Browsing Category: "Hukum"

Good Governance di Indonesia masih utopia

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Good Governance di Indonesia masih utopia adalah salah satu contoh Good Governance di Indonesia masih utopia kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Good Governance di Indonesia masih utopia untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Good Governance di Indonesia masih utopia full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Good Governance di Indonesia masih utopia dalam bentuk PDF secara gratis.

Dr. Sjahrir:
Good Governance di Indonesia masih utopia
Tinjauan Kritis Good Governance

Pengelolaan yang baik (good governance) setidak-tidaknya harus memiliki tiga faktor yang mesti ditangani secara baik. Faktor tersebut adalah faktor dukungan politik, kualitas administrasi pemerintahan dan kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan khususnya di bidang ekonomi. Bagi saya, siapapun yang memerintah, termasuk pemerintahan yang memiliki legitimasi, tidak bisa melaksanakan good governance bila ketiga elemen tadi tidak mampu dikendalikan atau dikelola.

Bayangkan saja jika pemerintahan memiliki dukungan politik yang kuat tetapi ternyata tidak berdaya dalam membuat kebijaksanaan yang mampu menghidupkan ekonomi, maka lama-kelamaan dukungan itu pasti akan merosot bahkan bisa hilang. Begitu juga dengan pemerintahan itu telah memiliki kebijaksanaan yang baik dan dukungan politik yang kuat, tetapi administrasi pemerintahannya mengalami masalah-masalah yang serius, bahkan sampai menimbulkan situasi disfungsional, maka niscaya pemerintahan itu pun akan mengalami persoalan yang tidak kecil, bahkan sukses di depan mata sekalipun akan bisa lenyap begitu saja.

Lebih dari 30 tahun kita mengalami pemerintahan yang otoritarian dan bahkan pada mulanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun sekarang kita semua berada dalam situasi krisis ekonomi yang tak kunjung selesai. Karena itu pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid kini berada dalam kondisi yang unik. Di satu pihak pemerintahan ini memiliki dukungan politik yang kuat sekali, tetapi krisis ekonomi ini akan menyebabkan pemerintahan ini berada dalam kondisi yang cukup rawan. Kenapa? Karena betapapun kuatnya legitimasi pemerintahan ini, namun bila ekonomi tidak membaik, bahkan cenderung memburuk, maka lama-kelamaan suasana bulan madu yang ada sekarang dapat lenyap dan ketegangan baru antara negara dengan masyarakat bisa terjadi setiap saat.

Sementara itu, khusus untuk kasus Indonesia, saya ingin menyebutkan satu faktor yang maha penting, yaitu level atau tingkat korupsi, dimana Indonesia dalam ukuran manapun selalu memasuki ranking puncak. Dalam laporan World Economic Forum yang berjudul The Global Competitiveness Report 1999 kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di antara 59 negara yang diteliti.

Mengenai kesehatan bank, misalnya. Sebagai institusi yang teramat penting di Indonesia, perbankan di Indonesia menduduki peringkat nomer 59 dari 59 negara. Begitu juga mengnai lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang diperlukan di dalam perekonomian, Indonesia mendapatkan peringkat ke 55 dari 59 negara. Ini terutama terjadi karena korupsi (Indonesia mendapatkan ranking 58 dari 59 negara yang tingkat korupsinya tertinggi, dan khusus bagi korupsi pembayaran, Indonesia ada pada peringkat 59).

Karena itu pembicaraan tentang good governance harus merujuk kepada faktor yang yang terpenting yaitu mengatasi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Bisa saja pemerintahan kita mendapatkan legitimasi dari masyarakat luas, namun toh kenyataannya kita tidak mampu memberantas KKN. Sementara masyarakat luas pun mungkin sekali belum menyadari betapa dalamnya mereka sendiri sudah dimasuki oleh KKN.

Saya mencermati tulisan Kwik Kian Gie yang mengatakan betapa kita telah begitu terlibat dalam KKN dan seluruh bangsa kita harus mengobati diri dari penyakit tersebut. Pernyataan tersebut menjadi lebih menarik, jika saya bertanya sekarang bagaimana pandangan Menko Ekuin Kwik Kian Gie dalam melihat KKN seperti sekarang ini. Saya kira tidak akan bisa KKN diberantas tanpa ada tindakan yang tegas.

Baru setelah tindakan tegas ini berhasil mengurangi ranking Indonesia dari negara yang paling top di bidang korupsi menjadi negara pada level ditengah-tengah saja, kita dapat menelaah faktor-faktor dukungan politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan yang dibuat, serta administrasi pemerintahan dengan lebih jelas. Tanpa pemberantasan KKN, maka semua pembicaraan tentang good governance apakah itu tinjauan praktis, teoritis, religius, ataupun pandangan pengusaha, tidaklah ada artinya.

Begitupun saya mencoba melihat faktor-faktor yang dianggap penting untuk berlangsungnya good governance. Pertama-tama adalah dukungan politik. Kita harus melihat dukungan politik bukanlah terjadi secara statis, tetapi berlangsung secara dinamis. Contoh yang paling konkrit adalah peristiwa Watergate yang menimpa mantan Presiden Gerald Nixon dari Amerika Serikat. Dia memperoleh kemenangan besar dari pemilihan umum tahun 1972. Tetapi peristiwa Watergate yang berawal dari perbuatan kriminal kelas teri yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya akhirnya menjerembabkan posisi Nixon, bahkan ia harus turun secara tidak hormat.

Jadi, dengan perkataan lain, kita bisa memiliki pemerintahan yang absah tetapi begitu terjadi masalah-masalah yang bersifat pelanggaran, maka bukan tidak mungkin kita akan bisa menyaksikan proses delegitimasi yang berlangsung amat cepat. Intinya adalah Indonesia, yang dalam proses demokratisasi berada dalam tingkat yang paling awal (Infant Democracy), amat mudah untuk berubah atau terhenti karena faktor-faktor politik.

Dalam proses itu, pemerintahan yang absah di Indonesia mempunyai kekuasaan yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintahan yang absah di negara-negara demokrasi lainnya yang telah berlangsung selama berabad-abad seperti di AS, Eropa Barat dan juga Jepang. Sementara itu banyak faktor yang dapat merusak dukungan politik terkadang berada di luar jangkauan pemerintahan yang bersangkutan. Potensi disinntegrasi, peranan tentara yang disorot, merupakan faktor-faktor yang terkadang di luar kemampuan pemerintahan untuk dapat menanganinya dengan lebih baik.

Hal kedua adalah yang menyangkut administrasi pemerintahan bernegara. Dihapusnya beberapa departemen dan juga berlakunya UU Otonomi daerah yang belum disertai oleh peraturan pemerintahan pelaksanaan UU itu, menghasilkan kondisi transisi yang cukup mencemaskan bilamana tidak diatasi oleh langkah-langkah berencana, terfokus, diimplementasikan dengan baik. Sampai sekarang setelah pemerintahan berlangsung sekitar satu bulan, nasib berbagai instansi masih tetap kabur. Apa yang akan terjadi terhadap Bappenas, TVRI dan juga RRI, berbagai kantor wilayah dari departemen-departemen dan peran Bupati terhadap Gubernur yang kini berubah sesuai dengan UU Otonomi daerah, semuanya belum tampak mengarah kepada perubahan yang seyogyanya terjadi.

