Browsing Category: "Hukum"

Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos adalah salah satu contoh Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos dalam bentuk PDF secara gratis.

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap RUU Traficking (perdagangan anak dan wanita) dapat di-golkan tahun ini. Mereka berharap RUU ini menjadi terobosan dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Dalam RUU itu juga akan dibahas hak-hak perlindungan korban untuk menjadi saksi.

“Karena traficking adalah kejahatan terorganisir yang dapat melibatkan pejabat-pejabat berpengaruh,” kata Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandra Kirana, saat jumpa pers di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (7/3).

Jika RUU Traficking disahkan tahun ini, menurut Kamala, akan menyusul tiga upaya terobosan yang dibuat untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. “UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rancangan Naskah Tandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penandatanganan konvensi internasional Perlindungan Buruh Migran,” kata Kamala menyebut bakal aturan lain itu.

Untuk tahun 2004 lalu, menurut Kamala, dari 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, sebanyak 4 persennya atau 562 kasus adalah kasus traficking.

Ami Afriatni

Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos adalah salah satu contoh Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Komnas Perempuan Ingin RUU Traficking Lolos dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah penanganan seksual pada anak di kepolisian, contoh skripsi bab1-bab 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga, proposal tesis konseling KDRT, kumpulan makalah konvensi naskah, contoh laporan konsinyering

RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA adalah salah satu contoh RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA dalam bentuk PDF secara gratis.

PERKEMBANGAN ADVOKASI
RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)

Oleh: Ratna Batara Munti
(Kord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3))

Mengadvokasi RUU PTPPO agar sensitif gender dan pro pada kepentingan perempuan korban merupakan agenda perjuangan dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3). RUU PTPPO merupakan salah satu RUU yang saat ini di bahas di DPR –sebagai program legislasi nasional— yang menjadi fokus perhatian JKP3 disamping RUU Kesehatan dan RUU KUHP. Sedangkan 2 RUU lainnya lainnya yang juga diadvokasi JKP3 dan telah menjadi UU pada tahun ini adalah UU Kewarganegaraan dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tanggal 11 Oktober 2006, Pansus RUU PTPPO bersama dengan pihak pemerintah telah membuka pembahasan awal di sidang pleno, dimana setiap fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) atau tanggapan dan usulan substansi maupun redaksi pasal-pasal yang dianggap masih perlu di bahas bersama. Pembahasan esoknya dilanjutkan dalam sidang Panja (panitia kerja) untuk membahas DIM yang belum disepakati. Karena pihak pemerintah tidak semuanya bisa hadir, pembahasan kemudian di skors dan di tunda untuk di lanjutkan kembali setelah libur lebaran.

Merespon pembahasan RUU PTPPO, sejak awal JKP3 telah melakukan konsinyering dan workshop beberapa kali untuk menghasilkan catatan kritis dan usulan revisi pasal atau DIM versi JKP3. Catatan dan masukan telah disampaikan dalam forum hearing atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR maupun ketika pleno berlangsung, serta di kesempatan pertemuan tidak resmi, baik kepada anggota Pansus maupun pihak eksekutif. Lobby yang terus dilakukan oleh JKP3 telah berhasil mendorong Pansus melakukan perbaikan Draft RUU (versi kedua) menjadi jauh lebih baik dari draft sebelumnya (versi pertama). Meski demikian, JKP3 mencatat beberapa hal yang perlu ada perbaikan untuk kemudian di kemas dalam bentuk usulan DIM maupun selebaran berisi pokok-pokok penting perbaikan.

