30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Hukum dan otonomi daerah adalah salah satu contoh Hukum dan otonomi daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Hukum dan otonomi daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Hukum dan otonomi daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Hukum dan otonomi daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

Oleh: PROF.DR.SOLLY LUBIS, S.H.
KlLAS BALIK
Sejak tahun 1970-an saya ikuti perkembangan garis politik dan perundangundangan
mengenai pemerintahan daerah ini, bahkan retreat kemasa awal kemerdekaan,
menelusuri pergeseran dan variasi policy dan peraturan perundang-undangan, dan
akhirnya dampaknya kepada daerah-daerah Itu sendiri, baik dari segi politik, maupun
ekonomi dan termasuk dunia usaha di daerah-daerah itu. Setelah mengalami turut
melakukan penelitian tentang pengukuran kemampuan daerah-daerah tingkat II di tahun
80-an dengan bertolok ukur pada UU no 5 tahun 1974, turut pula memberi bahan
kontribusi untuk persiapan lahirnya PP No. 45 Tahun 1992, yang mengatur pemerintahan
daerah dengan titik berat di tingkat II, akhirnya menyongsong kelahiran UU No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan plus UU No. 25 tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan
antara Pusat dan Daerah dan mengikuti seminar / diskusi mengenai otonomi daerah.
namun sampai akhir-akhir ini. saya melihat kehidupan daerah dengan otonominya ini,
seperti berjalan di tempat 1.
Wacana tentang desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah terus
mengggelinding, kata Tri Widodo W. Utomo. Saking ramainya perdebatan tentang
imselementasi dan implikasi otonomi banyak orang melupakan hakekat otonomi itu
sendiri, kata Tri Widodo 2.
Semenjak lahirnya Negara Kesatuan R.I. tahun 1945 Otonomi Daerah telah
menjiwai ketatanegaraan Indonesia (ps. 18 UUD 1945). Bukti realitasnya beberapa UU
tentang Pemerintahan Daerah berotonomi telah diterbitkan, menyusul dan berorientasi
kepada perkembangan sosial politik yang terjadi di wilayah dan daerah-daerah di
Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) dekade, yang terdiri dari:
- UU No. 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah,
- UU No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah,
- UU No. 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- UU No. 18 Tahun 1965, tantang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, tentang pemberian otonomi seluas-luasnya
Kepada Daerah, (tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh rejim Orde Baru),
- UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- Tap MPR No. XV Tahun 1998,
- UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah,
- UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah.
1 Disertasi M. Solly lubis, Pengesaran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan di Daerah dan
Garis besar pelaksanaaln di Sumatera Utara (USU Medan. 14 Desember 1983).
2 Tri Widodo W. Utomo. Otonomi dan Ancaman Otoritarianisme di Daerah. Artikel dalam Surat kabar Harian Kompas,
Jakarta. 01 April 2003.
Dengan diikuti oleh berbagai UU, PP, Penpres / Keppres dan Peraturan Menteri sebagai
aturan pelaksanaan dari UU tersebut pada masanya 3.
Satu kalimat sloganis-retorikal yang sampai sekarang masih tetap kabur
pengertiannya, ialah “Pusat itu adalah pusatnya Daerah dan Dearah-Daerah itu adalah
Daerahnya Pusat”. Slogan ini dikembang-kembangkan di masa berlakunya UU No. 5
tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah yang mengandalkan prinsip otonomi daerah
yang nyata dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi ialah Pemerintahan (Pusat)
terus-menerus mengeksploitir semua sumberdaya di daerah di bawah satu sistem
kekuasaan yangi oligarkhis-cronyis, sehingga negara ini bergeser kepada mode:
monarchie dan oligarchie secara terselubung (Vencopte monarehieen oligarehie).
Sesudah muncul era reformasi dan mencuat eforia demokrasi, justeru bukan hanya
PP No. 45/1992 yang ber-ide titik berat otonomi di daerah tingkat II tadi yang kandas di
tengah jalan, tetapi UU yang menjadi induknya itu yakni UU No. 5 tahun 1974 dengan
gaya politik pragmatis dijungkirbalikkan, lalu diganti dengan UU No. 22 tahun 1999.
Yang ideal itu bagaimana :
Mencari format konstitusionalisme dengan pendekatan paradigmatik
Kita harus berfikir ulang dan menata ulang secara paradigmatik. Paradigma
filosofis, kebijakan politis, dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem
pemerintahan dan pemerintahan daerah khususnya, adalah tiga dimensi yang bertalian
erat satu sama lain, antara ketiganya ini sudah semenjak tahun 1945 susul menyusul
adanya, dalam rangka mencari satu format atau model pemerintahan dan otonomi daerah
yang sesuai dengan tuntutan perkembangan politik di Indonesia, baik dalam skala lokal,
nasional, regional maupun global.
Silih berganti UUD, begitu pula induk, policy (misalnya GBHN), disusul peraturan
perundang-undangan mengenai pemerintahan dan otonomi daerah, tokh sampai hari ini
belum juga ditemukan satu format yang dinilai mantap dan menjanjikan bagi bangsa ini,
terlebih-Iebih bagi masyarakat di daerah. Justeru gerakan disentegrasi dan separatisme
yang bemunculan dimana-mana.
Semuanya ini sebaiknya kita pulangkan kepada pernyataan pokok yakni apa latar
belakang semua itu ? Di mana letak akar pemasalahannya. Di UUD-kah, di GBHN-kah
atau di UU dan lainnyakah ? atau di dalam niat dan tekad serta mental dan perilaku
penguasanya di Pusat atau di Daerah-Daerah itukah? Atau di semuanya itukah?