Hal ini semua akan menimbulkan berbagai macam persoalan bilamana kita melaksanakan APBN dan APBD dalam waktu dekat ini. Kita akan melihat berbagai masalah yang menyangkut fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas anggaran yang betul-betul tidak diketahui pengelolaannya bakal terbawa ke arah mana. Dengan demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil pun akan sulit untuk diperkirakan tingkat keberhasilannya pada level implementasi. Arus aliran dana (cash flow) dari pemerintahan ini akan berlangsung dengan lambat, dan bilamana hal ini berlangsung, maka akibatnya pada ekonomi makro dan mikro bisa amat memprihatinkan. Disinilah peran Menteri Penertiban Aparatur Negara menjadi penting artinya. Padahal wewenangnya amat sulit dipahami mengingat tidak jelasnya kait-mengkait dan interaksi diantara para menteri yang masing-masing pun mengalami masalah reformasi dan restrukturisasi bidang kegiatan mereka.

Hal yang ketiga atau yang terakhir adalah menyangkut proses pembuatan kebijaksanaan ekonomi. Tampaknya merupakan hal yang juga belum memungkinkan kita untuk mengantisipasi bagaimana arahnya kebijaksanaan itu berperan kepada kondisi ekonomi dan sosial politik. Di sini aspek-aspek dari kebijaksanaan anggaran, moneter, reformasi dan juga restrukturisasi perbankan, reformasi BUMN, dan berbagai macam kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri semuanya masih merupakan hutan belantara. Barangkali satu-satunya pegangan yang ada adalah Letter of Intent pemerintah kepada IMF yang kabarnya sedang digodok itu. Disini pua kita dapat melihat bahwa kordinasi kebijaksanaan belum menunjukkan tanda-tanda yang dapat memberikan harapan yang konkrit.

Jadi, dengan uraian seperti diatas, maka jelas kiranya bahwa pembentukan suatu good governance pada pemerintahan Indonesia masih merupakan utopia.


Good Governance di Indonesia masih utopia adalah salah satu contoh Good Governance di Indonesia masih utopia kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Good Governance di Indonesia masih utopia untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Good Governance di Indonesia masih utopia full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Good Governance di Indonesia masih utopia dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah good governance, makalah tentang jompo, contoh judul skripsi tentang barang milik daerah, contoh artikel good governance, makalah sejarah pemerintahan gus dur

MELACAK KEPPRES BERMASALAH

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

MELACAK KEPPRES BERMASALAH adalah salah satu contoh MELACAK KEPPRES BERMASALAH kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online MELACAK KEPPRES BERMASALAH untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload MELACAK KEPPRES BERMASALAH full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan MELACAK KEPPRES BERMASALAH dalam bentuk PDF secara gratis.

Keputusan Presiden (Keppres) ternyata merupakan peraturan perundang-undangan yang paling subur dengan penyimpangan. Keppres rawan terhadap distorsi dalam bidang hukum. Pasalnya, presiden mempunyai keleluasaan luar biasa dalam menentukan materi dan muatan dari Keppres. Selain itu, tidak ada sistem kontrol terhadap produk perundang-undangan tersebut. Akibatnya, dalam dua periode pemerintahan Indonesia, Keppres telah digunakan sebagai legitimasi hukum yang sah untuk mendukung kepentingan-kepentingan ekonomis dan politis presiden atau para kroninya.

Berbagai penyimpangan bisa terjadi karena Keprres merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Ia merupakan produk yang amat fleksibel karena dapat berbentuk pendelegasian maupun pendistribusian langsung dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Keppres juga berfungsi sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah.

Keleluasan presiden dalam mengeluarkan Keppres ini dimungkinkan dengan adanya dualisme dalam fungsi pemerintahan. UUD 1945 menjelaskan, presiden sebagai mandataris MPR wajib menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR (eksekutif) dan presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR (yudikatif). Oleh karena itu eksekutif memegang peran penting dan menentukan dalam perumusan hampir tiap tingkatan perundang-undangan.

Distorsi dalam bidang hukum ini bermuara pada empat pandangan mengenai tingkat laku kekuasaan pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Pertama, presiden menjadi sumber segala kekuasaan karena kekuasaan dianggap datang dari atas. Kedua, sifat kekuasaan terpusat: presiden menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, mandataris MPR, Panglima tertinggi ABRI, Ketua Dewan Pembina Golkar dan ketua berbagai yayasan. Ketiga, secara kualitatif, kekuasaan menjadi sangat atau dibuat kebal terhadap segala kontrol sosial. Keempat, kekuasaan presiden semasa Orba telah menciptakan sebuah persepsi tentang politik yang tidak sesuai dengan paham demokratis.

Penyimpangan Keppres ini paling tidak dapat dilacak selama kurun waktu terakhir pemerintahan presiden Soeharto. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menemukan indikasi 22,35 persen dari 528 Keppres yang menyimpang selama periode 1993-1998. Sebagian Keppres itu bermasalah dari sudut legalitas. Adolf Merkl menyebutkan, suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya.

Dari sudut materiil, Keppres yang bermasalah sering tidak berpihak kepada rakyat serta mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bob Hasan melalui Nusamba bisa mendapat kucuran kredit murah dari Dana Reboisasi atau Tommy Soeharto meraup untung lewat Mobnas “Timor” kalau tanpa dukungan Keppres. Keppres ini bisa meluncur mulus lantaran tidak ada kontrol. Bahkan, seringkali pra praktisi sering hanya “memaklumi” ketika menemukan ketidakberesan hukum, tanpa bisa atau mau mempertanyakannya. Keppres bermasalah ini sudah saatnya dicabut untuk menata kembali kehidupan bernegara kita. Dalam era reformasi, upaya MTI dan berbagai kalangan lain yang peduli akan hukum diharapkan akan mengurangi munculnya Keppres dan produk perundangan lain yang bermasalah.


MELACAK KEPPRES BERMASALAH adalah salah satu contoh MELACAK KEPPRES BERMASALAH kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online MELACAK KEPPRES BERMASALAH untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload MELACAK KEPPRES BERMASALAH full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan MELACAK KEPPRES BERMASALAH dalam bentuk PDF secara gratis.

tesis dana reboisasi, jurnal reboisasi, skripsi reboisasi, skripsi mobnas timor, makalah mobnas timor

KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN adalah salah satu contoh KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN dalam bentuk PDF secara gratis.

Keputusan Presiden (Keppres) ternyata banyak yang menyimpang. Sebagian Keppres itu kental dengan muatan KKN yang menguntungkan kalangan dekat presiden. Keppres mana saja yang bermasalah? Bagaimana solusinya?