Secara keseluruhan RUU PTPPO yang terdiri dari 9 bab dan 59 pasal ini telah cukup komprehensif. Karena tidak hanya mengatur aspek materil saja, tetapi juga formil. Seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (bab III), perlindungan saksi dan korban (bab IV), hak-hak korban (bab V). Selain itu juga mengatur upaya pencegahan (bab VI), hingga kerjasama internasional dan peran serta masyarakat (bab VII). RUU juga telah menyasar tidak hanya pelaku individu dan kelompok tetapi juga memberi hukuman bagi aparat penyelenggara serta pemberatan terhadap pelaku yang terorganisir (mafia) serta korporasi, dan sanksi-sanksi tambahan di luar pidana penjara dan denda. Yakni, pidana tambahan bagi aparat penyelenggara negara berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya (pasal 9). Dan bagi korporasi, berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pembatalan kontrak-kontrak kerja dengan Pemerintah, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama (pasal 15). Selain itu juga tidak hanya kepada korporasinya, tetapi juga terhadap pengurusnya dapat dilakukan penuntutan.
RUU juga menyasar pada faktor demand dengan memberi pidana bagi “Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan/atau menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara: melakukan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan; memperkerjakan orang yang diperdagangkan untuk meneruskan praktik eksploitasi terhadap orang tersebut; dan/atau mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang…” (Pasal 12). Selama ini budaya di masyarakat cendrung hanya menekankan faktor supply dengan memberi stigma pada korban sehingga rentan ditempatkan sebagai pelaku. Terobosan penting lainnya adalah dari definisi perdagangan orang yang telah merujuk pada Protokol Palermo (lihat paparan di bawah).
Kemajuan penting dalam RUU ini kiranya sejalan dengan pertimbangan pokok mengapa RUU ini harus ada. Seperti yang dicantumkan di dalam konsideran “menimbang”, yaitu menegaskan bahwa “perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga harus diberantas perlindungan”, dan “bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban…”. Pertimbangan dalam konsideran RUU ini telah menunjukkan adanya kemauan politik pemerintah yang positif untuk memberantas perdagangan orang dan memberikan perlindungan khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok terbesar yang menjadi korban perdagangan orang.

Defenisi anak dan kesaksian korban

Meski demikian, dari kemajuan positif dalam draft terakhir ini ternyata masih terdapat rumusan-rumusan yang masih harus disempurnakan disana sini dan harus disinkronkan dengan undang-undang yang sudah ada seperti UU Perlindungan Anak (UU PA), UU Penghapusan KDRT (UU PKDRT) dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam mendefenisikan ‘anak’ misalnya, RUU PTPPO belum merujuk pada defenisi anak di dalam UU Perlindungan Anak maupun Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA), yang jauh lebih maju. RUU masih mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin/nikah”. Padahal status perkawinan harusnya tidak dijadikan eksepsi atau pengecualian. Dalam realitasnya, status ini yang cendrung digunakan untuk mendiskualifikasi anak-anak yang karena situasi (sosial dan budaya/tradisi) ‘terpaksa’ masuk dalam dunia perkawinan guna mendapatkan perlindungan yang maksimal sebagai anak. Bila merujuk pada UU PA dan KHA, maka seseorang yang belum berumur 18 tahun terlepas dari satus perkawinan mereka tetap adalah anak.
Selain soal anak, RUU ini juga belum memasukkan terobosan mengenai soal pembuktian seperti dalam UU PKDRT, yakni “keterangan seorang saksi korban sudah cukup sebagai satu alat bukti yang sah”. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka ketentuan harus dua orang saksi dalam KUHAP menjadi tidak harus berlaku. Terobosan ini juga penting diberlakukan dalam kasus perdagangan orang, di mana seringkali hanya korbanlah yang bisa menjadi saksi dari kasus kejahatan tersebut.

Defenisi perdagangan orang dan defenisi-defenisi lainnya

Kemajuan yang sangat berarti dari RUU adalah diakomodirnya definisi trafiking yang merujuk pada Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplement to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, serta Tambahan Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Antar Negara/Protokol Palermo) yang telah ditandatangani pemerintah RI tahun 2000. Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan: “Perdagangan orang adalah proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” Selain itu, prinsip dalam Protokol Palermo yang termasuk dalam definisi trafiking, yakni prinsip bahwa “persetujuan korban perdagangan orang tidak relevan” telah diakomodir di dalam pasal 24 RUU PTPPO ini, meski tidak langsung menjadi bagian dari defenisi.