Setelah melihat kembali jauh ke belakang berdasarkan pengalaman dan
pengamatan di lingkungan pemerintahan itu, lalu menganalisa dari segi-segi
3 Sumitro Maskun: Perpektif Dunia Usaha Dalam Era Otonomi Daerah, makalah dalam Seminar sehari di
selenggarakan lkatan Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 31 Maret 2001 di
Medan.
teoretiskonsepsional maupun praktis-operasional, akhimya saya berpendapat dan
berkeyakinan, bahwa di setiap mata rantai itu masih perlu dibenahi kembali.
Dalam situasi yang demikian, maka UUD-Iah sebagai Konsep Dosen Sistem
mengenai Nasional. yang akan menjadi sumber paradigma dasar yang ideal, untuk
membuahi semua masalah pemerintahan. Termasuk Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Menurut sepanjang pengamatan saya, bangsa ini sedang mencari-cari dan berusaha
menemukan satu format konstitusionalisme yang baru bagi dirinya, untuk kepentingan
penataan ulang sistem manajemen kehidupan bangsa ini di semua bidang politik
ekonomi, sosial budaya dan Hamkam, termasuk mengenai Pemerintahan dan otonomi
Daerah.
Konstitusionalisme yang saya maksud bukan konstiutsi dalam makna rumus UUD ansich,
tetapi ialah isme, ism, pandangan, pemahaman, serta ide atau doktrin untuk
mendapatkan satu rumusan bentuk dan pola baru mengenai manajemen kehidupan
bangsa ini dengan semua sub-sistemnya, dan ingin ditata kembali menurut paradigma
yang jelas, baik paradigma di tataran filosofis maupun politis dan yuridis.
Hilaire Barnett mengatakan: “Coustutionalisme is the doctrine which governs the
legitimacy of government action. By constituonalisme is meant – in relation to constituons
written and unwitten conformity with the broad philosophical values within a state 4.
Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan pesan dan amanat kebijakan (political
messages) mengenai format perekonomian nasional (disusun sebagai usaha bersama di
antara semua aktor ekonomi) berdasarkan asas kekeluargaan (brotherhood, bukan family
relationship), buKan gronyisme juga amanat supaya kekayaan alam tanah air ini dikelola
dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (bukan secara oligarkis dan
kroniisme), Bahkan supaya fakir miskin dan yatim piatu sebagai kaum lemah beserta
kaum-kaum lemah lainnya, terutama dalam hal kehidupan sehari-hari. Juga dalam hukum
pemerintahan dan kesempatan kerja dan berusaha, ternyata tidak konsekwen dan
konsisten dijadikan sebagai acuan dan referensi konsitusional dalam praktek, kecuali
lebih banyak retorika politis lewat GBHN.
Pada hakekatnya, deviasi dan penyimpangan konstitusional yang terjadi selama
inilah yang harus dilempangkan supaya kembali ke koridor semestinya. Maka kasus
Indonesia ini sebenarnya, ialah satu upaya besar rekonstitusionalisasi dalam rangka
mencari format konsititusionalisme yang baru bagi bangsa ini. Menurut hemat dan
prediksi saya selama masalah dan kepentingan yang standar dan prinsipal ini belum
terpecahkan dan terselesaikan, maka sistem politik dan sistem perekonomian berikut
sistem dan sub-sub sistem lainnya tidak akan kunjung mendapat format dan profilnya
yang baru yang dinilai memenuhi keinginan masyarakat banyak dan luas.
4 Hilaire Barmett, BA, LL.M: Constituonal & Administrative Law, Cavendish publishing Limited, Landon. Sydney, Fourth
Edition,2000, h.5.
Secara tesis dapat dikatakan, tanpa kemasan kebijakan (package of policy) yang rapi dan
terpadu sedemikian, bisa terjadi bahwa daerah-daerah hanya sekedar lahan dan obkej
(sasaran) dan tidak turut sebagai subjek dan aktor aktif dalam kerjasama nasional
regional dan global.
Melalui pemikiran politis-strategis, kita sadar sepenuhnya bahwa Pemerintahan kita tidak
mampu sendirian untuk membiayai pembangunan nasional perekonomian misalnya, dan
oleh karenanya tak dapat tidak harus dirangkul potensi sektor swasta (private sectors)
untuk mendukung beban ini, (domestic and foreign) setidak-tidaknya melalui penanaman
modal dan pengembangan usaha di sektor pertanian dan perindustrian, lalu kemudian kita
akan mengekspor barang jadi dan setengah jadi ke luar, kita peroleh devisa, lalu kita
pergunakan via APBN dan APBD untuk membiayaj proyek-proyek pembangunan kita 5.5
Dalam konteks kebijakan yang demikian direkayasa kebijakan dan perundangundangan
yang mendukung lalu kita terapkan deregulasi dan debirokratisasi secara
paradigmatik selain untuk melancarkan proses administrasi buat melayani para penanam
modal itu (domestic and foreign invertors) juga untuk menarik minat dan kebetahan
mereka untuk beroperasi di wilayah dan lahan-lahan kita.
Di dalam negara kesatuan, sangat mudah muncul isu kepentingan nasional yang
dipertentangkan dengan kepentingan daerah. Dalam konteks ini, pemerintahan Pusat
adalah pembela utama kepentingan nasional. Pemerintahan Pusat bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tingkat
nasional.
Menurut saya lagi, sebelum semuanya itu dimulai, harus lebih dulu di redakan gonjangganjing
politik dan kekuasaan yang lagi berkobar secara sentral di tanah air ini. Baru
kemudian, duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan ideaf-futuristik, untuk
memikirkan format konsitutisionalisme yang dipanjang pas dan cocok untuk masa depan
ini.