Angin reformasi yang begitu deras telah melahirkan keberanian untuk mengusut kekayaan mantan Presiden Soeharto beserta keluarga dan kroninya. Ketika banyak kalangan meributkan pengusutan harta Pak Harto, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) lebih memilih kajian hukum untuk menemukan penyimpangan Keppres. Pelacakan Keppres yang bermasalah agaknya lebih mudah dilakukan dari pada menelusuri harta “panas” yang diparkir di luar negeri.

Tanpa banyak gembar-gembor, tim kerja bidang hukum MTI melacak Keppres yang bermasalah dalam kurun waktu 1993-1998. Tim ini dipimpin oleh pakar hukum Prof Koesnadi Hardjasoemantri dibantu oleh tenaga-tenaga muda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pak Koes, panggilan akrab Wakil Ketua MTI ini, tidak menampik Keppres yang bermasalah sudah ada pada periode sebelumnya. “Ini merupakan tahap awal, tetapi periode ini dianggap representatif untuk mewakili Keppres yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Soeharto,” ujar mantan rektor UGM ini.

Bahkan, untuk menyederhanakan proses pengambilan sampel, kajian Keppres dibatasi sampai 21 Mei 1998 saat Soeharto mundur menjadi presiden kedua RI. Dari pelacakan 528 Keppres yang dikeluarkan Soeharto selama periode 1993-1998, tercatat 72 Keppres yang bermasalah (13,36 persen). Selain itu 118 Keppres atau 22,35 persen dari Keppres yang ada merupakan ratifikasi perjanjian internasional. Bila Keppres yang berupa ratifikasi ini tidak diperhitungkan, presentase Keppres yang menyimpang mencapai 17,56%. Artinya, dari lima Keppres yang dikeluarkan, salah satunya bermasalah.

Dari lima bidang yang dikaji, penyimpangan Keppres paling banyak ditemukan di bidang perindustrian dan perdagangan (25 Keppres) serta infrastuktur (24 Keppres). Sementara penyimpangan Keppres paling sedikit ditemukan pada fasilitas untuk pejabat negara (3 Keppres). Penyimpangan Keppres yang berkaitan dengan abuse of power tercatat 12. Namun, Koesnadi menambahkan, “Pada hakikatnya semua Keppres yang menyimpang terkait dengan abuse of power atau penyelenggaraan negara secara umum.”

Kajian yang dilakukan oleh Tim Hukum MTI baru mencari bukti adanya Keppres yang menyimpang. Jadi, belum menghasilkan suatu karya ilmiah yang memuat hasil penelitian secara menyeluruh. Tim ini kemudian mengadakan dialog intensif dengan instansi terkait, termasuk dengan anggota DPR dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Kami ingin bekerja hati-hati dengan mengecek keberadaan Keppres ke instansi yang terkait,” kata Koesnadi.

Koesnadi mengakui, timnya tidak mendapat kesulitan untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait. Bahkan, dari masukan tersebut, ada hal-hal baru mengenai perkembangan Keppres tersebut. Ada Keppres yang secara legalitas tidak bermasalah, tetapi dari materi ternyata bermasalah. Kajian Keppres dari segi legalitas dan materi muatan ini kemudian dilengkapi dengan hasil review secara materil.

Dari segi materi muatan, suatu Keppres dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, merupakan materi muatan sisa dari materi muatan UU dan PP, berbentuk Keppres yang mandiri untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Kedua, merupakan pendelegasian dari UU dan PP. Dari hasil kajian ditemukan: 11 Keppres yang mangandung materi muatan UU atau PP, 32 Keppres yang mangandung materi muatan terlalu teknis, 2 Keppres yang mengandung materi muatan Perda, dan 1 Keppres yang materi muatannya telah melangkahi kewenangan yudikatif.

Sementara dari tinjauan legalitasnya, suatu Keppres ditinjau dari keterkaitan dengan peraturan di atasnya. Setelah dilacak, ternyata ditemukan 8 Keppres yang legalitasnya dipertanyakan. Orang-orang pernah menanyakan bagaimana keabsahan Keppres no. 90 tahun 1995 yang berisi imbauan untuk secara sukarela menyisihkan 2 persen saham dari penghasilan setelah pajak. Imbauan ini malah kemudian direvisi menjadi kewajiban. Dari pungutan terhadap para konglomerat saja terkumpul dana lebih dari Rp 1 trilyun. Namun, tidak jelas benar ke mana larinya dana-dana itu.

Ada lagi Keppres yang jelas-jelas membuka peluang kepada norma di bawahnya untuk mengadakan penyimpangan. Sebelum keluar Keppres nomor 50 tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di wilayah DKI Jakarta, telah terbit PP nomor 45 tahun 1998 yang sengaja diterbitkan untuk menunjang Keppres dan Perda yang memperbolehkan pemungutan retribusi terhadap jalan negara. Pemda membuat ketentuan yang menyatakan masyarakat harus membayar tinggi untuk mendapatkan stiker. Hal ini jelas bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 1980 tentang jalan dan UU nomor 14 tahun 1992 yang menyatakan jalan dalam kawasan tersebut termasuk jalan negara yang tidak boleh dikenakan pungutan. Karena kritik dari masyarakat, stikerisasi swasta di DKI Jakarta urung dilaksanakan.

Selain dilakukan secara formal, Tim Hukum MTI membuat kajian secara materil. Kajian untuk melihat dampak yang ditimbulkan terhadap rakyat dan politik perundang-undangannya belum melalui penelitian lapangan. Dari penelusuran kepustakaan, hasil review dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, materinya mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua, materinya tidak mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, tetapi materinya tidak berpihak pada rakyat. Ketiga, khusus untuk Keppres yang bersifat pendelagasian, prosedur pembuatannya tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya diatur oleh undang-undang yang mendelegasikannya.

Keppres yang tidak berpihak pada rakyat misalnya Keppres nomor 10 tahun 1993 tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota DPR untuk pembelian kendaraan perorangan. Dengan Keppres ini, melalui dana APBN setiap anggota DPR diberikan subsidi Rp 30 juta untuk membeli kendaraan pribadi. Jumlah dana tidak kecil jika dikalikan seluruh anggota DPR Padahal anggota lembaga tinggi negara ini sudah mendapatkan gaji, tunjangan, uang paket, dan berbagai fasilitas lain. Dana besar yang diambil dari pos pengeluaran APBN sama saja telah membebankan subsidi kepada rakyat.

Keppres Untuk Kroni
Menarik untuk dicermati adalah banyaknya Keppres yang sarat dengan KKN. Apalagi Keppres ini lebih banyak menguntungkan keluarga dan kalangan dekat presiden. Sumber Transparansi menyebutkan, sering kali departemen yang terkait tidak dapat menolak Keppres yang bermasalah lantaran Keppres itu dibuat atau berkaitan dengan bisnis keluarga presiden. Padahal Keppres ini bermasalah secara hukum ataupun dapat menimbulkan berbagai dampak negatip.

