Browsing Category: "Skripsi"

Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah adalah salah satu contoh Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

I. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah (Perda)

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ‘Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.’ Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,’ Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.  Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi menurut pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya.
Selanjutnya, Pasal 18 ayat(6) UUD 1945 menetapkan,’ Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.’Artinya, Peraturan Daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (perda in materieele zin) yang bersifat mengikat (legally binding) warga dan penduduk daerah otonom.

II. Proses Pembentukan Perda

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih lanjut.
Kemudian pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau BupatiWalikotauntuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
Lalu pasal 144 ayat (4) dan (5) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan dalam hal rancangan perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan Rancangan perda dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi ’ Perda dinyatakan sah’, dengan mencantumkan tanggal sahnya. Terakhir Pasal 145 ayat (1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ketentuan mengenai penyampaian perda kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

III. Landasan Pembentukan Perda

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

  1. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
  2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
  3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

IV. Materi (Muatan) Perda
 Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Perda telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut,’ Materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.’
Di era otonomi daerah ini, DPRD dan pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pun demikian, betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, perda tidak boleh mengatur permasalahan yang menyimpang dari prinsip NKRI, yang dapat merusak bingkai NKRI. Sebaliknya Pemerintah pusat juga tidak boleh membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah.
Selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tentang Pemerintahan  Daerah juga membatasi materi muatan sebuah perda yaitu bahwa Perda tidak boleh memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
Yang juga patut diperhatikan adalah pasal 138 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan bahwa materi muatan perda mengandung asas:

  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhineka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kemudian Pasal 137 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

  1. kejelasan tujuan;
  2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. dapat dilaksanakan;
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. kejelasan rumusan; dan
  7. keterbukaan.

Selain yang telah dikemukakan diatas, pada proses pembentukan perda beberapa asas kiranya perlu diperhatikan, diantaranya:

  1. Asas ’lex superior derogat legi inferiori’, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah.
  2. Asas ’lex specialis derogat legi generalis’, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum
  3. Asas ’ lex posterior derogat legi priori’, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.
  4. Asas positivisme dan perspektif, yakni ketentuan dalam perda memuatr permasalahan yang up to date dan visioner ke depan.

V. Gambaran umum Perda pada saat ini

Saat ini, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali Perda yang bermasalah. Sejak otonomi daerah digulirkan, ribuan perda dibuat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Untuk hal ini, Departemen Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2009 Perda yang telah dibatalkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mencapai 1.064 Perda. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari evaluasi pemerintah terhadap 7.500 perda yang telah disahkan pemerintah daerah (pemda) sejak 2002 hingga 2009. (lebih lanjut tentang ini lihat www.depdagri.go.id)
Dari segi teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perda Provinsi pada 31 provinsi (1500 Perda) dan Perda kabupaten/Kota pada 50 Kabupaten/Kota (2500 Perda) yang ditetapkan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diperoleh data bahwa sebagian besar Peraturan Daerah dalam penyusunannya belum mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-undang Nonor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan.

VI. Apa yang harus dibenahi?

Perda adalah produk politik yang dibuat dan dirancang oleh dua body politik, Pemerintah Daerah dan DPRD serta memiliki rujukan normatif dari UUD 1945 dan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Karena hal tersebut, maka perlu ditinjau ulang tentang penempatan perda di urutan ‘terbawah’ hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Terkait dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan satu hal yang juga perlu dicatat/digarisbawahi adalah masih dimasukkannya UUD 1945 dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan padahal dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah UUD 1945 menjadi dasar pembentukannya sendiri? Jika jawabannya tidak maka UUD 1945 seyogyanya tidak dimasukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Selain Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan pemerintah pusat guna membatalkan perda yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi juga perlu ditinjau ulang. Hal ini karena penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom diselenggarakan atas dasar delegation of authority, termasuk kewenangan legislasi dari pemerintah daerah. Artinya adalah ketika terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan dimaksud, semua beralih kepada penerima delegasi. Prinsip pemberian delegasi berbeda dengan pelimpahan wewenang atas dasar mandatum, seperti halnya dekonsentrasi dimana mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory.i
Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki keadaan ini. Khusus dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan Perda, kementerian Hukum dan HAM seharusnya mampu mendampingi dan menjadi mitra Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan daerah melalui kantor Wilayah yang tersebar di setiap Provinsi. Sayangnya hingga saat ini peran kantor Wilayah masih belum begitu maksimal (atau) dimaksimalkan. Berkaca dari apa yang sudah disampikan diatas, maka masalah yang urjen untuk dibenahi segera adalah program pemberdayaan Kanwil sebagai mitra kerja Pemda/DPRD guna mencapai tujuan pembentukan Perda yang baik.

Oleh : Nova Asmirawati
(Staf Bidang HAM dan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DIY)

Sumber : http://kumham-jogja.info

Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah adalah salah satu contoh Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah pemberdayaan masyarakat, contoh makalah desentralisasi fiskal, contoh makalah tentang desentralisasi, contoh makalah desentralisasi, makalah program legislasi nasional

Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia adalah salah satu contoh Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia dalam bentuk PDF secara gratis.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang kurang dapat dipahami dalam hal pembagian kewenangan antara urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sejak tahun 2000 hingga saat ini, akhirnya berdampak pada banyaknya Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang memiliki muatan materi melampaui batas kewenangan dari Pemerintah Daerah itu sendiri.
Banyak ditetapkannya Peraturan Daerah yang bernuansa agama (Peraturan Daerah Syariat Islam) adalah salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melampaui batas kewenangan yang seharusnya masalah agama merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
Sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan agama tertentu tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Pakar Politik Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Mahfud. MD dalam tulisannya yang berjudul “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, menjelaskan bahwa hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
Konsepsi prismatik menurut Fred W. Riggs (1964), sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahfud, menyatakan bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang meliputi : (1) Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme, dimana di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial; (2) Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “rechtsstaat” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum “the rule of law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan; (3) Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law); serta (4) Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.
Berdasarkan pada konsepsi prismatik tersebut, lahirlah beberapa tuntunan sebagai landasan kerja politik hukum nasional, yaitu : (1) hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial, dimana hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara territori maupun secara ideologi; (2) hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan dimana dalam pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan hukum tidak hanya dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak (demokratis) tetapi harus dengan prosedur dan konsistensi antara hukum dengan falsafah yang harus mendasarinya serta hubungan-hubungan hierarkisnya; (3) hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tetapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil dari bagian masyarakat yang kuat; serta (4) hukum bardasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik yang didasrkan pada ajaran agama tertentu.
Prof. Mahfud berpendapat bahwa dengan konsep prismatik dan kaidah penuntun hukum yang khas sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, sebenarnya kita sudah mempunyai pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika kemudian ada hukum-hukum yang dipersoalkan karena dinilai keluar dari bingkai penuntunnya, dalam artian kalau memang ada produk hukum yang menyimpang dari empat kaidah penuntun itu, maka haruslah diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik.
Dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Prof. Mahfud memaparkan bahwaa dalam realitas politik di Indonesia, negara ini bukan negara Islam melainkan negara Pancasila, sehingga secara formal kelembagaan tidak memungkinkan umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip tentang hukum, terutama dalam bentuk yang resmi.
Bangsa Indonesia memiliki latar belakang masyarakat yang pluralistik, sehingga dalam pengaturan bidang-bidang yang mempunyai sifat sentisif telah dibatasi oleh pemerintah untuk menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang berbunyi :
“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi di beberapa daerah adalah penerapan “keleluasaan” otonomi daerah yang berlebihan, bahkan sampai bertentangan dengan ketentuan yang telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pada bulan Oktober tahun 2004, pemerintah dengan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  menyempurnakan materi muatan yang terkandung dalam peraturan mengenai pemerintahan daerah dengan mengundangkan peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pengundangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004 tersebut sekaligus menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak berlaku lagi (Pasal 239 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004).
Berlakunya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan pengundangan dan pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bulan Juli tahun 2007 sebagai peraturan pelaksananya.
Sebagaimana telah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka di dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 juga diatur secara lebih rinci mengenai hal tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Urusan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut kemudian dijabarkan pada ayat (3) yaitu bahwa Urusan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama.
Untuk mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 kembali membuat ketentuan yang termuat dalam Pasal 2, yaitu :
“1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Meskipun telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tetapi Pemerintah Daerah masih banyak yang menyalahgunakan keleluasaan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya Peraturan Daerah Syariat Islam yang ditetapkan. Selain urusan agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam segi pengaturannya, Peraturan Daerah Syariat Islam yang mempunyai materi muatan mengenai ketentuan-ketentuan dari salah satu agama itu juga menciptakan suatu kecemasan bagi kelompok masyarakat di luar agama yang bersangkutan atas diskriminasi yang diciptakan dari penetapan Peraturan Daerah Syariat Islam tersebut.
Tujuan bangsa dan negara Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pancasila merupakan pijakan dalam setiap usaha mewujudkan tujuan bangsa dan negara Indonesia yang mendasarkannya ke dalam 5 (lima) sila yang terkandung di dalamnya, yaitu : (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Arah hukum Indonesia sudah sangat jelas, terletak pada tujuan dan dasar negara. Pemberlakukan ketentuan/syariat/hukum agama ke dalam suatu hukum positif di daerah merupakan penyimpangan dari tujuan dan dasar negara Indonesia sekaligus merupakan pelanggaran dari ketentuan peraturan di atasnya (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).
Dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas : a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penetapan Peraturan Daerah Syariat Islam bertentangan dengan asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifar dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia; asas bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah senfitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
Sikap negara Indonesia yang mendiamkan penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Syariat Islam yang banyak bermunculan sejak tahun 2000 tersebut memunculkan pemahaman bahwa Peraturan Daerah Syariat Islam tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan tujuan dan dasar negara serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Bernard L. Tanya dalam makalah yang berjudul “Judicial Review dan Arah Kebijakan Politik Hukum, sebuah Perspektif”, mengemukakan bahwa hukum merupakan alat untuk mencapai Tujuan Negara, dimana hukum harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum, yakni : (1) melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan; (2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; (3) mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum; (4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keberadaban dalam hidup beragama.
Empat prinsip cita hukum tersebut menurut Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, sedangkan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.
Peraturan Daerah Syariat Islam sangat tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia, dimana kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara seharusnya selalu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyaknya Peraturan Daerah Syariat Islam yang berlaku di Indonesia memberikan ancaman terhadap kerangka dasar/pijakan politik hukum Indonesia karena substansi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Syariat Islam menciptakan in-toleransi hidup beragama yang berdasarkan pada keadaban dan kemanusiaan.

Banyak kepentingan publik yang dilanggar sebagai dampak dari penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Syariat Islam. Sikap tidak toleran dan ekslisivisme menjadi sangat merebak di berbagai daerah. Hal tersebut sangat menunjukkan bahwa keinginan untuk hidup secara berdampingan dengan kelompok agama lain sangat rendah serta penghargaan terhadap kebebasan beragama kelompok lain pun juga menjadi sangat rendah.
Hukum di Indonesia dapat diartikan sebagai alat untuk meraih cita-cita serta mencapai tujuan bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Prof. Mahfud, politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita serta tujuan bangsa dan negara atau dengan kata lain, bahwa politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan.
Dengan demikian, Prof. Mahfud memaparkan bahwa politik hukum nasional harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar, sebagai berikut :
1.  Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2.  Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni :
a.    Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
b.    Memajukan kesejahteraan umum;
c.    Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d.    Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3.  Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni :
a.    Berbasis moral agama;
b.    Menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi;
c.    Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya;
d.    Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat;
e.    Membangun keadilan sosial.
4.  Apabila dikaitkan dengan ccita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk :
a.    Melindungi semua unsut bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa;
b.    Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan;
c.    Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum);
d.    Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5.  Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.
Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, serta sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah suatu hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Peraturan Daerah Syariat Islam tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara yang hendak menegakkan keadilan sosial, menegakkan hak asasi manusia, menegakkan persatuan tanpa diskriminasi, serta mengancam prinsip cita hukum (rechtsidee) mengenai perlindungan terhadap semua unsur bangsa demi keutuhan integrasi.
Arah hukum negara Indonesia yang seharusnya sudah jelas, yakni terletak pada tujuan negara, pada dasar negara, pada cita-cita hukum maupun pada pijakan/dasar politik hukum negara Indonesia bahkan pada hakikatnya, semua umat beragama di Indonesia wajib melaksanakan ketentuan hukum agamanya masing-masing secara interen tanpa harus di-perda-kan (menjadi hukum positif negara) menjadi berantakan dan sangat mencemaskan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Yogyakarta, 2011
SERAFINA SHINTA DEWI, SH.
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber : http://kumham-jogja.info

Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia adalah salah satu contoh Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah politik hukum islam pdf, contoh legal review, contoh tor skripsi, contoh makalah demokrasi pancasila, contoh kliping mengemukakan pendapat

Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan adalah salah satu contoh Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan dalam bentuk PDF secara gratis.

Disini saya akan memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan yang kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir (KTI). Berikut adalah contoh-contoh judul nya.


1. PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI HEPATITIS B DI POSYANDU ………… TAHUN 2004
2. TINJAUAN PENATALAKSANAAN KEJANG DEMAM DI RUANG ANAK RUMAH SAKIT UMUM ………………… TAHUN 2004
3. GAMBARAN PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN TENTANG PAPSMEAR DI USKESMAS ……………… KECAMATAN ………………….. TAHUN 2004
4. GAMBARAN MOBILISASI DINI PADA IBU POST PARTUM DENGAN TINDAKAN OPERASI SEKSIO SESAREA TERHADAP PENGELUARAN LOCHEA DAN PERCEPATAN PENYEMBUHAN LUKA OPERASI DI RSU. ……………………… TAHUN 2004
5. TINJAUAN EFEK SAMPING ALAT KONTRASEPSI PADA AKSEPTOR KB PIL DI ………………………….
6. PENGETAHUAN PASANGAN USIA SUBUR TENTANG KONTRASEPSI VASEKTOMI DI LINGKUNGAN II KELURAHAN …………… KECAMATAN …………….
7. PENGETAHUAN IBU TENTANG PENGGANTI AIR SUSU IBU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ……………………… TAHUN 2004
8. PENGETAHUAN DAN SIKAP PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN PENDERITA NAPZA TENTANG PENATALAKSANAAN NAPZA DI PANTI REHABILITASI …………… TAHUN 2004
9. DETERMINAN PEMBERIAN KONSUMSI BUAH SEGAR PADA BALITA DI POSYANDU ………………….
10. KECEMASAN PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN INFERTIL PRIMER DI RUMAH BERSALIN …………………..
11. PENATALAKSANAAN PENCEGAHAN INFEKSI NIFAS DI RUANG KEBIDANAN RSU . …………………… TAHUN ………….
12. PENGETAHUAN DAN SIKAP AKSEPTOR KB PIL TENTANG EFEK SAMPING PIL ORAL KOMBINASI (POK) DI KELURAHAN …………………. TAHUN 2004
13. GAMBARAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU DALAM MEMILIH ALAT KONTRASEPSI SUNTIK DEPOPROVERA DI …………………… KECAMATAN ………………… TAHUN 2004
14. GAMBARAN PERSYARATAN MINIMAL FASILITAS PELAYANAN AKDR DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS ………………… KECAMATAN …………………. KABUPATEN …………….
15. KARAKTERISTIK EFEK SAMPING ALAT KONTRASEPSI SUNTIK DI DESA ……………… KECAMATAN ……………….. KABUPATEN ………………… TAHUN 2004
16. PENGETAHUAN IBU TENTANG ABORTUS INCOMPLETUS DI RUANG KEBIDANAN RUMAH SAKIT UMUM ……………………….. TAHUN 2004
17. TINJAUAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) KOLOSTRUM PADA IBU POST SECTIO CAESAREA DI RUANG KEBIDANAN RSU …………………….. TAHUN 2004
18. GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG MANAJEMEN AKTIF KALA III DI RSUD. …………………….. TAHUN 2004
19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA CAKUPAN AKSEPTOR BARU KELUARGA BERENCANA ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DI PUSKESMAS …………………..
20. PENGETAHUAN DAN SIKAP DUKUN TERLATIH DALAM MENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH PUSKESMAS ……………… KECAMATAN …………….. KABUPATEN ………………
21. PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG KEHAMILAN DI BPS ………………. TAHUN 2004
22. FAKTOR-FAKTOR ALASAN IBU MENGGANTI KONTRASEPSI PIL DENGAN KONTRASEPSI SUNTIK DI PUSKESMAS ……………….. TAHUN 2004
23. GAMBARAN FAKTOR PENYEBAB AKSEPTOR TIDAK MELANJUTKAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IUD DI RB …………………… TAHUN 2004
24. PENGETAHUAN IBU BERSALIN TENTANG RAWAT GABUNG DI RUANG KEBIDANAN RUMAH SAKIT UMUM …………………….. TAHUN 2004
25. GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU MENYUSUI DALAM MEMBERIKAN MAKANAN PENDAMPING ASI TERLALU DINI DI DESA ………………… TAHUN 2004
26. KARAKTERISTIK KANKER SERVIKS DI RUANG KEBIDANAN RSUD ………………..
27. TINJAUAN PENYEBAB DILAKUKANNYA CURETTAGE DI RUMAH SAKIT UMUM ……………… TAHUN 2003
28. PENGETAHUAN TENTANG ISPA PADA IBU YANG MEMILIKI BALITA SAKIT ISPA YANG BEROBAT KE PUSKESMAS ………….
29. TINJAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PONDOK SAYANG IBU (PSI) DI DESA BADAK WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………..
30. PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN BIDAN TENTANG MANAJEMEN AKTIF KALA III DI WILAYAH PUSKESMAS……………………..
31. DETERMINAN PEMANFAATAN TENAGA BIDAN DESA DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………..
32. PENGETAHUAN WANITA PRA-MENOPAUSE TENTANG GEJALA-GEJALA FISIK MENOPAUSE DI KELURAHAN …………………..
33. PENGETAHUAN PASANGAN USIA SUBUR TENTANG KONTRASEPSI VASEKTOMI DI LINGKUNGAN II KELURAHAN ………………..
34. GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG MENARCHE DI SMP ………………. TAHUN 2004
35. DETERMINAN IBU TIDAK MENIMBANGKAN BALITANYA DI POSYANDU MELATI KELURAHAN …………………
36. GAMBARAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU DALAM PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A DI KELURAHAN ……………….. WILAYAH KERJA PUSKESMAS ………………. TAHUN 2004
37. PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI PADA BAYI USIA 0 – 12 BULAN DI KELURAHAN …………… WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………….
38. PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU POST SEKSIO SESAREA TENTANG MOBILISASI DINI DI RUMAH BERSALIN ……………. TAHUN 2004
39. STUDI TENTANG MOTIVASI MAHASISWI MEMILIH PROFESI BIDAN DI PROGRAM STUDI KEBIDANAN ………………. TAHUN 2003 – 2004
40. KARAKTERISTIK IBU YANG MENYAPIH BAYI DI BAWAH USIA 1 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………. TAHUN 2004
41. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG SEKS PRANIKAH DI SMU …………….
42. PENGETAHUAN PRIMIGRAVIDA TENTANG ANEMIA PADA KEHAMILAN DI PUSKESMAS ………………..
43. SIKAP IBU HAMIL TERHADAP PELAYANAN ANTENATAL DI PUSKESMAS ………………. KECAMATAN………………. TIMUR 2004
44. PELAKSANAAN RESUSITASI PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN ASFIKSIA OLEH TENAGA KESEHATAN DI RUMAH BERSALIN ……………….
45. PENGETAHUAN IBU PRIMIPARA TENTANG MASA NIFAS DI RUMAH BERSALIN ………………… TAHUN 2004
46. PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SMU TENTANG SEKSUALITAS PADA REMAJA DI SMU …………………..
47. GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU-IBU USIA 45 – 55 TAHUN TENTANG MENOPAUSE DI DESA ………………. TAHUN 2004
48. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA AWAL TENTANG PERUBAHAN FISIOLOGIS PADA MASA PUBERTAS DI SLTPN ……………………..
49. PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG TANDA-TANDA BAHAYA MASA NIFAS DI RUANG KEBIDANAN RUMAH SAKIT UMUM ………………….
50. PENGETAHUAN SISWA KELAS II SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ………….. MENGENAI BAHAYA ROKOK TAHUN 2006
51. PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TERHADAP TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN DI PUSKESMAS …………………. TAHUN 2006
52. PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT USIA 15 – 39 TAHUN MENGENAI MITOS, DISKRIMINASI DAN STIGMASI TERHADAP HIV/ AIDS DI ………………. TAHUN 2006
53. PENGETAHUAN REMAJA TENTANG ABORSI PADA SISWI KELAS II SMA ……………TAHUN 2006
54. PENGETAHUAN TENTANG GANGGUAN MENSTRUASI DAN PENATALAKSANAANNYA PADA REMAJA PUTRI KELAS II DI ……………… TAHUN 2006
55. KARAKTERISTIK AKSEPTOR KB ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ………………….. 
 