Di sinilah letak sumber kekesalan dan kegeraman masyarakat terhadap perilaku
para aktor politik di tanah air ini, walaupun saya ragu apakah memang semuanya itu
adalah sekedar politis atau telah berkualitas sampai ke strata negarawan (stateman,
staatsmannen), yang mampu memikir dan merancang hari depan bangsa dan negara ini
hingga jauh kedepan (futuristic view).
Bagi Pemerintahan (Pusat) sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah-daerah
adalah bagian yang amat penting bagi penghasilan nasional, karena pertambangan,
industri, pertanian, kehutanan dan berbagai bentuk badan usaha di daerah. Menurut
kacamata Pemerintahan (Pusat) sumber kekayaan yang berasal dari suatu daerah adalah
milik nasional yang dihasilkan oleh suatu Daerah tidak bisa hanya digunakan untuk
kepentingan daerah bersangkutan. Asas pemerintahan merupakan salah satu pedoman
kerja Pemerintahan (Pusat) sehingga sumbar kekayaan yang ada di daerah tertentu
dibagikan pula ke daerah-daerah lain. Akibatnya, kekayaan suatu daerah tidak dapat
dinikmati sendirian oleh Daerah bersangkutan.
5 Dr. Syahrir: Kondisi ekonomi. prospek usaha dan Otonomi Daerah, disajikan dalam Seminar sehari Ikatan Alumi
Magister manajemen Universitar Sumatera Utara Medan, 31 Maret 2001.
Sebaliknya, pihak daerah lebih menekankan pada kepentingan daerah. Dalam
pandangan Daerah, sumber-sumber kekayaan yang ada di daerahnya sering kali
dianggap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan rakyat disana.
Hal ini terutama bila daerah bersangkutan masih terbelakang dan miskin. Semakin
terbelakang suatu daerah semakin besar tuntutan supaya sumbel-sumber kekayaan yang
ada di daerah yang bersangkutan digunakan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan
pemerintahan dan rakyat di daerah tersebut.
Jawaban yang utama, dimulai menata kembali “hubungan kekuasaan dan hubungan
keuangan antara Pusat dan Daerah” secara nasional melalui Undang-Undang, kemudian
disusul dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diatur melalui Peraturan
Pemerintahan (PP).
Yang menjadi pertanyaan awal, sebelum itu ialah sejauh mana konsensus nasional dapat
dicapai sebagai political will, yang akan menjadi landasan politis srategis buat menata
hubungan yang dimaksud.
Memang, nampaknya masalah ini sudah berulang-ulang muncul kepermukaan,
namun hal hubungan tersebut adalah suatu aspek keadministrasian negara, yang tak
dapat dihindari baik dalam konteks negara kesatuan maupun negara serikat.
Menurut sepanjang pengalaman saya bersama rekan-rekan dari berbagai
Universitas, LIPI, LSM, juga dengan Panitia-Panitia Ad Hoc-MPR dalam forum diskusi
mengenai amandemen pasal-pasal UUD 1945, masalah Pemerintah Daerah dengan
masalah Otonomi ini adalah termasuk masalah yang rentan dan prinsipil. Sampai hari ini
belum ada kata-akhir mengenai persoalan akan dibagaimanakan masalah otonomi
daerah ini untuk keperluan di masa yang akan datang. Disamping mengakui beberapa
kebaikannya saya melihat kehadiran UU No. 22 tahun 1999 yang ada sekarang di sanasini
masih memerlukan penyempurnaan.
Padahal, UU seperti inilah yang akan menjadi salah satu acuan yuridis untuk menata
ulang pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan di bidang
perekonomiannya termasuk dunia usaha yang dinilai kondusif untuk pengembangan
daerah.
Ataukah kita akan berbicara berdasarkan peraturan yang ada dan seadanya saja,
yakni UU No. 22 tahun 1999 dan peraturan-peraturan organiknya? Ataukah kita akan
berfikir mengenai hal-hal yang, seyogianya akan diatur kelak melalui perubahan UU ini ?
Jika pertanyaan terakhir ini yang benar untuk kita garap hari ini, maka satu langkah lagi
yang perlu dilakukan, yaitu melihat “ketersediaan” patokan-patokan konstitusional yang
sudah ada sesudah amandemen UUD 1945, khususnya yang mengatur perihal
Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Ketidak – teraturan peraturan
Yang saya maksud dengan ketidak-teraturan peraturan di sini, ialah tidak
sistematisnya proses perumusan kebijakan ( policy ) mengenai Pemerintahan Daerah dan
Otonominya itu, jika dibandingkan antara moment lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah sebagai hasil desakan dan pukulan reformasi dan eforia demokrasi di tahun
1998 dan 1999 dihubungkan dengan moment lahirnya amandemen UUD 1945 (termasuk
amandemen terhadap pasal 18 UUD itu tentang Pemerintahan Daerah) sebagai hasil
desakan lanjut reformasi dan eforia demokrasi itu khususnya untuk mereformasi konstitusi
1945 di tahun 1999, 2000,2001 dan 2002.
Setelah keluarnya UU mengenai Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah itu
apakah semua permasalahan sudah atau dapat segera diselesaikan ? Ternyata tidak.
Bahkan Timbul masalah-masalah baru sebagai konsekwensi dari pergeseran garis
kebijakan politik dan perundang-undangan itu, Sedangkan disisi lain, peraturan-peraturan
untuk pelaksanaan tidak segera dilengkapi (organieke verordeningen).