Apa jadinya jika proyek Jonggol Asri berjalan mulus, tidak terlibas krisis ekonomi dan reformasi politik. Proyek ambisius ini akan menjadikan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Jongggol akan menjadi kota baru terbesar dengan luas lahan 27.000 hektare atau hampir lima kali luas kota mandiri Bumi Serpong Damai. Kelak, Jonggol akan diarahkan sebagai kota pemerintahan RI di abad mendatang.

Untuk mengegolkan proyek ini, keluar Keppres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Secara legal maupun materi muatan, Keppres ini tidak bermasalah. Namun, dari segi review, Keppres ini mengandung kepentingan keluarga. Pada Pasal 8 Keppres ini disebutkan, “┬╝.segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri dilakukan sepenuhnya oleh usaha swasta┬╝” Sementara penyelenggara pembangunan kawasan Jonggol ini telah ditunjuk PT Bukit Jonggol Asri yang sahamnya dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo, putra Pak Harto.

Dengan “lengser”nya Pak Harto, praktis impian membangun kota depan sirna untuk sementara. Ada untungnya juga proyek ini dibatalkan karena kawasan Jonggol merupakan daerah resapan air. Apa jadinya kota Jakarta, jika Jonggol telah dipenuhi dengan hutan gedung bertingkat. Selain tidak dilengkapi dengan Amdal, proyek Jonggol juga banyak masalah dalam pembebasan lahan.

Masih berkaitan dengan dampak lingkungan, dua Keppres malah cacat dari segi materi, legalitas, maupun dampak sosialnya. Keppres tersebut adalah Keppres 52/1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keppres 73/1995 tentang reklamasi Pantai Kapuk Niaga. Kedua proyek besar ini sudah dikapling-kapling dan rencananya akan dikerjakan oleh pengusaha besar properti yang dekat dengan kekuasaan.

Keppres ini agaknya terlalu dipaksakan. Dari ilmu perundang-undangan, kedua Keppres ini seharusnya diatur oleh UU. Dari segi legalitas, Keppres ini juga bermasalah kerena akan mengubah peta wilayah. Keppres ini sudah keluar padahal proyek belum dilengkapi dengan Amdal. Dari berbagai penelitian diketahui, reklamasi akan merusak lingkungan dan merusak mata pencaharian nelayan di wilayah tersebut.

Campur tangan presiden yang begitu besar dapat dilihat dari lahirnya Keppres-Keppres yang berkaitan dengan jalan tol. Dari 1993 sampai 1996 telah dikeluarkan 18 Keppres yang berkaitan dengan penetapan jalan tol serta tarif dan jenis kendaraan. Keppres ini memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PP nomor 8 tahun 1990 tentang jalan tol. Namun, materi muatan Keppres ini sangat teknis. Benarkah Keppres-Keppres ini berdasarkan usulan dari menteri. Pasalnya sebagian besar jalan tol ini dikelola oleh Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut.

Putri sulung Soeharto ini juga menikmati fasilitas Keppres nomor 57 tahun 1993. Keppres ini membebaskan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan jenis sedan yang digunakan dalam usaha pertaksian. Mbak Tutut yang mendatangkan sedan Proton untuk armada taksinya jelas diuntungkan dengan Keppres ini. Padahal Keppres ini dianggap melampaui wewenang presiden karena UU nomor 7 tahun 1983 tidak mengecualikan barang dan jasa untuk PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Kekuasaan Presiden yang tidak terbatas dalam menerbitkan Keppres dapat dilihat pada Keppres nomor 42 tahun 1996 tentang pembuatan mobil nasional (mobnas). Untuk mendukung proyek mobnas, milik Hutomo Mandala Putra Soeharto, Pak Harto memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keungan, serta Kepala BKPM untuk memberikan kemudahan bagi proyek Tommy ini. Timor antara lain diberi kemudahan pembebasan Bea Masuk atas impor komponen yang masih diperlukan.

Selain Timor, Tommy banyak mendapat keuntungan dari perdagangan cengkeh. Kendali tata niaga cengkeh dalam BPPC dinikmati Tommy setelah menggenggam Keppres 20 tahun 1992. Perdagangan cengkeh kemudian dihapuskan dengan Keppres nomor 21 tahun 1998 tanpa mengaitkan dengan Keppres sebelumnya. BPPC meraup dana milyaran rupiah dari petani, tapi entah kemana raibnya dana-dana tersebut.

Selain sektor perdagangan, penyimpangan Keppres juga ditemukan di sektor pertambangan. Maklum, sektor ini dikenal basah dan bisa dijadikan tambang uang. Ketika muncul Keppres 31 tahun 1997 tentang pembangunan dan perusahaan kilang migas oleh swasta memuluskan langkah Nusamba yang memiliki hubungan dekat dekat dengan presiden untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Selain penyimpangan hukum, Keppres bermasalah jelas menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit serta menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Oleh karena itu Albert Hasibuan, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Aset dan Harta Negara (Gempita) menyatakan, dari Keppres yang bermasalah bisa dilihat berapa kerugian yang diderita negara. “Pemerintah dapat meminta ganti kerugian kepada pihak swasta yang telah diuntungkan dengan Keppres bermasalah ini,” ujar pengacara ini kepada Transparansi. Dari perhitungan Gempita, misalnya, proyek Mobnas diuntungkan US$ 1 milyar karena mendapat berbagai fasilitas.

Menurut Albert, pelacakan Keppres bermasalah merupakan salah satu cara untuk mengusut kekayaan mantan presiden Soeharto di samping pengusutan kekayaan pejabat lain dan penelusuran sumber informasi lain. Dari Keppres yang bermasalah ini sebenarnya sudah dapat dilihat apakah presiden melakukan KKN.

Alexander Irwan, anggota Dewan Etika Indonesian Corruption Watch (ICW) berpendapat, Keppres yang menyimpang termasuk korupsi karena termasuk abuse of power. “Kalau Keppres itu memberikan kemungkinan terjadinya praktik-praktik kolusi, maka penyimpangan Keppres termasuk tindakan korupsi.” kata Alex. Saat ini ICW juga sedang melakukan investigasi Keppres. “Hasil investigasi kami harus dilempar ke masyarakat,” cetus Alex yang berharap pihaknya dapat berkomunikasi dengan lembaga lain yang sedang melakukan upaya serupa.

Tim Hukum MTI setelah menyelesaikan kajian dan mendiskusikan dengan instansi terkait akan juga menyampaikan hasilnya kepada masyarakat dan berbagai lembaga yang terkait dengan Keppres tersebut. Lebih dari itu, MTI memberikan rekomendasi pencabutan Keppres yang menyimpang, terutama Keppres yang digunakan sebagai wahana penyalahgunaan kekuasaan dan menyalahi berbagai asas dalam ilmu perundang-undangan.

Menurut Koesnadi, pelacakan Keppres yang bermasalah merupakan langkah awal dari kajian hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sebab, masih banyak penyimpangan dalam pelaksanakan UU. “UUD 45 saja masih bisa diubah, apalagi undang undang yang lain,” cetus Pak Koes yang ikut menjadi pendiri MTI.