Meskipun defenisi sudah jauh lebih baik, JKP3 tetap mengusulkan penyempurnaan dengan memasukkan realitas konteks di Indonesia, di mana bujuk rayu dan kebohongan merupakan cara yang paling sering digunakan pelaku trafiking. Juga prinsip tidak relevannya persetujuan korban, tetap harus masuk ke dalam rumusan definisi mengingat pentingnya prinsip ini menjadi bagian yang integral dalam definisi. Sehingga usulan JKP3 sebagai berikut: “Perdagangan orang adalah proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan atau tanpa persetujuan korban atau mereka yang memegang kendali atas diri korban, atau dengan persetujuan dari mereka yang diperoleh melalui kebohongan, kecurangan, bujuk rayu, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Begitupun dalam definisi tentang korban, RUU belum memasukkan pengalaman eksploitasi seksual dan dampaknya secara seksual yang dialami oleh korban. Juga dalam definisi eksploitasi belum mencakup “eksploitasi organ reproduksi, pemanfaatan untuk pengedaran narkoba dan pengiriman pengantin pesanan”. Definisi eksploitasi seksual dalam RUU masih terbatas pada “pemanfaatan organ tubuh seksual” (fisikal). Sehingga mengenyampingkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual non fisik. Selain itu RUU juga belum mendefinisikan jeratan hutang, penampungan, pemesanan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan. Sementara unsur-unsur yang lain dijelaskan sehingga RUU belum konsisten. Dalam DIM JKP3 semua unsur-unsur trafiking dicoba dijelaskan. (Untuk detil usulan masing-masing definisi, lihat DIM JKP3).

Adopsi anak dan situasi korban sebagai ‘pelaku’

Mengenai adopsi anak, RUU masih fokus pada adopsi yang melawan hukum/illegal (pasal 6). Sesuai dengan definisi perdagangan orang, maka harusnya RUU juga mencakup/ mempidanakan adopsi yang legal apabila tindakan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau untuk tujuan eksploitasi dan atau mengakibatkan anak tereksploitasi.

Selain itu, JKP3 juga menegaskan pentingnya diakomodir situasi kelompok yang rentan terjebak sebagai pelaku (seperti orang tua korban atau korban sendiri) yang tidak menyadari dan/atau tidak mempunyai pilihan akan tindakannya. Karena itu, dalam DIMnya, JKP3 mengusulkan dalam ketentuan pemidanaan sebagai berikut, bahwa “Tidak dipidana orang tua, wali, dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana pada undang-undang ini, jika dilakukan di bawah tekanan fisik, mental dan/atau dilakukan tanpa maksud atau pengetahuan akan akibat tindakannya” ; “Orang tua, wali dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perdagangan orang karena tekanan ekonomi, dipidana dengan pengurangan 1/3 dari pidana pokok”. Dalam penjelasan, ditekankan bahwa yang dimaksud “tekanan ekonomi” adalah tekanan secara ekonomi yang mengancam hak hidup, bukan berkaitan dengan gaya hidup konsumerisme. Tambahan ketentuan ini diusulkan, mengingat fakta menunjukkan orang tua, wali atau korban rentan menjadi “pelaku’ sementara mereka sebenarnya korban dari kondisi kemiskinan struktural. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat disamakan pemidanaannya dengan pelaku sesungguhnya yaitu yang terorganisir serta menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian untuk keuntungan/akumulasi modal.

Hak-hak korban dan kewajiban pemerintah

Dalam bab mengenai hak-hak korban, RUU mengatur pemberian hak-hak korban, yakni hak korban dan ahli waris untuk memperoleh restitusi (pasal 40); rehabilitasi kesehatan, sosial dan atau reintegrasi sosial (pasal 43); memperoleh perlindungan dari perwakilan RI di luar negeri apabila korban berada di luar negeri maupun bagi korban WNA yang berada di dalam negeri berhak memperoleh perlindungan (Pasal 46). Selain itu, dalam pasal 45 ditegaskan bila korban akibat tindak pidana perdagangan orang mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya, sehingga memerlukan pertolongan segera, maka Pemerintah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari memberikan dana sebagai bantuan sementara untuk memulihkan kesehatan korban.