Terasa kerunyaman bahkan kekurang-pastian hukum mengenai status, posisi dan fungsi,
dalam konteks hubungan antara pusat dan Daerah, bahkan juga terasa adanya
kesimpangsiuran pandangan dan penafsiran mengenai hakekat otonomi daerah dalam
UU itu.
Kerunyaman Transisional
Sebagai akibatnya, dalam masa transisi di tahun 1999 dan berikutnya dengan
kelahiran UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 itu, terjadi pergolakan poIitis-yuridis
administratif dalam hubungan antara Pusat dan Daerah. Bahkan antara Propinsi dengan
kabupaten / Kota, bahkan Iagi antara sesama kabupaten / Kota itu sehingga terjadi
semacam terputusnya hubungan hierarchis secara vertikal dan juga seperti hapusnya
hubungan koordlinator dan subordinatif di antara sesama Pemerintah Pemerintah di
Daerah itu.
Kerunyaman ini ditandai oleh timbulnya berbagai aktivitas yang dipoIes dengan slogan
reformasi dan eforia demokrasi, yang pada hakekatnya – menurut pengamatan danpenelitian
saya adalah disebabkan oleh ketentuan – ketentuan dalam UU itu sendiri.
Beberapa hal saya sampaikan sekedar contoh :
1) Tidak semua pihak legislatif maupun eksekutif didaerah Kabupaten dan Daerah
Kota itu dinilai “siap” dalam arti menguasai pemahaman untuk menerapkan UU itu,
dengan persepsi yang sama.
2) Terjadi sikap yang Ekstrim sedemikian, sehingga Daerah-daerah Kabupaten dan
Kota menganggap tidak ada hubungan administratif dan fungsional sama sekali
dengan Propinsi, dan beberapa KDH telah langsung berhubungan dengan
Pemerintah pusat tanpa “sekedar pemberitahuan atau beri kabar pun” kepada
Gubernur KDH Propinsi.
3) Timbul kecenderungan Kabupaten untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber
PAD seakan-akan kepentingan kesejahteraan masyarakat dinomor duakan, dan
belum tentu terjamin bahwa pungutan-pungutan itu akan membalik (feed back,
melting process) sebagai biaya penanggulangan kepentingan kesejahteraan rakyat
(public service) 6.
4) Terjadi semacam rebutan kedudukan antar kaum politisi dari Parpol dan kalangan
aparat birokrat yang telah meniti karir dengan jenjang pendidikan dan dengan jam
terbang pengalaman yang cukup lama untuk menduduki posisi-posisi eksekutif.
Bahkan disana sini terjadi “money politics” padahal menurut teriakan dan pekik
reformasi semula, KKN harus dikikis habis, khususnya “suap menyuap” dalam hal
pencalonan Kepala Daerah dan Wakilnya. Sampai saat ini masih ada kasus money
politics ini, yang belum tuntas pemerosesannya secara yuridis. Apakah ini tidak
bertentangan dengan visi dan misi reformasi dan prinsip demokrasi ?.
5) Dalam masa transisi peraturan dari UU No. 5 tahun 1974 kepada UU No. 22 1999
juncto PP. No. 108 tahun 2000 mengenai Tata cara penyampaian pertanggung
jawaban KDH kepada DPRD, terlihat ketidak-siapan, dalam arti kedua pihak belum
sepenuhnya memahami isi dan makna UU yang baru itu dibandingkan dengan isi
dan makna UU yang lama.
6) Terlihat adanya kecenderungan pengkaplingan wilayah kekuasaan diantara
Kabupaten-kabupaten dengan semangat otonomi yang meluap-luap dan
menganggap tidak harus adanya lagi campur tangan Pusat terhadap kasusnya
meskipun mengaku bahwa negara ini (masih) negara kesatuan. Apakah merasa
tidak perlu adanya lagi koordinasi ataupun konsultasi?. Dalam praktek dan
perkembangan di daerah-daerah, muncul pemeo bahwa penguasa sebagai
penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menjadi semacam “raja-raja kecil”
yang mengklaim tidak adanya lagi hubungan kordinatif dan kontrol oleh Propinsi /
Gubernur terhadap Kabupaten / Bupati dan Kota / Walikota. Beberapa contoh
Bupati sudah langsung berhubungan dengan menteri Dalam Negeri “tanpa
kordinasi / konsultasi / pamit” lagi kepada Gubernur.
7) Terdapat ketidak -pastian mengenai perlu tidaknya penyusunan Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten, disusun dengan cara menyesuaikan
dengan Propeda Propinsi (termasuk Rencana Strategisnya), dan sebaliknya
apakah pemerintah Propinsi masih punya kewenangan memberikan semacam
arahan strategis kepada Kabupaten dan Kota. Kalaupun tidak mengakui perlunya
sub-ordinasi, apakah tidak perlu lagi koordinasi, sebagai salah satu fungsi
manajemen ?.
8) Restrukturisasi kelembagaan dan kepegawaian pasti terjadi secara besar-besaran
karena Daerah harus menuntaskan reposisi dan refungsionalisasi para pejabat dan
pegawai, yang tadinya adalah aparat Pusat dan Daerah, (Kanwil, Kandep, Dinas,
Cabang Dinas) yang bersama-sama berada di Daerah yang sama dan rnengenai
urusan yang sama atau bersamaan.
9) Mengenai urusan-urusan tertentu termasuk “pertanahan” misalnya, masih akan
menjadi permasalahan, karena kedua pihak Pemerintah akan dipertanyakan, pihak
mana kelak dan kompeten mengenai urusan pertanahan, apakah kabupaten dan
Kota yang menjadi tempiat lokasi tanah ataukah pihak Pusat atau Propinsi. Dengan
6 Akhir-akhir ini, berkembang pula kecenderungan pihak legislatif untuk meningkatkan Anggaran Belanja, bukan untuk
sebanyak mungkin dikembalikan kepada masyarakat lewat pembangunan (public service), tetapi untuk meningkatkan
honorarium sebagai anggota legislatif daerah (melalui biaya rutin).
kata lain, BPN-kah atau akan ada Dinas Pertanahan Daerah untuk mengurusi
pertanahan.