56. GAMBARAN IBU HAMIL DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ……………… TAHUN 2006
57. PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIS PALSU DI BPS …………… TAHUN 2006
GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MULTIPARA TENTANG KONTRASEPSI AKDR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………… TAHUN 2006
58. GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA WANITA KELAS II TENTANG DIET SEIMBANG DI ……………..
59. GAMBARAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DI PUSKESMAS ………………….. TAHUN 2006
60. PENATALAKSANAAN MANAJEMEN AKTIF KALA III OLEH BIDAN DI PUSKESMAS ……………
61. PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU BALITA TENTANG PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A DI PUSKESMAS ……………… TAHUN 2006
62. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG BAHAYA SEKS BEBAS DI SMA ……………. TAHUN 2006
63. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK KEHAMILAN REMAJA DI SMA …………………….. TAHUN 2006
64. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG PERKEMBANGAN ORGAN SEKS SEKUNDER PADA MASA PUBERTAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI …………………….. TAHUN 2006
65. DETERMINAN TIDAK DILAKUKANNYA DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA MELALUI PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) OLEH REMAJA PUTRI KELAS II DI …………………….. TAHUN 2006
66. PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG TEHNIK MENGEJAN YANG BENAR SAAT PERSALINAN DI BPS …………………….. TAHUN 2006
67. KARAKTERISTIK KELUARGA DENGAN BALITA BERAT BADAN DI BAWAH GARIS MERAH (BGM) DI DESA …………………….. TAHUN 2006
68. TINJAUAN PENATALAKSANAAN GIZI BURUK PADA BALITA OLEH TENAGA KESEHATAN DI …………………….. TAHUN 2006
69. PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA BAYI DIBAWAH UMUR 6 BULAN DI DESA …………………….. TAHUN 2006
70. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG MENSTRUASI PADA SISWI KELAS II SMP ……………………..
71. PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI HEPATITIS B1 SEGERA SETELAH LAHIR DI RUMAH BERSALIN …………………….. PERIODE FEBRUARI – APRIL TAHUN 2006.
72. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI ANAK PERTAMA TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ……………………..
73. KARAKTERISTIK SUAMI DENGAN IBU MENYUSUI DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2006
74. ALASAN IBU MELAKUKAN PENYAPIHAN ANAK KURANG DARI 2 TAHUN DI POSYANDU ……………………..
75. GAMBARAN TEKNIK MENYUSUI MINGGU PERTAMA PADA IBU PRIMIPARA DI BIDAN PRAKTEK SWASTA …………………….. TAHUN 2006
76. PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KUNJUNGAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI BPS …………………….. TAHUN 2006
77. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN BALITA DI POSYANDU SEJAHTERA V WILAYAH KERJA PUSKESMAS ……………………..
78. GAMBARAN PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU DESA MUARA GADING MASWILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2006
79. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB IBU HAMIL TIDAK MELAKUKAN SENAM HAMIL DI BPS CH. SUDILAH KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO TAHUN 2006
80. PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KEPUTIHAN FISIOLOGIS DAN KEPUTIHAN PATOLOGIS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI …………………….. 2006
81. DETERMINAN IBU HAMIL TIDAK MELAKUKAN IMUNISASI TETANUS TOKSOID ( TT ) LENGKAP DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ……………………..
82. KETERAMPILAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK MAHASISWI TINGKAT II PROGRAM STUDI KEBIDANAN …………………….. DI LAHAN PRAKTEK TAHUN 2006
83. PENGETAHUAN IBU POST PARTUM TENTANG PEMBERIAN KOLOSTRUM PADA BAYI BARU LAHIR DI BIDAN PRAKTEK SWASTA (BPS) …………………….. TAHUN 2006
84. PENGETAHUAN IBU MENGENAI KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) DI PUSKESMAS ……………………..
85. GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA PRAMENOPAUSE TENTANG OSTEOPOROSIS DI DESA …………………….. TAHUN 2006
86. PENGETAHUAN MAHASISWA TINGKAT II TENTANG PARTOGRAF DI PRODI KEBIDANAN …………………….. TAHUN 2007
87. PENGETAHUAN IBU TENTANG PERKEMBANGAN MOTORIK PADA BALITA USIA 3-5 TAHUN DI POSYANDU ……………………..
88. GAMBARAN PENATALAKSANAAN PERAWATN BAYI PREMATUR OLEH TENAGA KESEHATAN DI RUANG ANAK RSU …………………….. TAHUN 2007
89. PENGETAHUAN IBU BALITA TENTANG STATUS GIZI PADA BALITA DI KELURAHAN …………………….. TAHUN 2007
90. FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA PENGGUNAAN IMPLANT DI KELURAHAN …………………….. TAHUN 2006
91. PENGETAHUAN PRIMIGRAVIDA TENTANG TANDA-TANDA PERSALINAN SEMU DI KLINIK …………………….. TAHUN 2007
92. GAMBARAN SIKAP DAN TINDAKAN AKSEPTOR KB DALAM MENGATASI EFEK SAMPING ALAT KONTRASEPSI SUNTIKAN (INJECTABLES) DI BPS …………………….. TAHUN 2007
93. PERILAKU REMAJA PUTRI DALAM MENANGANI KEPUTIHAN DI SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI …………………….. TAHUN 2007
94. GAMBARAN PERILAKU IBU MENYUSUI TENTANG PEMBERIAN ASI PADA SATU HARI PERTAMA DI RB …………………….. TAHUN 2007
95. PENGETAHUAN DUKUN TERLATIH TENTANG TIGA BERSIH DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI DESA …………………….. TAHUN 2007
96. PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG ALAT KONTRASEPSI SELAMA LAKTASI DI KELURAHAN …………………….. TAHUN 2007
97. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASTITIS PADA IBU POSTPARTUM DI BPS …………………….. TAHUN 2007
98. KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
99. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERATURNYA SIKLUS MENSTRUASI PADA MAHASISWA TINGKAT IIB PROGRAM STUDI KEBIDANAN …………………….. TAHUN 2007
100. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG MANAJEMEN LAKTASI PADA PERIODE POSTNATAL DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK …………………….. TAHUN 2007
101. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KEIKUTSERTAAN SUAMI MENJADI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA ……………………..
102. GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERAT BADAN IBU HAMIL DI PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
103. PENATALAKSANAAN PIJAT BAYI OLEH DUKUN PIJAT BAYI PADA BAYI USIA 3-7 BULAN DI DESA …………………….. TAHUN 2007
104. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PRE MENSTRUAL SYNDROM (PMS) PADA WANITA USIA 25-35 TAHUN DI KAMPUNG …………………….. WILAYAH PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
105. KARAKTERISTIK IBU DENGAN PERDARAHAN POST PARTUM DI RUANG KEBIDANAN RSUD …………………….. TAHUN 2006
106. GAMBARAN PENGETAHUAN AKSEPTOR KB SUNTIK TENTANG EFEK SAMPING DEPO MEDROXYPROGESTERONE ASETAT (DMPA) DI RB ……………………..
107. HUBUNGAN ANTARA SUAMI PEROKOK DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
108. FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL YANG KE-EMPAT (K4) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2006
109. GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETUBAN PECAH DINI DI RUANG KEBIDANAN RSUD …………………….. TAHUN 2006
110. GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN EKSTRAKSI VAKUM DI RSUD. …………………….. TAHUN 2006.
111. GAMBARAN AKTIVITAS SEKSUAL WANITA MENOPAUSE DI DESA …………………….. TAHUN 2007
112. GAMBARAN PENATALAKSANAAN MANAJEMEN AKTIF KALA III OLEH BIDAN DI RUANG BERSALIN RSUD …………………….. TAHUN 2007
113. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GANGGUAN PEMBERIAN ASI PADA IBU DI DESA …………………….. TAHUN 2007
114. GAMBARAN PENATALAKSANAAN PRE-OPERASI SEKSIO SESAREA DI RUANG BERSALIN RUMAH SAKIT UMUM …………………….. TAHUN 2007
115. GAMBARAN PASANGAN USIA SUBUR YANG TIDAK MENGIKUTI KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN …………………….. TAHUN 2006
116. PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PENANGGULANGAN NYERI PERSALINAN NON FARMAKOLOGIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
117. PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA KELAS I SMP TENTANG PUBERTAS DI SMP …………………….. TAHUN 2007
118. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MELAHIRKAN DI BIDAN DI DESA ……………………..
119. KARAKTERISTIK KEJANG DEMAM PADA ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM …………………….. TAHUN 2007
120. TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KIA OLEH BIDAN DI PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
121. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KONSUMSI TABLET FE PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
122. PENGETAHUAN DAN SIKAP BIDAN DALAM PENATALAKSANAAN MANAJEMEN RUJUKAN PADA IBU BERSALIN DENGAN KELAINAN OBSTETRI DI WILAYAH PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
123. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA AKSEPTOR IUD DI DESA …………………….. TAHUN 2007
124. GAMBARAN PENATALAKSANAAN PEMBERIAN ASI PADA IBU SEKSIO SESARIA DI RSU. …………………….. TAHUN 2007
125. GAMBARAN PERAN SERTA KADER DALAM KEGIATAN POSYANDU DI KAMPUNG …………………….. WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
126. PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG DAMPAK PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN DI DESA …………………….. WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
127. GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KANKER PAYUDARA DI SMA NEGERI …………………….. TAHUN 2007
128. FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENGETAHUAN REMAJA AWAL TENTANG PENDIDIKAN SEKS DI SMP …………………….. TAHUN 2007
129. GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA KLIMAKTERIUM TENTANG MENOPAUSE DI …………………….. TAHUN 2007
130. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KUNJUNGAN NEONATAL DI BPS …………………….. TAHUN 2007
131. GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN PRE EKLAMPSI DAN EKLAMPSI DI RUANG KEBIDANAN RSUD …………………….. TAHUN 2006
132. FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA KUNJUNGAN BALITA DI POSYANDU ……………………..
133. GAMBARAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI PUSKESMAS ……………………..
134. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA BAYI KURANG DARI 6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
135. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERDARAHAN ANTEPARTUM DI …………………….. TAHUN 2007
136. PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG TEKNIK PRENATAL BREASTCARE, POSTNATAL BREASTCARE DAN TEKNIK MENYUSUI DI RB …………………….. TAHUN 2007
137. KECEMASAN TERHADAP PERUBAHAN FISIK WANITA USIA 45-55 TAHUN DALAM MENGHADAPI MENOPAUSE DI …………………….. TAHUN 2007
138. KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN HIPEREMISIS GRAVIDARUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
139. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PETUGAS KESEHATAN TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
140. GAMBARAN PENGETAHUAN PASANGAN INFERTIL TENTANG INFERTILITAS DI DESA ……………………..
141. TINJAUAN PENATALAKSANAAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT NON PNEMONIA PADA BALITA USIA 2 BULAN – 5 TAHUN DI PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
142. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KURANGNYA AKSEPTOR KB KONDOM DI PUSKESMAS …………………….. TAHUN 2007
143. PENGETAHUAN SISWA KELAS II SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NATAR MENGENAI BAHAYA ROKOK TAHUN 2006
144. PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TERHADAP TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN DI PUSKESMAS METRO TAHUN 2006
145. PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT USIA 15 – 39 TAHUN MENGENAI MITOS, DISKRIMINASI DAN STIGMASI TERHADAP HIV/ AIDS DI LINGKUNGAN V WILAYAH 15 B TIMUR KELURAHAN IMOPURO METRO TAHUN 2006
146. PENGETAHUAN REMAJA TENTANG ABORSI PADA SISWI KELAS II SMA KARTIKATAMA METRO TAHUN 2006
147. PENGETAHUAN TENTANG GANGGUAN MENSTRUASI DAN PENATALAKSANAANNYA PADA REMAJA PUTRI KELAS II DI MADRASAH ALIYAH NEGERI I METRO TAHUN 2006
148. KARAKTERISTIK AKSEPTOR KB ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA
149. GAMBARAN IBU HAMIL DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA TAHUN 2006
150. PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIS PALSU DI BPS MARTHA KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH TAHUN 2006
151. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MULTIPARA TENTANG KONTRASEPSI AKDR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA TAHUN 2006
152. GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA WANITA KELAS II TENTANG DIET SEIMBANG DI MAN 2 METRO
153. GAMBARAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DI PUSKESMAS PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
154. PENATALAKSANAAN MANAJEMEN AKTIF KALA III OLEH BIDAN DI PUSKESMAS WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
155. PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU BALITA TENTANG PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A DI PUSKESMAS METRO TAHUN 2006
156. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG BAHAYA SEKS BEBAS DI SMA TELADAN METRO TAHUN 2006
157. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG DAMPAK KEHAMILAN REMAJA DI SMA KARTIKATAMA METRO TAHUN 2006
158. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG PERKEMBANGAN ORGAN SEKS SEKUNDER PADA MASA PUBERTAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 METRO TAHUN 2006
159. DETERMINAN TIDAK DILAKUKANNYA DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA MELALUI PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) OLEH REMAJA PUTRI KELAS II DI MAN 2 METRO TAHUN 2006
160. PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG TEHNIK MENGEJAN YANG BENAR SAAT PERSALINAN DI BPS SUKATMI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
161. KARAKTERISTIK KELUARGA DENGAN BALITA BERAT BADAN DI BAWAH GARIS MERAH (BGM) DI DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
162. TINJAUAN PENATALAKSANAAN GIZI BURUK PADA BALITA OLEH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
163. PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA BAYI DIBAWAH UMUR 6 BULAN DI DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
164. PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG MENSTRUASI PADA SISWI KELAS II SMP NEGERI 3 METRO
165. PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI HEPATITIS B1 SEGERA SETELAH LAHIR DI RUMAH BERSALIN DO’A IBU PURBOLINGGO PERIODE FEBRUARI – APRIL TAHUN 2006.
166. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI ANAK PERTAMA TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS METRO
167. KARAKTERISTIK SUAMI DENGAN IBU MENYUSUI DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS METRO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO TAHUN 2006
168. ALASAN IBU MELAKUKAN PENYAPIHAN ANAK KURANG DARI 2 TAHUN DI POSYANDU BINTANG SEMBILAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALAPA TANJUNG KARANG PUSAT
169. GAMBARAN TEKNIK MENYUSUI MINGGU PERTAMA PADA IBU PRIMIPARA DI BIDAN PRAKTEK SWASTA A GANJAR AGUNG KECAMATAN METRO BARAT TAHUN 2006
170. PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KUNJUNGAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI BPS SUWARNI SUKARAJA NUBAN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
171. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN BALITA DI POSYANDU SEJAHTERA V WILAYAH KERJA PUSKESMAS IRING MULYO KELURAHAN IRINGMULYO METRO TIMUR
172. GAMBARAN PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU DESA MUARA GADING MASWILAYAH KERJA PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI TAHUN 2006
173. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB IBU HAMIL TIDAK MELAKUKAN SENAM HAMIL DI BPS CH. SUDILAH KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO TAHUN 2006
174. PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KEPUTIHAN FISIOLOGIS DAN KEPUTIHAN PATOLOGIS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 METRO TAHUN 2006
175. DETERMINAN IBU HAMIL TIDAK MELAKUKAN IMUNISASI TETANUS TOKSOID ( TT ) LENGKAP DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT
176. KETERAMPILAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK MAHASISWI TINGKAT II PROGRAM STUDI KEBIDANAN METRO DI LAHAN PRAKTEK TAHUN 2006
177. PENGETAHUAN IBU POST PARTUM TENTANG PEMBERIAN KOLOSTRUM PADA BAYI BARU LAHIR DI BIDAN PRAKTEK SWASTA (BPS) JUNAIRAH KALIANDA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2006
178. PENGETAHUAN IBU MENGENAI KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) DI PUSKESMAS IRING MULYO METRO TIMUR
179. GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA PRAMENOPAUSE TENTANG OSTEOPOROSIS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006
Sumber : http://kuliahbidan.wordpress.com/

Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan adalah salah satu contoh Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Contoh Judul KTI Kuliah Kebidanan dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah kanker payudara, jurnal manajemen laktasi, contoh makalah manajemen laktasi, makalah fisiologi haid, makalah fisiologi menstruasi

Aneka Penyebab Telat Haid

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

Aneka Penyebab Telat Haid adalah salah satu contoh Aneka Penyebab Telat Haid kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Aneka Penyebab Telat Haid untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Aneka Penyebab Telat Haid full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Aneka Penyebab Telat Haid dalam bentuk PDF secara gratis.

DARI KECAPEKAN HINGGA POLA MAKAN
Datang bulan tidak teratur? Pasti tak sedikit wanita yang pernah mengalaminya. Sebetulnya, ini wajar mengingat penyebabnya pun amat beragam. Antara lain, perubahan berat badan, pola hidup, serta obat-obatan. Kapan keterlambatan itu mesti diwaspadai?
Belakangan, Ayu sering mengeluh pada teman karibnya. ”Mens saya sekarang sering telat, nih. Gimana ya?“ Apa yang dialami Ayu pasti banyak juga menimpa wanita lain. Secara umum, menstruasi atau haid yang sering telat tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya jika kita pahami dulu proses terjadinya haid atau yang juga populer dengan istilah datang bulan.
Menstruasi adalah proses bulanan tumpahan lapisan bagian dalam dan darah uterus melalui liang kelamin wanita atau vagina. Keluarnya cairan yang mengandung darah ini terjadi pada wanita yang sudah memasuki usia subur dan yang sedang tidak hamil. Peristiwa ini dimulai dengan adanya pengeluaran selaput lendir rahim di bagian dalam rahim atau endometrium.
Di bawah pengaruh hormon estrogen, endometrium pun jadi tumbuh menebal, menantikan datangnya sel telur. Ibaratnya lapisan tebal endometrium ini seperti karpet atau tanah subur yang siap menanti datangnya sel telur atau okulasi. Pada puncak pertengahan siklus haid yang optimal, terjadilah pelepasan sel telur. Nah, saat itulah bila ada sel sperma masuk, sel telur dan sperma ini bersatu menjadi zygote (bakal janin) dan menempel pada endometris yang sudah mencapai ketebalan maksimal tadi.
Proses seperti ini akan berulang setiap bulan, sepanjang tidak terjadi pembuahan yang menghasilkan zygote. Pada waktunya, tumbuh lagi selaput yang baru. Dengan kata lain, karpet tadi digelar lagi, lalu tanggal lagi, begitu seterusnya.
PENGARUH DIET DAN OLAHRAGA
Jadi, menstruasi sebetulnya sesuatu yang normal, sehingga semua wanita mengalaminya. Pada setiap wanita, siklus haid ini pun bervariasi. Rata-rata berjarak 28 hari, namun bisa juga sampai 42 hari. Jika sampai terjadi keterlambatan pun, semisal sampai 3-4 bulan, juga tak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi disarankan sebaiknya periksa ke dokter spesialis. Apalagi kalau telat sampai 5-6 bulan.
Sering orang salah mengerti, kalau sampai 3 atau 4 bulan tidak haid, mereka menyangka darahnya bisa mengumpul di dalam, menggenang, dan lama-lama bisa berbahaya. Padahal jika tidak haid, berarti tidak ada pendarahan bdi dalam tubuh. Tidak mens berarti tidak ada endometrium yang lepas. Jadi bukan berarti ada darah yang mengumpul. Darah baru keluar jika selaput lendirnya lepas. Jika tidak lepas, ya tidak berdarah. Jadi jangan khawatir.
Lantas apa saja yang menyebabkan mens telat? Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bagi yang masih belum menikah, penyebabnya bisa karena terlalu lelah. Contohnya, belajar terlalu keras bagi yang masih sekolah atau kuliah, atau berolahraga kelewat berat. Sebaliknya bisa juga terjadi pada mereka yang biasa berolahraga dan menghentikan kebiasaannya secara tiba-tiba. Pola makan pun bisa mempengaruhi siklus haid. Misalnya, mereka yang biasa makan banyak dan mendadak diet. Ini akan membuat tubuh stres. Atau bisa jadi badan kurus jadi gemuk. Pokoknya, tiap ada perubahan berat badan mencolok.
Jenis-jenis obat tertentu juga bisa mengusik pola haid, terutama obat-obatan yang mengandung hormon. Contohnya,obat untuk mengatasi gatal-gatal atau obat sakit telinga. Begitu pula obat-obatan KB atau suntik KB. Baru setelah berhenti minum obat, haid akan kembali lancar. Keterlambatan haid lebih sering dialami mereka yang masih gadis, karena pola okulasinya belum teratur. Hanya saja, kalau sudah terbiasa haid kemudian haidnya tidak ada, harus bertanya pada diri sendiri. Jangan-jangan pernah minum obat tertentu.
SULIT PUNYA ANAK
Kasus yang perlu diwaspadai adalah gadis remaja yang belum juga mendapat haid. Terlebih jika usianya sudah mencapai 17 tahun. Jika ini terjadi, sebaiknya segera lakukan pemerikasaan. Sebab, bisa saja ada kemungkinan selaput darahnya tertutup rapat. Normalnya, selaput darah itu mempunyai lubang-lubang. Kalau tertutup rapat, dia mungkin bisa haid, tapi haidnya tidak bisa keluar. Nah, yang ini memang betul darahnya bisa mengumpul di dalam.
Untuk yang sudah menikah, keterlambatan haid dapat disebabkan oleh kemungkinan baru selesai melahirkan atau menyusui. Ada pula kemungkinan karena terserang infeksi, termasuk penyakit infeksi akibat hubungan seks. Bagi yang berusia di atas 35 tahun, juga mesti waspada terhadap adanya tumor indung telur.
Ada juga wanita yang mengalami perdarahan di antara dua masa haid. Kalau ini terjadi pun harus segera diperiksakan. Perdarahan yang terjadi dengan siklus kurang dari 21 hari jelas tak normal, terutama bagi yang sudah tidak gadis lagi. Kalu mereka yang masih di bawah umur 20 tahun, mungkin hanya karena gangguan hormon.
Benarkah haid yang tidak teratur menyulitkan punya anak? Pandangan ini tidak selalu tepat. Sering terjadi, pasien wanita ingin punya anak tapi menstruasinya tidak teratur. Lalu dia datang ke dokter minta agar menstruasinya bisa dibuat teratur sehingga bisa punya anak. Ini tidak selalu bisa. Sulit punya anak tidak selalu berkorelasi dengan siklus haid.
Sebagian kasus menstruasi yang tidak teratur bisa diatasi dengan menjalani pola hidup yang teratur pula. Bagi yang mengalami ketidakteraturan secara mendadak, sebaiknya jangan stress, tidak merokok, apalagi minu-minuman beralkohol. Makan, bekerja, dan tidur hendaknya teratur. Seringkali orang lupa istirahat. Maunya kerja saja terus dengan mengabaikan tubuh yang sudah lelah.
Akan tetapi, ada pula yang mengalami ketidakteraturan menstruasi sejak awal. Mereka yang mengalami hal seperti inilah yang perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis. Misalnya haidnya yang datang hanya 4 bulan sekali. Saran lain adalah jangan minum obat sembarangan. Juga, biasakan secara teratur datang ke dokter kandungan
PERBANYAK MAKAN BUAH DAN SAYURAN
Selain haid tidak teratur, hal lain yang kerap mengganggu kaum wanita adalah nyeri menjelang menstruasi atau pada saat haid. Rasanya seperti mulas bercampur keramketika darah sedang keluar. Rasa nyeri ini merupakan sesuatu yang wajar, karena dinding rahim saat itu sedang berkontraksi atau mengkerut untuk mengeluarkan gumpalan darah.
Nyeri ini lebih terasa pada wanita yang belum pernah melahirkan. Pasalnya, mulut rahim mereka masih kecil, sehingga rasanya seperti orang yang sedang melahirkan. Inipun sesuatu yang normal. Kecuali bagi wanita yang memang sangat sensitif, yang rasanya bisa sangat menyiksa. Namun, biasanya setelah menikah dan memiliki anak, ini akan hilang.
Akan tetapi, jika nyeri itu hebat dan berkepanjangan, p;erlu diwaspadai adanya kemungkinan ia menderita endometriosos. Dalam hal ini, sel-sel bagian dalam rahim tumbuh tidak di dalam rahim, tapi juga di luar. Misalnya, di ovarium atau saluran tuba yang sangat menyakitkan.
Jika nyeri menjelang haid begitu hebat sampai terasa melumpuhkan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Terlebih bagi yang sudah berhubungan badan, karena mungkin merupakan suatu gejala infeksi. Nah, bila terjadi pelekatan organ genitalia internal akibat dari infeksi tersebut, dampaknya bisa menyulitkan punya anak.
Pusing yang menyertai menstruasi juga merupaka hal yang wajar. Pasalnya, wanita yang menjelang haid biasanya memang mengalami pre-menstruasi tension atau ketegangan menjelang haid. Efeknya antara lain perasaan tertekan, jerawatan, payudara nyeri, badan sakikt-sakit, perut serasa kembung, bengkak,ada rasa nyeri. Makanya, jadi lebih gampang marah atau sebaliknya dan perubahan emosi lainnya.
Semua itu, wajar-wajar saja dan tidak berbahaya. Untuk mengurangi kondisi yang tidak nyaman ini, dianjurkan mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, bumbu penyedap, atau terlalu banyak mengandung minyak. Perbanyaklah makan buah dan sayur, cukup makanan yang mengandung minyak. Perbanyaklah makan buah dan sayur, cukup makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi serat.
Sumber : http://kuliahbidan.wordpress.com