JKP3 menganggap hak-hak korban di atas perlu lebih diperluas, tidak hanya restitusi (ganti rugi dari pelaku), tetapi juga dalam bentuk kompensasi (dari negara), khususnya bila restitusi gagal diperoleh korban karena berbagai sebab, salah satunya faktor kemiskinan dari pelaku. Adapun hak-hak korban yang diusulkan sebagai berikut:
(1) akses dan bantuan dari kedutaan atau konsulat dan atau perwakilan diplomatik;
(2) bantuan medis, konseling dan bantuan hukum serta layanan lain yang diperlukan;
(3) pengajuan proses hukum baik pidana maupun perdata terhadap pelaku;
(4) akses terhadap kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
(5) mendapatkan informasi mengenai hak-haknya secara hukum dan sosial serta prosedur untuk mengklaim atau mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
(6) kerahasiaan identitas dan atau perubahan identitas jika di butuhkan korban dalam rangka melindungi korban dari tindakan diskriminasi dan stigma dalam masyarakat sehingga korban dapat menjalani kehidupannya secara layak;
(7) jaminan untuk tidak ditangkap, ditahan, dipenjara dan atau dituntut sebelum, selama dan sesudah proses hukum, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dalam situasinya sebagai korban, termasuk dan tidak terbatas dalam tindakan pelacuran, kesusilaan, pornografi, peredaran narkoba, dan dalam hal korban tidak memiliki dokumen yang sah, atau dokumen masih dalam proses permohonan dan atau dalam penggunaan dokumen palsu.

Selanjutnya, untukkewajiban pemerintah, dalam RUU tercantum pada bab hak-hak korban dan masalah pencegahan. Antara lain, RUU ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak korban atas restitusi, rehabilitasi, integrasi sosial dan memberikan dana bantuan sementara untuk pemulihan kesehatan, memberikan perlindungan serta mengusahakan kepulangan bagi korban WNI yang berada di luar negeri maupun korban WNA. Selain itu pemerintah juga diwajibkan membentuk rumah perlindungan sosial bagi korban serta gugus tugas untuk pemberantasan trafiking yang diketuai oleh seorang mentri melalui Peraturan Presiden.

JKP3 memberi masukan dengan memperluas peran pemerintah, terutama yang terkait dengan hak-hak korban, di mana Pemerintah di semua tingkatan wajib memperlakukan korban sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia yang mencakup tapi tidak terbatas pada:
1. Menjamin akses korban untuk memperoleh semua bentuk layanan dan bantuan mencakup medis, konseling, hukum dan layanan lain yang diperlukan
2. Memberikan perlindungan dan mekanisme yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan bagi korban maupun keluarga dan atau orang dekat korban, sebelum, selama dan sesudah proses hukum dari segala bentuk intimidasi, ancaman pembalasan dari pelaku dan jaringannya dan atau orang yang memiliki kewenangan terhadap mereka.
3. Memastikan proses peradilan tidak merugikan dan bias terhadap hak korban, serta konsisten terhadap upaya perlindungan fisik dan mental korban. Secara minimum pemerintah harus memastikan:
~ Beban pembuktian sebelum dan selama proses peradilan pada terdakwa, dan bukan pada korban,
~ Jaksa penuntut umum setidaknya menyediakan satu orang ahli yang dapat menjelaskan penyebab konsekuensi dan akibat tindak pidana perdagangan orang terhadap korban, atau berkonsultasi dengan ahli-ahli dalam persiapan proses peradilan.
~ Metode investigasi pemeriksaan, pengumpulan dan analisa terhadap alat bukti harus meminimalkan sikap-sikap yang merendahkan korban atau merefleksikan tindakan yang bias gender.
~ Tidak relevan mengajukan bukti berupa sejarah masa lalu korban, khususnya riwayat seksual dan atau riwayat lain seperti prostitusi atau pekerja domestik.
~ Korban memperoleh informasi mengenai peranan, ruang lingkup, jangka waktu, dan kemajuan proses hukum serta proses pengalihan kasus mereka.
4. Menjamin kerahasiaan dan atau perubahan identitas korban jika diperlukan.
5. Menjamin terpenuhinya hak korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta informasi mengenai prosedur untuk mengklaim atau mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta informasi lainnya.
6. Membentuk satuan polisi dan jaksa penuntut umum yang terlatih, memahami isu gender serta memiliki sensitifitas korban yang diperlukan dalam penanganan kasus perdagangan orang
7. Mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses keadilan bagi korban terlepas dari status keimigrasian dan atau legalitas dari kerja yang mereka lakukan.
8. Jaminan akses dan bantuan dari kedutaan atau konsulat dan atau perwakilan diplomatik
9. Dalam hal tersangka atau terdakwa memiliki kekebalan diplomatik, pemerintah dengan itikad baik wajib mengupayakan langkah-langkah untuk menembus kekebalan tersebut dan atau mengeluarkan diplomat tersebut dari wilayah RI dengan tetap menjamin pemenuhan keadilan bagi korban melalui mekanisme hukum yang bisa disediakan.