Dasar hukum untuk kewenangan daerah (Kabupaten dan Kota) mengenai “Pertanahan”
ialah pada pasal ii UU No. 22 tahun 1999. Pasal 11 ayat (2) : Bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industeri, dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga
kerja. Dalam penjelasan resmi pasal 1 ayat (2) ini dikatakan :
Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib
melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini,
sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing, dan merupakan kewenangan yang
wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan
Daerah Propinsi.
Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) mendesak supaya
Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang mengenai pertanahan ke Daerah, dengan
alasan bahwa UU No. 22 tahun 1999 memasukkan urusan pertanahan menjadi kewajiban
yang harus dilaksanakan oIeh Daerah Kabupaten dan Kota (Pasal 11 ayat (2) tahun
1999).
Apeksi bahkan minta supaya Keppres No.10 tahun 2001 yang memberikan kembali
wewenang kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dicabut atau tidak diperpaniang.
Masalah pertanahan mendesak dibahas, mengingat masa berlakunya Keppres No.10
tahun 2001 yang dikeluarkan semasa Abdurrahman Wahid hanya sampai 31 Mei 2003,
dan jika Keppres itu tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, secara otomatis, menurut
Apeksi mulai 1 Juni 2003 masalah pertanahan akan dikelola oleh Daerah.
Menurut Rusfi Yunairi (Direktur Apeksi / Ketua Panitia Rapat Teknis Sekda / Bapeddal
Asisten Apeksi, menurut berita Republika 22 Mei 2003), selain Apeksi, Apkasi (Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh
Indonesia) juga menuntut hal yang sama, yaitu memberikan wewenang penuh kepada
Daerah dalam mengurus pertanahan. “Kita semua sepakat bahwa BPN akan kita kubur”,
demikian bunyi pernyataan itu 7.
Kemandirian Yana Integral
Untuk mengetahui hakekat pemberian otonomi kepada Daerah perlu difahami
benar-benar prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang disebutkan dalam Penjelasan
UU no, 22 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Di situ dikatakan adanya 8 (delapan) pokok prinsip yang dimaksud :
1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka ragaman Daerah.
7 Harian Republika, Jakarta, Kamis 22 Mei 2003, halaman 3.
2) Pelaksanaan otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggungjawab.
3) Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah
Kabupaten dan daerah Kota, sedang daeraih Provinsi merupakan otonomi yang
terbatas.
4) Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta Antar Daerah.
5) Pelaksanaan otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonomi, dan karenanya dalam Daereh Kabupaten dan Daerah Kota tidak lagi ada
Wilayah Administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan yang khusus yang dibina
oleh Pemerintah (Pusat) atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan
pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan,
kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan, baru kawasan
pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonomi.
6) Pelaksanaan Otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan
legisfatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi
anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah (Pusat).
8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan (medebewing, peny) dimungkinkan, tidak
hanya dari Pemerintah (Pusat) kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah (Pusat)
kepada Desa, yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertangungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Sebagaimana biasanya fungsi Penjelasan suatu UU, Penjelasan di atas sangat penting
artinya bagi kepastian hukum mengenai Pemerintahan dan otonomi Daerah ini, untuk
diketahui semua pihak baik kalangan Pusat maupun Daerah. Perlu pula diingat bahwa
Penjelasan itu sebagai bagian yang senyawa dan tak terpisah dari pasal-pasal UU itu,
adalah produk kesepakatan wakil-wakil rakyat secara Nasional, baik dari sudut kebijakan
(policy, beleid) maupun dari sudut perundang-undangan (yuridis), dan bahwa ketentuanketentuan
itu mengikat bagi semua pihak.
Atas dasar kerangka pemikiran politis dan yuridis, sebagaimana dikemukakan sebagai
prinsip-prinsip pemberian otonomi di atas, dapat kiranya dimaklumi, pemastian dan
penegasan mengenai hakekat slogan yang selama ini selalu digaungkan, bahwa pusat itu
adalah Pusatnya Daerah, dan bahwa Daerah-Daerah itu adalah Daerahnya Pusat.
Saya berpendapat, memang harus demikian prinsip yang harus ditegakkan dalam Negara
Kesatuan bahkan juga di Negara-negara Serikat 8.
8 Di negara Serikat (federasi) seperti Amerika Serikat, dalam UUD-nya diatur perihal kewenangan Pemerintah Federal
(enumerated power) dan ada patokan dasar konstitusional bahwa sisanya (residual power) menjadi kewenangan
negara-negara bagian. Di Malaysia distribulsi kewenangan sepertj itu disebut secara rinci dalam Federal List, State List
dan Concurrent list.
Jadi menurut prinsip itu, daerah otonomi yang mandiri dan memiliki kemandirian itu,
kemandirian selaku daerah otonomi yang berwenang mengatur (beeheren, membuat
Perda sendiri) dan mengurus (beheeren, menyerenggarakan pemerintahan menurut
peraturan yang sudah dibuat), namun tetap dalam konteks dan kerangka negara kesatuan
(eenheids staat), bukan negara dalam negara.