Aneka Penyebab Telat Haid adalah salah satu contoh Aneka Penyebab Telat Haid kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Aneka Penyebab Telat Haid untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Aneka Penyebab Telat Haid full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Aneka Penyebab Telat Haid dalam bentuk PDF secara gratis.

skripsi tentang haid, jurnal cairan tubuh, makalah olahraga dan kehamilan, menstruasi skripsi tesis pdf jurnal, jurnal hubungan stres dengan siklus menstruasi

HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM adalah salah satu contoh HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM dalam bentuk PDF secara gratis.

HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM
Tak jarang muncul aneka gangguan saat berintim-intim. Mengatasinya, dituntut keterbukaan dari suami istri.
Idealnya, jelas dr. Tri Bowo Hasmoro, Sp.And., melakukan hubungan suami-istri merupakan keinginan yang muncul dari kedua belah pihak. Diawali dengan saling memberi rangsangan agar saat melakukannya mereka berdua benar-benar prima kondisi fisik, psikis, maupun emosionalnya. Adanya gangguan pada salah satu aspek saja, jelas bisa mengganggu hubungan tersebut. Tanpa peduli apakah gangguan tersebut muncul sebelum, ketika, dan setelah berhubungan seks.
Kendati umumnya tak sampai berakibat fatal semisal menimbulkan keretakan rumah tangga, aneka gangguan dalam hubungan seks tentu dirasa sangat menyebalkan. Terlebih bila gangguan tersebut dipendam alias tak ada saling keterbukaan yang seharusnya dibina sejak awal perkawinan. Padahal, tegas Tri Bowo, gangguan bisa diatasi asal suami-istri saling mengenal dengan baik pasangannya. Termasuk kebiasaan dan pola hormonalnya, selain kesediaan berkonsultasi pada ahlinya. Berikut beberapa gangguan yang bisa membuat pasangan sebal dan tertekan.
SEBELUM BERHUBUNGAN
* Lupa Gosok Gigi
Pada sebagian orang, kebiasaan tak menggosok gigi sebelum berhubungan seks, boleh jadi merupakan hal yang menyebalkan/menjijikkan. Minimal saat yang bersangkutan ingin mencium pasangannya. Yang pasti, bau mulut bisa mengurangi gairah pasangan.
* Tidak Mandi
Meski hubungan suami-istri barangkali dilakukan hanya dengan saling meraba, tapi bau badan sehabis beraktivitas atau bekas cucuran keringat akan membuat tubuh terasa lengket. Kalau sudah begitu, jangan harap gairah pasangan masih menggebu. Jadi, ada baiknya sebelum berintim-intim tubuh dalam keadaan segar dan bersih. Terutama sehabis bepergian atau beraktivitas yang mengundang keringat.
* Merasa Belum Siap
Semisal istri yang habis melahirkan atau sedang datang bulan sehingga membuatnya tak siap berhubungan seks. Entah melalui vagina, oral, atau sekadar meraba-raba. Ketidaksiapan semacam ini jelas akan mempengaruhi responnya dalam menerima dan memberi rangsangan seksual pada suaminya. Akibatnya, istri terlihat ogah-ogahan sehingga gairah suami merosot (meski semula menggebu) karena merasa tak mendapat respon yang diharapkan. Paling tidak, suami merasa “tak dianggap”. Jangan salah, suami justru akan kianmenggebu kalau istri antusias merespon ajakannya, lo.
* Infeksi/Keputihan
Derita keputihan yang merupakan salah satu pertanda adanya infeksi pada sistem reproduksi istri, bisa mengganggu keintiman hubungan suami-istri. Misalnya tercium bau tak sedap dari alat kelamin yang memadamkan gairah suami.
* Menolak Ajakan
Suami/istri akan merasa sebal bila sedang in the mood ternyata disambut dingin atau malah ditolak pasangannya. Banyak faktor yang jadi penyebabnya. Bisa karena secara fisik sedang dalam kondisi tak enak badan, keletihan, terinfeksi penyakit kelamin sehingga takut menularkan pasangan atau lantaran alasan lain yang dibuat-buat. Apa pun penyebabnya, penolakan hanya akan menyurutkan gelora pasangan. Nah, agar pasangan tak merasa sebal karena ditolak, kemukakan alasan sejujurnya dengan menggunakan bahasa yang santun. Dengan demikian pasangan dapat memahami sekaligus tak memunculkan masalah baru berupa kecurigaan.
* Tidak Mood
Pada suami, keinginan untuk berhubungan seksual bisa muncul setiap saat. Tidak demikian halnya dengan pihak istri. Soalnya, dalam urusan seks, gairah kaum Hawa dipengaruhi mood/feeling akibat siklus hormonalnya. Menjelang menstruasi, contohnya, istri cenderung jadi uring-uringan, hingga kalaupun dirangsang ia akan menghindar. Nah, agar hal ini tak merusak suasana intim, suami harus bisa mengenali dan memahami kondisi hormonal sang istri. Namun tak semua istri mengalami hal seperti ini.
* Banyak Pikiran
Suami/istri boleh jadi pasti merasa sebal melihat pasangannya yang masih sibuk berkutat dengan urusan kantor saat berada di rumah. Padahal, “pemandangan” seperti itu boleh jadi hanya sesekali saat pekerjaan menumpuk atau harus mengejar target. Apa pun alasannya, keinginan pasangan untuk berhubungan seksual pasti terpengaruh. Bukan tidak mungkin di kesempatan lain, ia balas menolak ajakan pasangan. Itu sebabnya amat dianjurkan masing-masing pihak membagi waktu dan energinya secara proporsional pada tiap-tiap hal.
* Suasana
Jangan salah, suasana lingkungan sebelum berhubungan intim, memegang peranan penting. Ada baiknya masing-masing mengetahui apa saja kebiasaan dan kesukaan suami/istri sebelum melakukan aktivitas seksual. Jangan pelit untuk menyediakan waktu dan anggaran khusus agar bisa melakukan aktivitas bersama. Semisal dengan menghadirkan suasana romantis dengan dinner di kafe atau restoran favorit, mandi bersama atau saling pijat. Kalaupun hal-hal semacam itu sulit dilakukan semisal sudah ada si kecil yang lebih membutuhkan perhatian, jangan salahkan bila gairah pasangan menurun. Jadi, pandai-pandailah “mencuri” waktu di tengah berbagai kesibukan untuk senantiasa menjalin keintiman lewat hal-hal romantis.