Demikianlah hal-hal penting dari perkembangan advokasi RUU PTPPO maupun substansi kritisi RUU yang di lakukan oleh JKP3. Secara keseluruhan RUU versi kedua DPR ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, meski beberapa hal perlu lebih disempurnakan lagi. Sehingga, diharapkan kelak menjadi UU yang bisa efektif di lapangan dan terutama menjadi terobosan dalam sistem hukum di Indonesia, dan khusunya memberi jalan bagi korban guna memperoleh akses keadilan yang diharapkan.

Medan, 2 November 2006

RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA adalah salah satu contoh RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh jurnal rapat, tesis kejahatan korporasi, contoh tesis sejarah hukum, jurnal atau tesis atau tentang rapat, jurnal atau tesis tentang rapat

Undang-undang Perkawinan

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Undang-undang Perkawinan adalah salah satu contoh Undang-undang Perkawinan kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Undang-undang Perkawinan untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Undang-undang Perkawinan full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan dalam bentuk PDF secara gratis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974


TENTANG


P E R K A W I N A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;

  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IVIMPR 1 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

  1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

  2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

  1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalani Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib rnengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

  2. Pengadilan dimaksud dalani ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

  1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

  2. isteri mendapat eacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

  3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

  1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

  1. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

  2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

  3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

  4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal duriia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

  5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

  6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

  1. Perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

  2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

  3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

  4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

  5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamiberisterilebih dari seorang;

  6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

  1. Bagi seorangwanitayangputus perkawinannya berlakujangka waktu tunggu.

  2. Tenggang waktujangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lehih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BA B III

PENCEGARAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

  1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

  2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

  1. Pejabatyangditunjukberkewajibanmencegahberlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

  2. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Pencegahan perkawinari diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

  2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenni permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

  1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

  2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

  3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pancatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

  4. Pengadilanakanmemeriksaperkaranyadenganacara singkat dan akanmemberikanketetapan, apakahiaakanmenguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

  5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

  2. Suami atau isteri;

  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

  4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Pormohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

  1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

  2. Hak untuk membatalkan olch suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pdsal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

  1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

  2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

  3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isten, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

  1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

  2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

  1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

  2. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

  3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

  1. Pada waktu atau sebelum pelrkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapatmengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

  2. Perjanjiantersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

  3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

  4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

  1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

  2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

  3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

  1. Suami isteri harus mempunyai tempest kediaman yang tetap.

  2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

  1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

  2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

  3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

  1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

  2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

  1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

  2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukurn mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

  1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

  2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

  1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

  2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

  1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

  2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

  1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

  2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

  1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

  2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

  1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

  1. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

  2. la berkelakuan buruk sekali.

  1. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaankepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

  1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

  2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

  1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

  2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari kcluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

  3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

  4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

  5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

  1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

  2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pertama

Bagian Kesatu

Pembuktian asal usul anak

Pasal 55

  1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

  2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (l) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

  3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di luar Indonesia.

Pasal 56

  1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut, hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

  2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

  1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

  2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

  1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

  2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

  3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas perniintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

  4. Jika pengadilan memutuskan hahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3)

  5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

  1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

  2. Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang- undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya 1 (shtu) bulan.