Agar penyimpangan Keppres tidak berlangsung terus di masa depan, Koesnadi menyatakan, Keppres juga perlu rambu-rambu hukum dan materi. Meskipun presiden mempunyai kekuasaan membuat Keppres, toh tidak ada salahnya meminta masukan dari para menteri dan anggota DPR. Upaya ini akan mengurangi lahirnya Keppres yang menguntungkan keluarganya atau bertentangan dengan hukum.


KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN adalah salah satu contoh KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan KEPPRES-KEPPRES SARAT DENGAN KKN dalam bentuk PDF secara gratis.

jurnal hukum mendel, jurnal tentang hukum mendel, contoh makalah legalitas perusahaan, jurnal hukum mendel pdf, contoh makalah hukum mendel

Keppres Mengenai Dana Reboisasi

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Keppres Mengenai Dana Reboisasi adalah salah satu contoh Keppres Mengenai Dana Reboisasi kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Keppres Mengenai Dana Reboisasi untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Keppres Mengenai Dana Reboisasi full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Keppres Mengenai Dana Reboisasi dalam bentuk PDF secara gratis.

Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam tubuh pemerintah akan selalu menjadi berita yang hangat. Bukan sekedar sebagai gosip atau bahan obrolan di kala iseng, akan tetapi karena penyelewengan itu telah sangat merugikan masyarakat. Salah satu hal yang tengah hangat dibicarakan adalah mengenai penyelewengan Dana Reboisasi (DR). MTI sebagai organisasi yang diharapkan menjadi salah satu think tank bagi perbaikan sistem di Indonesia juga tengah melakukan penelitian terhadap bidang ini. Proyek penelitian Keppres, yang tengah dimatangkan produknya oleh MTI sebelum “diluncurkan”, juga menyinggung permasalahan seputar DR ini. Tindak lanjut penelitian Keppres yang berupa diskusi mengenai masalah DR ini juga mendapatkan sambutan yang hangat dari LSM-LSM Lingkungan sebagai salah satu mitra MTI dalam misinya.

Awal Kerancuan
DR diatur dalam Keppres nomor 29/1990 tentang Dana Reboisasi, yang kemudian diubah dengan Keppres nomor 32/1998. Keppres ini mengatur mengenai pemungutan DR, bagaimana mekanismenya, terhadap apa saja pengenaannya, serta mekanisme penggunaan DR tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari segi ilmu perundang-undangan Keppres ini tidak bermasalah dari segi materi muatannya. Keppres ini merupakan Keppres yang mandiri dan merupakan peraturan kebijakan karena UU di atasnya, baik yang mengenai pajak maupun mengenai lingkungan, tidak ada yang mendelegasikan ataupun mengatribusikan kewenangan untuk memungut dana reboisasi kepada Keppres. Substansi dari Keppres ini yang menjadi permasalahan utama, bagaimana pengelolaan dari pendapatan pemungutan DR ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, DR sekarang telah masuk menjadi salah satu pos APBN. Namun demikian perlu dipikirkan lebih lanjut penggunaannya, jangan sampai keluar dari peruntukkannya. Untuk itu diperlukan Keppres yang tidak hanya mengatur kewajiban untuk memberikan Dana Reboisasi, akan tetapi juga masalah penggunaan dan accountability-nya.

Dari segi tujuan, diperlukan adanya suatu lembaga Dana Reboisasi guna menjamin adanya proses reboisasi lahan yang kontinyu, namun dari segi substansi keberadaan dan pengelolaan DR, Keppres ini, sebagai dasar hukumnya, bermasalah. Oleh karena itu Keppes ini direkomendasikan untuk dicabut oleh Tim Kerja Bidang Hukum MTI. Selanjutnya DR ini sebaiknya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU atau PP sebagai turunan dari UULH, yang mengatur pengelolaan DR dengan baik, termasuk masalah accountability-nya serta penggunaannya, termasuk sistem pengelolaannya dalam APBN. Suatu studi yang dilakukan oleh WALHI menyatakan perlunya suatu sistem pengelolaan seperti superfund di Amerika Serikat agar peruntukkannya diatur dengan tegas hanya untuk reboisasi/rehabilitasi lahan.

Dana Reboisasi untuk konco-konco
Besarnya celah penyalahgunaan kekuasaan telah digunakan dengan “baik”, terbukti dengan adanya beberapa Keppres yang mengatur mengenai pengeluaran DR untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa pada waktu itu. Salah satunya yaitu Keppres 42/1996 tentang Bantuan pinjaman kepada PT IPTN. Keppres ini mengatur mengenai pemberian pinjaman sebesar Rp. 400.000.000.000,00 kepada PT IPTN yang berasal dari Dana Reboisasi. Dari segi materi muatan berdasarkan ilmu perundang-undangan, Keppres ini tidak bermasalah, namun karena Keppres ini mengatur pengalokasian DR untuk kepentingan lain di luar reboisasi, terdapat masalah dalam hal legalitasnya, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Keppres 29/1990 yang mengatur mengenai pemanfaatan DR. Keputusan ini bertentangan pula dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang menjadi dasar pembentukan Keppres 29/1990 dan dasar hukum penggunaan DR untuk upaya reboisasi hutan. Pengelolaan keuangan negara, bagaimanapun tidak bisa diatur berdasarkan keperluan sesaat saja tanpa adanya perencanaan dan peruntukkan yang jelas yang sesuai dengan aturannya, dengan dasar pemikiran filosofi dari apa yang disebut “keuangan negara” itu sendiri dan hakekat dari negara hukum yang tidak mendasarkan segala sesuatu kepada kemauan penguasa saja, melainkan berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 14 Keppres 29/1990 diatur bahwa “penggunaannya disusun oleh Menteri Kehutanan yang telah mendapat persetujuan Presiden yang mekanisme diatur bersama oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan.” Diragukan di sini, apakah prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan, dalam arti yang memutuskan alokasi DR tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh Presiden sendiri. Jika ini yang terjadi, terlihat di sini celah penyelewengan kekuasaan oleh presiden.

Berdasarkan diskusi dengan instansi terkait, diketahui bahwa dana tersebut seluruhnya sudah dicairkan, bahkan kemudian dialokasikan menjadi penyertaan negara ke dalam PT IPTN melalui Peraturan Pemerintah. Demi tertibnya pengelolaan keuangan negara, Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan agar DR tersebut “diputihkan” menjadi penyertaan DR ke dalam APBN. Yang terbaik memang mengembalikannya, akan tetapi mengingat kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, maka usulan tersebut adalah tindakan yang paling rasional untuk dilakukan. Namun pada intinya, dari segi hukum, Keppres ini tetap harus dicabut dan dijadikan cermin bagi semua pihak agar hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Keppres lainnya yang memberikan fasilitas kepada kroni penguasa pada waktu itu adalah Keppres nomor 93/1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT Kiani Kertas. Keppres ini memuat ketentuan untuk memberi pinjaman kepada PT Kiani Kertas sebesar Rp. 250.000.000.000,00 yang diambil dari Dana Reboisasi. Dapat diberikan catatan khusus bahwa setelah ditelusuri anggaran dasarnya, ternyata PT Kiani Kertas dimiliki oleh Mohammad Hasan sebanyak 30% (sisanya sebanyak 70% dimiliki oleh Lakemba Ltd. Hongkong, data berupa Pasal 4 Anggaran Dasar yang memuat struktur permodalan PT Kiani Kertas) yang memiliki hubungan erat dengan mantan Presiden Soeharto.

