dikategorikan sebagai KDRT.

Untuk menghapus atau setidaknya memilimalisasi kekerasan dalam rumah tangga memang memerlukan kesadaran semua pihak. Saling mengingatkan akan hak setiap orang untuk hidup nyaman dan aman adalah satu satu cara yang baik. (Jalu)***

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu contoh Kekerasan dalam rumah tangga kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Kekerasan dalam rumah tangga untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Kekerasan dalam rumah tangga full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh skripsi KDRT, skripsi kdrt, contoh skripsi tentang kdrt, kumpulan contoh kasus dalam keluarga, contoh kasus pelanggaran HAM KDRT