  3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

  1. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

  1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

  2. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

  1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

  1. Suami wajib members jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.

  2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

  3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

  1. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.’1933 No. 4), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

  1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  2. Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur libel lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lihat Penjelasan UU Perkawinan

Undang-undang Perkawinan adalah salah satu contoh Undang-undang Perkawinan kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Undang-undang Perkawinan untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Undang-undang Perkawinan full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan dalam bentuk PDF secara gratis.

skripsi pembatalan perkawinan undip, bab iii skripsi kerjasama kantor urusan agama, contoh lembar visum et repertum, proposal skripsi tentang pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, contoh surat penolakan dari perjanjian

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA adalah salah satu contoh PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dalam bentuk PDF secara gratis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

  3. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hokum di Indonesia belum menjamin pelindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan seba¬gaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Iingkup rumah tangga.

  2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

  3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam Iingkup rumah tangga.

  4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

  5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

  6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

  7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

  1. suami, isteri, dan anak;

  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

  3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJ UAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

  1. penghormatan hak asasi manusia;

  2. keadilan dan kesetaraan gender;

  3. nondiskriminasi; dan

  4. perlindungan korban

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

  1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

  2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

  3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

  4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya, dengan cara:

  1. kekerasan fisik;

  2. kekerasan psikis;

  3. kekerasan seksual; atau

  4. penelantaran rumah tangga

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

  1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

  2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam Iingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

  1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

  2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

  1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak Iainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

  2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

  3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

  4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

  5. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah ;

  1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

  2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

  3. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

  4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkari standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakah oleh menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat mei kukan upaya:

  1. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

  2. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

  3. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

  4. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial Iainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

  1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

  2. memberikan perlindungan kepada korban;

  3. memberikan pertolongan darurat; dan

  4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16

  1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

  2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

  3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

  1. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

  2. kekerasan dalam rumah tangga adaiah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan

  3. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

  1. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

  2. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

  1. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

  2. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

  3. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan

  4. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

  1. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;

  2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan Iengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

  3. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

  4. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

  1. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

  2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara Iengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

  3. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara Iangsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian balk di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban clan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

  1. korban atau keluarga korban;

  2. teman korban;

  3. kepolisian;

  4. relawan pendamping; atau

  5. pembimbing rohani

Pasal 30

  1. Permohonan perintah perlindungai disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

  2. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohorian tersebut.

  3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

  1. menetapkan suatu kondisi khusus;

  2. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pewpajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

  1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

  2. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

  3. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

  1. Pengadilan dapat menyatakan satu atau Iebih tambahan perintah perlindungan.

  2. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

  1. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau Iebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

  2. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

  1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

  2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

  3. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

  1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

  2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

  1. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

  2. Dalam hal pengadilan mendapatka: aporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

  1. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

  2. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

  3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

  1. tenaga kesehatan;

  2. pekerja sosial;

  3. relawan pendamping; dan/atau

  4. pembimbing rohani.

Pasal 40

  1. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.

  2. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeienggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

  1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

  3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

  4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

  1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua betas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua betas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima betas juta rupiah), setiap orang yang:

  1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

  2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

  1. pembatasan gerak pelaku balk yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

  2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95.

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA adalah salah satu contoh PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh visum kdrt, contoh diskriminasi langsung dan tidak langsung, makalah tentang relawan, contoh visum et repertum penganiayaan, contoh bentuk diskriminasi langsung

UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI adalah salah satu contoh UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI dalam bentuk PDF secara gratis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

  1. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

  2. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

  3. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

  4. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;

  5. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia REFR DOCNM=”83tap002″>Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;


Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


SUDHARMONO, S.H.



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29
PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

I.UMUM

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan pensyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Pasal 2
Cukup jelas.

UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI adalah salah satu contoh UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan UU PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah reservation, makalah tentang reservation, contoh MAKALAH LEMBAR PENGESAHAN MANAGEMEN KEPERAWATAN, artikel contoh reservation form, contoh judul skripsi reservation