Pembinaan dan Pengawasan
Menurut Penjelasan Umum dalam UU No. 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan
“pembinaan” adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan
Daerah Otonomi, sedangkan “Pengawasan” lebih ditekankan pada pengawasan represif
untuk lebih memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai
badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
Karena itu, Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan Daerah Otonomi tidak memerlukan
pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang (baca penjelasan Umum
puntIo).
Pada bab XII UU No. 22 tahun 1999 diatur perihal “pembinaan dan pengawasan”. Pasal
112 UU mengatakan, dalam rangka pembinaan Pemerintah (Pusat) memfasilitasi
penyelenggaraan otonomi Daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya
memberdayakan (empowerment) Daerah otonom itu melalui pemberian pedoman,
bimbingan, arahan dan supervisi (baca ayat 1 dan Penjelasannya).
Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi Daerah
itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP itu sekarang ialah PP No. 20 tahun
2000.
Secara sistem perundang-undangan, PP itu harus dilihat dalam hubungan dan rangkaian
kesatuan dengan dan sekaligus sebagai lanjutan induk ketentuan di pasal 112 UU No. 22
Tahun 1999. Perbedaan formil ialah UU adalah produk bersama antara Presiden dan
DPR sedangkan PP adalah Produk Presiden sendiri.
Dalam konsep hukum tatanegara dan administrasi negara, dikenal pengawasan secara
preventif dan pengawasan secara represif. Yang preventif ialah tindakan prevensi
(pencegahan) oleh Pemerintah Atasan terhadap Rancangan peraturan, misalnya
Pemerintah (Pusat) c.q. menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Men.DN.Otda)
langsung atau dikuasakannya kepada Gubernur untuk membatalkan Renperda
(Rancangan Peraturan daerah Kabupaten / Kota) antara lain dengan alasan bertentangan
dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau karena
mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi itu.
Pada pengawasan secara repressif, ialah membatalkan peraturan Daerah yang sudah
kadung berjalan.
Menurut pasal 113 UU No. 20 Tahun 1999, dalam rangka pengawasan, Perda dan Kpts
KDH disampaikan kepada Pemerintah (atasan) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah ditetapkan. Menurut pasal 114, pemerintah dapat membatalkan Perda dan Kpts
KDH yang bertentangan dengan umum atau perundang-undangan lainnya.
Keputusan pembatalan Perda dan Kpts KDH itu, diberitahukan kepada KDH yang
bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya (ayat (2) pasaI 114). Selambatlambatnya
satu minggu setelah keputusan pembatalan Perda dan Kpts. KDH itu, keduaduanya
harus dibatalkan pelaksanaannya (baca (3) pasal 114 itu. Daerah yang tidak
dapat menerima keputusan pembatalan Perda ataupun Kpts KDHnya dapat mengajukan
keberatan kepada mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah (Pusat
atau wakilnya di daerah yakni Gubernur) (baca ayat 4 UU No. 22 tahun 1999 itu).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah berikut penjelesannya itu, baik Penjelasan Umum maupun
penjelasan Pasal demi Pasal, ditarik kesimpulan bahwa otonomi Daerah yang akan
dikembangkan menurut UU ini ialah otonomi daerah dengan kemandirian yang integral.
Berarti, daerah-daerah diberikan komandirian dalam makna kebebasan untuk mengatur
dan mengurus Daerahnya masing-masing (relegen en beheeren), namun tetap berada
dalam status sebagai bagian yang integral dan terpadu dalam lingkungan negara
kesatuan R.I.
Sebenarnya status dan posisi Daerah yang demikian, sudah demikian lama dianut di
Indonesia, baik melalui UUD maupun melalui UU, namun faktor kebebasan mengatur dan
mengurus itulah yang bervariasi dari masa-kemasa sesuai dengan perkembangan politik
dan pemerintah.
Menurut pendapat saya, apapun peraturan yang berlaku, dan bagaimanapun peraturan
silih berganti, dan bagaimanapun gejolak Politik yang berkembang, namun perlu adanya
kesamaan persepsi di antara semua pihak-pihak Pemerintah, baik Pusat dan daerah, dan
juga antar-sesama Daerah, untuk menempatkan semua masalah dan penggarisan
kebijakan serta pembuatan peraturan (UU, Perda, dsb) dalam konteks pemikiran yang
senantiasa mengarah kepada pemeliharaan kultur dan nilai-nilai demokrasi.
Dengan tidak mengabaikan gejolak dan situasi nasional dan perkembangan kekuasaan di
Ibukota, sebaiknya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sudi duduk bersama
dengan pemikiran yang jernih dan rasional untuk bersama-sama menemukan dan
menggariskan kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di lingkungan Provinsi masing-masing, dengan mengutamakan
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, tidak sekedar melihat secara sempit
kepentingan daerah masing-masing ataupun dengan arogan mempertahankan
kepentingan kekuasaan yang formal di daerahnya sendiri-sendiri.
BEBERAPA MASALAH PRAKTIS : VERSI SUMATERA UTARA 9.
Di bawah ini penulis kemukakan beberapa masalah yang dihimpun berdasarkan
tulisan Saudara AbduI Kadir Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah
Sumatera Utara sebagai berikut :
1) Penafsiran terhadap pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 tahun 1999. Dalam
praktek pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 ternyata
dapat memberikan tafsiran yang kadangkala dalam arti sempit, sehingga
menimbulkan konflik antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten / Kota dan
sebaliknya antara Kabupaten dengan Kabupaten, dan juga antara Kabupaten
dengan Kota dalam wilayah yang berhampiran.
Hal ini dapat dicermati pada bunyi pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999
yang menyatakan bahwa Daerah Propinsi. Daerah Kabupaten / Kota masingmasing
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkhi satu sama lain.
2) Pembagian Wilayah Daerah Khususnya Wilayah Laut.