Dari hasil diskusi dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, diketahui bahwa dana untuk PT Kiani Kertas ini belum sempat dicairkan. Dengan kondisi sekarang ini, maka dana itu memang tidak akan dicairkan, namun demi kepastian hukum Keppres ini harus tetap dicabut.

Lahan Gambut
Keppres nomor 83/1995 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden bagi pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah juga banyak mendapat perhatian, bukan hanya dari MTI dan media massa, akan tetapi terutama dari LSM-LSM Lingkungan yang ada. Keppres ini memuat ketentuan bahwa Dana Reboisasi sebesar Rp. 527.200.000.000,00 dipindahkan dari rekening Menteri Kehutanan ke Rekening Dana Bantuan Presiden untuk pengembangan lahan gambut (hibah, bukan pinjaman). Keppres ini jelas bermasalah, sebagaimana Keppres lainnya yang diuraikan dalam artikel ini, karena keluar dari peruntukkan yang semestinya, yaitu untuk reboisasi. Menteri Kehutanan waktu itu, ketika ditanyakan oleh wartawan, berdalih dengan menyatakan bahwa ini merupakan kepentingan rakyat, namun secara khusus perlu diperhatikan masalah disiplin anggaran negara. Khusus mengenai yang disebut sebagai Dana Bantuan Presiden, dipertanyakan kedudukannya dalam tata pengelolaan keuangan negara secara teoritis (sebab secara hukum positif, apapun bisa dilegalisasikan melalui wewenang pembuatan peraturan kebijakan oleh pemerintah, karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya). Apakah Dana Bantuan Presiden, yang terdapat dalam rekening Sekretariat Negara, juga merupakan salah satu pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, kalau pun ya, apakah bisa mendapatkan dana dari sumber keuangan negara lainnya dengan amat mudah seperti ini, apalagi semuanya diatur oleh Keppres, tanpa adanya lembaga kontrol. Mekanisme pemanfaatan Dana Bantuan Presiden ini juga tidak diatur dengan jelas, sehingga amat membuka peluang untuk terjadinya penyelewengan. Keberadaan proyek lahan gambut (“PLG”) lahan gambut ini tidak sejalan dengan pelestarian fungsi lingkungan yang menjadi dasar pemikiran adanya DR, karena pada kenyatannya lahan gambut tersebut telah dimulai pengerjaannya sebelum memenuhi persyaratan AMDAL. Ternyata ketika Keppres ini dikeluarkan pun kelayakan proyek ini telah diselidiki oleh para ahli dan diketahui bahwa proyek ini tidak layak untuk diteruskan baik dari sudut ekonomi maupun ekologi, namun demi kepentingan politik pembangunannya dilanjutkan. Direkomendasikan untuk dicabut. Dari hasil diskusi dengan instansi terkait, diketahui bahwa seluruh dana ini sudah digunakan bagi pengembangan PLG, padahal di lain pihak proyek tersebut tidak dapat lagi diteruskan dan telah sangat merusak lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, yang harus dipikirkan sekarang, setelah mengupayakan pencabutan Keppres ini, adalah bagaimana melakukan upaya rehabilitas terhadap lingkungan tersebut, termasuk permasalahan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat (data berasal dari hasil diskusi dengan WALHI yang telah melakukan penelitian lapangan dan mengeluarkan rekomendasi secara khusus untuk masalah ini). Untuk itu, maka permasalahan pengelolaan DR kembali harus dipikirkan secara maksimal agar dapat digunakan untuk memberikan jalan keluar bagi masalah ini, apalagi mengingat kondisi perekonomian Indonesia sekarang.

Kredit Usaha “Keluarga” Sejahtera
Keluarga, sebagai bagian masyarakat yang terkecil memang perlu mendapatkan kesejahteraan, namun keluarga siapa yang mendapatkan kesejahteraan dari Keppres ini, itu yang menjadi pertanyaan. Keppres nomor 3/1996 tentang Pembentukan dana bantuan presiden bagi penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera memutuskan pembentukan dana bantuan presiden bagi penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera. Keppres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keppres 21/1996 tentang Penyediaan dana bagi penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera dengan memerintahkan pelaksanaan pencairan dana tersebut untuk dipindahkan ke rekening Yayasan Dana Sejahtera Mandiri di BNI 1946, yang nota bene telah disinyalir oleh banyak pihak sebagai salah satu yayasan yang terafiliasi dengan mantan presiden Soeharto.

Berdasarkan hasil diskusi dengan instansi terkait, diketahui bahwa dana ini seluruhnya sudah dikembalikan, akan tetapi demi terwujudnya kepastian hukum maka Keppres ini harus tetap dicabut.

Bagian dari Suatu Penelitian Besar
Hasil studi yang dipaparkan di sini merupakan bagian kecil dari sejumlah hasil suatu penelitian yang besar. Tim Kerja Bidang Hukum MTI, yang diketuai oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri telah mengadakan penelitian mengenai Keppres yang menyimpang dalam kurun waktu 1993-1998. Hasil penelitian dibagi menjadi 5 bidang, dengan bidang kehutanan dan perkebunan, yang memuat Keppres-Keppres yang diuangkapkan di sini, sebagai salah satu bagiannya. Mengingat pentingnya hasil penelitian ini, maka Tim Kerja bidang Hukum berupaya untuk memaksimalkan hasilnya. Untuk itu, kini tengah dilakukan serangkaian dialog/diskusi dengan instansi terkait guna mengetahui seluk beluk Keppres yang dikaji dari segi teknisnya. Pada saatnya nanti, MTI akan mengumumkan hasil penelitian ini secara luas sebagai salah satu bentuk kepedulian MTI untuk mewujudkan sistem integritas nasional.


Keppres Mengenai Dana Reboisasi adalah salah satu contoh Keppres Mengenai Dana Reboisasi kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Keppres Mengenai Dana Reboisasi untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Keppres Mengenai Dana Reboisasi full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Keppres Mengenai Dana Reboisasi dalam bentuk PDF secara gratis.

studi kasus tektonisme, kumpulan makalah lahan gambut, contoh makalah tentang reboisasi, makalah tentang tektonisme dan studi kasusnya, tugas kliping reboisasi

“Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !”

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

“Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” adalah salah satu contoh “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” dalam bentuk PDF secara gratis.

Wawancara dengan Mar’ie Muhammad

“Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !

Sejak beberapa waktu yang lalu, di Indonesia berdiri suatu lembaga masyarakat yang diberi nama Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Hadir sebagai pendiri dari MTI adalah beberapa tokoh penting yang namanya tidak asing bagi masyarakat luas, baik itu dari kalangan militer, pemerintahan, politisi, pengusaha, LSM, perguruan tinggi maupun budayawan.

Mar’ie Muhammad, mantan Menteri Keuangan, yang oleh kalangan pers dijuluki sebagai “Mr. Clean” untuk pertama kalinya terpilih sebagai ketua untuk memimpin organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat transparan di Indonesia. Tetapi apa latar belakang perlunya dikedepankan gagasan mengenai masyarakat transparansi? Apa yang dimaksud dengan konsep atau pengertian transparansi itu sendiri? Lalu apa hubungannya antara transparansi dengan proses demokratisasi; transparansi dengan upaya mengatasi korupsi? Berikut hasil wawancara transparansi dengan Mar’ie Muhammad.

Transparansi:Mengapa dan apa latar belakang yang fundamental sehingga kita perlu membangun masyarakat transparansi?
Mar’ie Muhammad: Nah, untuk menjawab itu, kita perlu dahulu menjawab tiga pertanyaan yang fundamental; yang semuanya itu kaitannya dengan etika kekuasaan, public ethic. Yang kesatu, bagaimana seseorang atau sekelompok orang itu mencapai kekuasaan tertentu. Cara bagaimana, kok dia mencapai kekuasaan itu; pakai cara demokratis nggak; legitimate nggak; manusiawi nggak. Yang kedua, kalau dia sudah mencapai kekuasan, meskipun dia mencapai kekuasaan itu dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan konsensus yang berlaku dalam masyarakat, kemudian juga sah secara demokratis, masih timbul pertanyaan: bagaimana kekuasaan itu digunakan. Apakah telah digunakan betul-betul untuk kepentingan publik atau masyarakat yang diwakili; apakah kekuasaan itu telah digunakan sesuai dengan konsensus semula, atau apa tidak ada penyalahgunaan dari konsensus semula; lalu apakah kekuasaan tidak digunakan berlebih-lebihan, excessive use of power, sehingga semua ditekan ke bawah. Nah ini yang terakhir ini biasa disebut soft authoritarian. Seperti negara-negara di Asia Tenggara itu legitimate, sah kekuasaannya, pemilihannya demokratis, tapi kekuasaan digunakan berlebih-lebihan. Kalau tidak abuse, penyalahgunaan biasanya yang terjadi penggunaan kekuasaan berlebih-lebihan, excessive. Lalu juga apakah dia telah menempuh cara-cara yang tidak wajar untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya, tindakan apapun akan dia lakukan supaya dia itu in power. Contoh, seperti yang sekarang terjadi di Malaysia. Itu ‘kan struggle of power bukan persoalan lain, persoalan teknis ekonomi. Kalau soal teknis itu ‘kan lumrah… Apakah soal devisa mau dikendalikan. Nggak, sebab itu ‘kan bisa dibicarakan. Bahkan nggak usah dipersoal-kan terlalu panjang, serahkan saja itu kepada Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Biasanya di Amerika-pun Presidennya nggak turut campur soal-soal teknis seperti itu. Kebijakan itu ‘kan soal teknis. Jadi itu ‘kan yang kelihatan muncul; tapi makin sekarang makin kelihatan bahwa bukan masalah teknis ekonomi itu, tapi yang lebih pokok: masalah struggle of power. Jadi persoalannya kembali apakah tidak ada upaya-upaya dengan cara apapun hendak melanggengkan kekuasaan, as soon as possible. Di Indonesia itu berlaku abuse of power; kedua, excessive use of power, ketiga melanggengkan kekuasaan. Tiga-tiganya berjalan di Indonesia ini.