* Parfum Berlebihan
Wewangian memang bisa menggugah gairah seks. Tapi penggunaan parfum yang berlebihan sesaat menjelang hubungan seks, bukan tidak mungkin justru membuat pasangan merasa mual. Nah, agar aroma parfum tidak mengganggu, gunakan secukupnya. Ada baiknya pula bila sewaktu membeli, pasangan membantu memilihkan parfum sesuai dengan jenis wewangian yang disukainya.
SAAT MELAKUKAN HUBUNGAN SEKS
* Tanpa Pemanasan
Khusus untuk para suami, sedahsyat apa pun gairah untuk berintim-intim, hendaknya jangan pernah melakukannya tanpa pemanasan. Soalnya, irama seksual istri menanjak secara perlahan lewat pemanasan (foreplay) sebelum benar-benar siap. Nah, komunikasikan kondisi ini secara terbuka. Jangan sampai berintim-intim cuma memberi kenikmatan pada salah satu dan dirasakan menyiksa buat pasangannya.
* Mau Cepat
Entah karena ada urusan lain atau apa, jadi saat bermesraan pikiran tak terkonsentrasi ke situ dan cenderung sesegera mungkin mengakhirinya. Padahal, aktivitas seks membutuhkan suasana santai alias tidak tergesa-gesa. Penyebab lain, karena faktor usia yang tak lagi muda, hingga memang tak menomorsatukan aktivitas seks.
* “Sudah – Belum?”
Pertanyaan semacam ini yang kerap diajukan istri ternyata sering bikin suami sebal. Kenapa istri bertanya seperti itu? Umumnya karena jengkel menunggu suami yang lama mencapai ejakulasi, sementara ia mungkin sudah orgasme. Ada baiknya suami-istri mencapai orgasme secara bersamaan.
Agar istri tak kewalahan sebaiknya setelah sama-sama orgasme, berhentilah lebih dulu sekitar 15-30 menit sebelum melanjutkan “permainan” lagi guna mencapai orgasme berikutnya bila masih menginginkan.
* Mendadak Berhenti
Sering terjadi, kan, pasangan yang tengah asyik berintim-intim dan menjelang orgasme tiba-tiba mendadak terhenti saat terdengar dering telepon atau tangisan anak. Kalau sudah begitu, sulit memompa gairah agar bisa menggebu kembali seperti semula.
* Mencontoh Adegan
Biasanya keinginan seperti ini muncul pada individu yang gemar nonton film biru lalu minta pasangannya melakukan adegan serupa seperti yang ditontonnya. Padahal, bukan tak mungkin pasangan tak suka, malah merasa jijik, atau tak siap melakukannya. Nah, keinginan yang tak kesampaian ini bisa menurunkan mood.
* Cuma Organ Tertentu
Hendaknya suami/istri harus saling tahu/mengenal daerah erotis pasangan. Jangan sampai daerah erotis istri yang sebetulnya di sekitar leher tapi suami cuma merangsang daerah lainnya. Atau suami maunya berciuman lama sementara istri justru ogah. Nah, ketidaksinkronan semacam ini seharusnya dikomunikasikan.
* Kelewat Dingin Dan Agresif
Suami/istri mana, sih, yang tak merasa sebal bila pasangannya bersikap dingin? Alhasil, respon terhadap rangsangan seksualnya jadi tak maksimal atau sama sekali tak ada. Gairah suami bisa melorot atau malah tak bisa ereksi. Atau sebaliknya, dalam berhubungan seks suami/istri kelewat aktif dan banyak maunya. Bila pasangannya tak siap atau mungkin termasuk orang yang menganut aliran konservatif, yang muncul hanya rasa sebal. Ia merasa diperalat atau minder karena tak mampu mengimbangi.
* Di Bawah Selimut
Kalau alasannya karena malu, segera singkirkan gaya ini. Toh, sudah menjadi suami-istri, kenapa harus malu? Lain halnya jika suasana mendukung semisal AC atau udara kelewat dingin.
* Gel Pelicin
Agar hubungan lebih mudah dan nikmat, banyak pasangan menggunakan zat pelicin atau gel. Padahal, tak semua individu cocok bahkan bisa menyebabkan alergi berupa gatal-gatal atau warna kemerahan pada vagina atau penis. Bila tak dibersihkan dengan benar, kuman akan berkembang biak dan akhirnya mengganggu hubungan intim. Tanyakan ke dokter sebelum menggunakannya.
* Perangsangan Berlebihan
Rangsangan yang terus-menerus, umumnya dari suami, bisa membuat istri kewalahan. Misalnya, karena suami ingin berkali-kali orgasme dalam setiap permainan. Bisa jadi dorongan yang menggebu ini akibat pengaruh obat-obat perangsang yang dikonsumsi. Agar istri tak kesakitan bahkan trauma terhadap sikap suaminya, sebaiknya ada kesepakatan bersama.
USAI HUBUNGAN
* Bergegas Mencabut
Usai sanggama, amat dianjurkan suami tetap melakukan gerakan-gerakan tertentu yang bersifat merangsang sampai sang istri atau mereka berdua sama-sama menurun intensitas seksualnya. Jangan sampai istri masih dalam keadaan menjelang orgasme, suami yang sudah ejakulasi langsung mencabut penisnya. Lain hal kalau dua-duanya sudah orgasme dan istri sudah memberi aba-aba untuk dilepas.
* Segera Bersih-Bersih
Jangan cepat-cepat ke kamar mandi untuk bersih-bersih diri karena bisa membuat pasangan dianggap kotor/menjijikkan. Lebih baik saling belai pasangan atau tetap berpelukan sambil menunggu sensasi seksual menurun dengan sendirinya.
* Langsung Mengorok
Begitu selesai, langsung balik badan kemudian mendengkur keras alias mengorok. Ini juga amat menjengkelkan pasangan.

HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM adalah salah satu contoh HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan HAL-HAL MENYEBALKAN SAAT BERINTIM-INTIM dalam bentuk PDF secara gratis.

CONTOH JURNAL ETIK RUMAH SSKIT, proses gametogenesis ternak, makala pengaturan hormonal dalam siklus reproduksi, kumpulan menu vegetable por diner, kumpulan makalah tentang dinner