Pasal 3 UU No. 22 tahun 1999 itu bahwa wilayah laut Propinsi adalah sejauh 12 mil
laut yang diukur dari garis pantai dari laut lepas, kearah laut lepas dan atau kearah
perairan kepulauan. Selanjutnya disebutkan pada pasal 10 ayat (3) bahwa
kewenangan Daerah Kabupaten / Kota adalah sejauh 1/3 mil dari batas laut
Daerah Propinsi.
Untuk menghindari tafsiran dan persepsi yang berbeda dalam implementasinya
dalam praktek, seyogianya diterbitkan peraturan pelaksanaannya (organieke
verordening, mungkin PP atau Keppres), sehingga pelaksanaannya dapat berjalan
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Pedoman Perangkat Daerah.
Pasal 99 PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom kiranya memerlukan aturan
pelaksanaannya untuk menjadi pedoman mengenai standard dan norma berupa
petunjuk dan arahan dari Menteri terkait.
Disamping PP No. 25 tahun 2000 itu ada PP No. 84 tahun 2000 tentang
Pengumuman Perangkat Darah, dan menurut PP ini, maka berbagai kewenangan
yang sebelumnya hal yang sama juga dilakukan oleh Kabupaten / Kota di instansi
vertikal telah diserahkan dan berintegrasi menjadi Dinas atau Badan Propinsi
Dalam kenyataannya pengintegrasian itu lebih didominasi atas pengalihan status
PNS, personil dan beberapa aset serta sebagian kewenangan yang dinilai dapat
dilaksanakan Propinsi.
4) Sumber penerimaan, khususnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Menurut pengamatan dan pengalaman, pelaksanaan UU No. 22 tahun 1997
tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) juncto PP No. 22 tahun 1997
9 Abdul Kadir SH, Potret Otonomi Daerah dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah, Dipendasu
Medan, 2003.
tentang Penyetoran dan Jenis-Jenis PNBP, berarti PP ini diharapkan menjadi
semacam lex specialis (aturan khusus). Sedangkan dalam pelaksanaannya.
ternyata pengaturan kewenangan secara teknis diterbitkan (SE, Surat Edaran) dan
Keputusan Mentri terkait, yang difasilitasi oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan di sisi lain UU maupun PP mengenai penyerahan kewenangan
pengelolaan PNBP kepada Daerah sama sekali belum diterbitkan, sehingga
menimbulkan keraguan, baik bagi Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten / Kota.
Dalam praktek, untuk mengatasi keraguan yang berkepanjangan itu, maka dengan
berpegang pada petunjuk Menteri “terkait” baik berupa Keputusan maupun Surat
Edaran, beberapa Daerah rnemberanikan diri menerbitkan Peranan Daerah
(Perda) tentang pengelolaan kewenangan tersebut yang berkaitan dengan “Objek
pungutan daerah”.
Untuk itu Propinsi Sumatera Utara menerbitkan 3 (Tiga ) Perda yang terkait dengan
kewenangan di bidang penindustrian dan perdagangan yakni Perda No. 3 tahun
2003 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang bagi alat ukur, takar / timbang, dan
perlengkapannya (UTTP), Metrologi Legal, Perda No. 4 tahun 2003 tentang
Retribusi Jasa Pengujian dan Sertifikasi mutu barang serta dibidang pertanian ialah
Perda No. 5 tahun 2003 tentang Retribusi pemeriksaan Lapangan, pengujian dan
Sertifikasi Benih Tanaman pangan dan Hortikultura.
Dalam hubungan ini, Sebelumnya beberapa pemerintah Kabupaten / Kota telah
membuat Perda dalam rangka peningkatan sumber PAD yang objeknya terkait
dengan dunia usaha, investasi dan perdagangan yang menurut persepsi Daerah
pungutan itu merupakan kewenangan Kabupaten / Kota.
Menurut data dan informasi dari Departemen Keuangan ternyata Perda yang
diterbitkan pada tahun 2001, terdapat 40 (empat puluh) Perda Kabupaten / Kota
mengenai “Pajak” dan “Retribusi” Daerah Direkomendasi Menteri keuangan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk “dibatalkan” dengan pertimbangan
bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan yang lebih tinggi.
5) Pajak Daerah
Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang mengubah UU No. 18 tahun 1997
tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, ditetapkan jenis-jenis Pajak Propinsi
dan pajak Kabupaten / Kota.
Untuk Propinsi sudah ditetapkan secara Limitatif (berarti tidak dapat menetapkan
jenis Pajak lain), sedangkan Pajak Kabupaten / Kota masih dapat menetapkan
jenis Pajak Baru selain dari yang telah ditetapkan, sesuai dengan potensi dan
kriteria yaing sudah ditentukan.
Berdasarkan UU itu, kemudian diatur lanjut melalui PP No. 65 tahun 2001 tentang
Pajak Daerah, maka Pajak Propinsi bagi hasilnya kepada Kabupaten / Kota yang di
kelolakan dengan memperhatikan aspek potensi dan aspek pemerataan. Itu
berarti, tidak sepenuhnya hasil penerimaan Pajak Propinsi dapat dimanfaatkan
Propinsi dalam APBD-nya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan,
pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan disisi lain, Kabupaten / Kota , selain dapat memanfaatkan sepenuhnya
penerimaan yang dikelolanya, juga dapat pula rnemanfaatkan dana perolehan
penerimaan bagi hasil Pajak Propinsi dalam APBD Kabupaten / Kota itu.