Transparansi: Sampai sekarang?
Mar’ie Muhammad: Mudah-mudahan tidak. Kita ‘kan mau membuka lembaran sejarah baru; karena itu kita dirikan masyarakat transparansi. Yang ketiga, tentang pertanggungjawaban kekuasaan, public accountability. Supaya orang tahu pertanggungjawaban itu maka harus transparan; yang maksudnya supaya masyarakat itu mengetahui bahwa kekuasaan itu, meskipun susah, telah dipertanggungjawabkan secara transparan. Jadi orang tahu kalau nanti masyarakat itu dilibatkan secara luas dengan cara yang transparan melalui media massa dan lain-lain. Wewenang publik itu telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan telah digunakan sebetul-betulnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok. Betul-betul untuk kepentingan umum. Transparansi: Jadi memang tanggungjawab kekuasaan dan transparansi itu tidak bisa dipisahkan. Mar’ie Muhammad: Benar. Public accountability and transparancy itu tidak bisa dipisahkan. Ini satu. Yang kedua, transparansi penting, mengapa? Orang ‘kan banyak bicara tentang good governance. Good governance itu adalah cara-cara menggunakan kekuasaan dan kewenangan sedemikian rupa sehingga kewenangan itu digunakan betul-betul untuk kepentingan umum dengan cara yang transparan. Nah, good governance itu ada jika ada pembagian kekuasaan. Jadi ada disperse of power, bukan concentrate of power. Good governance sama dengan disperse of power, pembagian kekuasaan plus public accountability plus transparancy. Nah kalau tidak ada ini, good governance perlu untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang biasanya itu menimbulkan korupsi. Dan corrupt itu selalu abuse of power. Semakin tinggi kualitas dari good governance, semakin rendah korupsi. Sebaliknya semakin rendah kualitas good governance, korupsinya semakin tinggi. Lha, di sini muncul lagi unsur transparansi. Dahulu orang bicara good governance itu hanya untuk wilayah publik. Sekarang ndak karena dibicarakan lebih luas lagi pada perusahaan-perusahaan. Kenapa? Perusahaan-perusahaan itu juga menyandang atau mempunyai kekuasaan dari masyarakat. Mereka menyandang amanat masyarakat. Misalnya, kita taruh uang di Bank. Kalau terjadi apa-apa di bank-nya? Sementara manajemennya nggak betul? Uang kita hilang. Ini berkaitan dengan konsep stake holder. Jadi stake holder-nya tidak hanya share holder. Semuanya berkepentingan. Kalau perusahaan besar manajemennya nggak betul, dampaknya juga pada masyarakat. Jadi sekarang ini yang menyandang public accountability itu tidak hanya kekuasaan-kekuasaan publik tetapi juga meluas pada perusahaan-perusahaan. Karena itu governance di sini pada public sector maka biasanya kita juga ngomong as well as in the corporate sector. Kemudian seperti yang saya katakan, good governance equal to disperse of power atau pembagian kekuasaan, plus public accountability, plus transparancy. Nah pengertian transparansi jauh lebih luas dari hanya sekedar keterbukaan. Sekarang disperse of power itu bentuknya apa? Harus ada suatu lembaga-lembaga di luar eksekutif, yaitu: legislatif, yudikatif dan eksaminatif. Jadi orang sekarang tidak bicara trias politika lagi. Nggak, sudah empat: eksekutif, yudikatif, legislatif dan eksaminatif. Ini menjadi empat pilar. Yang tiga terakhir itu harus independen terhadap eksekutif. Independen itu apa? Dia menyangkut fungsinya dan tingkah lakunya. Dia tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh eksekutif dalam pengambilan keputusan. Begitu dia dipengaruhi, dia tidak independen lagi. Karena memang tugas yang tiga itu mengawasi yang satu, eksekutif itu. Itu satu. Kedua, yang namanya pemisahan kekuasaan itu adalah dilembagakannya yang namanya oposisi. Pelembagaan dari partai oposisi; partai oposisi selalu menjadi bayangan, bahkan dia punya kabinet. Kalau ini (pemerintahan) tidak berkuasa lagi, maka oposisi akan naik. Masalahnya mengapa orang itu menggunakan partai oposisi? Berfikir demokratis itu adalah berfikir dalam kerangka alternatif; sedangkan otoriter itu tidak pernah berfikir dalam kerangka alternatif, karena cuma satu. Mengapa demikian? Supaya masyarakat itu jangan dihadapkan pada suatu keadaan yang vakum. Kalau yang satu gagal, ada yang muncul segera; sehingga sistem itu tidak vakum. Seperti sekarang kita ambruk sistemnya karena selama ini orang yang menjadi sistem. Begitu orangnya turun, habis sistemnya. Yang ketiga, harus ada keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah yang memerintah dan dengan yang diperintah. Yang memerintah itu bukan hanya eksekutif. Jangan salah. Eksekutif plus legislatif, plus yudikatif, plus eksaminatif, itu semua memerintah. Mereka mempunyai kekuasaan formal. Yang memerintah adalah orang-orang atau badan-badan yang mempunyai kewenangan publik, dan itu terdiri dari empat itu. Lalu apa kewenangan publik itu? Suatu kewenangan yang diperoleh dari masyarakat melalui suatu ketentuan tertentu, undang-undang atau dasar apapun juga, yang keputusan-keputusannya akan menyangkut kepentingan umum. Nah itu harus ada kesetaraan antara kekuasaan formal dengan yang diluar; antara yang memerintah dengan masyarakat umum, yang diperintah. Masyarakat umum sendiri mempunyai lembaga-lembaga, seperti partai politik, lembaga sosial, Pers, Universitas, dan lain-lain. Ini yang organized society. Di luar itu ada yang unorganized. Jadi memang sekarang ini kita baru dalam tahap conditioning; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat yang transparan. Kita menyadari bahwa masyarakat di Eropa – transparansi mulainya di Eropa dulu bukan di Amerika – dan di Amerika, itu memakan waktu lama, ratusan tahun untuk menjadi masyarakat transparan. Tapi kita tidak perlu seperti itu, karena dunia ini ‘kan sudah global, sehingga tidak usah menunggu waktu yang sama lamanya. Sebab waktu masyarakat Eropa, Amerika dan Jepang meniti ke masyarakat yang transparan, dunia ini belum seperti sekarang. Sekarang ini dunia ini sudah menjadi masyarakat informasi sehingga kita tidak perlu waktu yang begitu lama untuk menuju masyarakat yang transparan. Tetapi memang yang kita kerjakan sekarang ini adalah membangun suatu lingkungan masyarakat ke arah terwujudnya suatu masyarakat yang transparan. Nah waktunya sampai kapan, itu merupakan suatu proses. Dan perkembangan masyarakat itu ‘kan suatu proses.

Transparansi: Kalau menyimak apa yang diungkapkan tadi, kelihatannya masyarakat transparansi erat kaitannya dengan proses demokratisasi.
Mar’ie Muhammad: Memang. Tidak ada suatu masyarakat yang demokratis tanpa transparansi. Makin tinggi transparansi maka makin demokratislah masyarakat itu. Demokratis itu apa sih? Kedaulatan ditangan rakyat, ‘kan. Itu di Pancasila ‘kan tidak ada kata-kata demokrasi, tapi kedaulatan rakyat. Sama itu. Kedaulatan itu berasal dari kata-kata bahasa Arab; daulah itu artinya kekuasaan, kerajaan, power. Rakyat itu araiyah, ya rakyat. Jadi rakyat yang berdaulat.

Transparansi: Di Indonesia ini korupsi selama ini menjadi masalah besar. Dalam kaitannya dengan upaya membangun masyarakat transparansi ke depan, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi?
Mar’ie Muhammad: Saya pikir, mungkin kita perlu, saya sudah sampaikan pada kawan-kawan, mengumpulkan bahan sekarang dan mulai kita susun bagaimana strategi mengatasi korupsi. Ya, mungkin tidak terlalu detil tapi suatu kerangka, yang nanti kami siarkan kemana-mana. Sifatnya blue print-lah tentang bagaimana to combat corruption.

Transparansi: Itu ada kaitannya dengan rencana World Bank untuk membantu Indonesia dalam memerangi korupsi.
Mar’ie Muhammad: Oh, itu ‘kan yang nanti ke pemerintah. Ya, kalau nanti pemerintah mau menyertakan LSM, kita ya senang. Tapi saya World Bank maunya pemerintah bersama-sama LSM. Kami akan gembira kalau diikutsertakan; akan ikut aktif-lah. Kalau menurut saya, untuk memerangi korupsi itu, pertama kita perlu conditioning, yang hal itu sekarang itu sudah cukup. Kedua strateginya harus jelas; kemudian strategi dan program dimasyarakatkan, baik yang preventif maupun yang represif. Ketiga, represifnya, seperti yang saya katakan, dimulai dulu dengan big fish; dimulai ikan yang besar kalau mau mengatasi korupsi. Sebab kalau dimulai dengan yang teri, masyarakat itu akan apatis. Justru bahayanya korupsi itu makin banyak kalau masyarakat sudah apatis. Sebaliknya kalau mulai dari big fish, ini masalahnya supaya orang jera melakukan hal itu dan itu juga akan menaikkan kredibilitas pemerintah. Lebih-lebih pemerintah yang hidup dalam lingkungan yang highly corrupt. Yang keempat, karena kita mengetahui untuk menindak big fish tidak mudah maka pemerintah perlu menyewa orang-orang yang ahli di bidang itu atau kita bisa kerjasama dengan Bank Dunia, dengan Transparency International (TI) di Berlin. Dan kami dari Masyarakat Transparansi Indonesia siap untuk menjadi penghubung, jembatan kalau pemerintah menghendaki kami untuk menghubungkan dengan TI Berlin. Kami ini memang bukan cabang dari TI, kami independen, namun kami mempunyai jalinan kerjasama.


“Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” adalah salah satu contoh “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan “Mengatasi Korupsi: Dimulai dari The Big Fish !” dalam bentuk PDF secara gratis.

tiga pilar strategi manajemen sistem informasi, artikel jurnal budaya politik, tesis budaya politik, makalah revolusi pangan lokal menuju ketahanan dan kedaulatan pangan, makalah tentang good corporate governance