6) Pungutan Restribusi Daerah
PP No. 36 tahun 2001 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000
mengatur pengelompokan jenis retribusi menurut golongan pemberian pelayanan
(seperti : jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu), dimana Propinsi dan
Kabupaten / Kota dapat memungutnya sesuai potensi dan kewenangan Daerah
melalui Perda (Peraturan Daerah).
7) Khusus Mengenai pengembangan dan penggalian Objek Retribusi
Penjelasan PP No. 66 tahun 2000 pasal 6 disebut bahwa jenis Retribusi lainnya
antara lain penerimaan negara yang bukan pajak (PNBP). Ini tentunya menjadi
“dambaan”. Daerah yang mengharapkan adanya perhatian dan iktikad Pemerintah
(Pusat). Yakni Departemen plus Dirjen terkait agar benar-benar menyikapinya
secara arif bijaksana dalam hubungannya dengan amanat PP No. 25 tahun 2000.
Dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai penyerahan jenis-jenis kepada
daerah, perlu kepastian hukum (rechts zekerheid) sebagai pedoman bagi propinsi
maupun Kabupaten / Kota, supaya tidak terkesan adanya “tarik menarik” diantara
instansi-instansi itu, dan terlihatnya duplikasi mengenai “objek penerimaan
pungutan” yang sama, yang tentunya mernbingungkan para “subjek membayar
PNBP” itu sendiri.
8) Potensi perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya (pengalaman
Propinsi Sumatera Utara).
a. Perkebunan
Dalam kaitan pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah, pada pasal 6 ayat (5), ternyata potensi
perkebunan tidak termasuk alokasi sumber daya alam yang dapat dibagi hasilkan
kepada Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa
bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam adalah bagian dari penerimaan
negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain, dibidang
pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan dan
perikanan. Hal ini tentunya merugikan propinsi Sumatera Utara: yang secara
spesifik alamnya sangat potensial diusahai oleh perusahaan perkebunan baik
BUMN (PTPN) maupun swasta nasional / asing, yang selama ini produksinya
merupakan salah satu komoditi ekspor andalan dari sektor non migas.
Dalam menyahuti ketetapan MPR RI No: IV/MPR/2000 pada bab III angka 4
mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah antara
lain disebutkan :
“ Bagi daerah terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan
dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian
dari keuntungan BUMN, yang ada didaerah bersangkutan dan bagian dari
pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi ”.
Oleh karenanya melalui Surat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 30 Mei
2002 No. 973/3321 yang ditujukan kepada Ibu Presiden RI (tembusan kepada
Ketua DPR RI dan Menteri / Dirjen terkait) telah dimohonkan kepada Pemerintah
Pusat dapat merealisasi secara konkrit dari rekomendasi TAP MPR RI tersebut
melalui penetapan kebijakan pengaturan pembagian alokasi kontribusi atas
keuntungan BUMN dan bagian dari PPH Badan / Perusahaan yang beroperasi
didaerah Propinsi Sumatera Utara.
b. Perikanan
Bagi Propinsi juga dirugikan dengan tidak turut memperoleh bagi hasil dari
penerimaan Sumber Daya Alam dari sektor perikanan, dimana berdasarkan
ketentuan UU No. 25 Tahun 1999 dan PP No. 104 Tentang Dana Perimbangan,
diatur alokasi imbangannya hanya untuk Pusat dan Kabupaten / Kota.
Dari gambaran dan ulasan tersebut diatas, pada hakekatnya keberadaan
UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dilain pihak beberapa Daerah
akan mengalami peningkatan baik dalam pengelolaan sumber pendapatan dan
Sumber Daya Alam maupun penyelenggaraan kewenangan Otonominya. Namun
dipihak lain beberapa daerah merasa dirugikan. Hal yang paling dirasakan
disamping kurang harmonisnya koordinasi tugas-tugas Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat juga
cenderung menurunnya kapasitas pembinaan Pemerintah Propinsi kepada
Kabupaten / Kota dan jalinan kebersamaan Kabupaten dengan Kabupaten dan
kabupaten dengan Kota yang berhampiran. Hal ini pada dasarnya disebabkaln
adanya persepsi beberapa Daerah yang terkesan “egoregional” yang semata-mata
terfokus begaimana untuk rneningkatkan sumber pendapatan Daerah sebesarbesarnya
untuk menjadi penopang sumber keuangan dalam APBD yang
bersangkutan, yang kadang kala terlihat mengabaikan kepentingan yang Iebih
hakiki seperti aspek regeling terhadap wawasan lingkungan (ekosistem).
Oleh karenanya sebagaimana dikatakan oleh Sdr. Abdul Kadir, dengan
melihat Potret Otonomi Daerah dari perspektif pengelolaan pendapatan Daerah
yaitu disatu sisi memberikan peluang kepada Daerah, dalam melaksanakan
eksistensi otonominya namun disisi lain apabila tidak disikapi secara positip, juga
akan dapat menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama
dalam hal pemberian kewenangan yang terkesan masih belum sepenuh hati,
demikian pula kaitannya dengan pengelolaan sumber penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dan keberadaan BUMN yang beroperasi di Daerah.
Apapun yang terjadi dan persepsi dari berbagai ragam fenomena
pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, maka mau tidak mau atau suka tidak suka
hendaknya dapat disahuti dan disikapi oleh Pemerintah melalui evaluasi dari
berbagai aspek dan jika diperlukan melakukan revisi beberapa materi dari kedua
Undang-Undang tersebut. Namun harus tetap adanya pemahaman bersama
bahwa keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 tetap dalam koridor melestarikan rasa
kebangsaan dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan hal ini diperlukan win-win solution untuk dapat dirasakan, dipahami dan
diterapkan setara konkrit oleh segenap jajaran Pemerintah dari tingkat Pusat,
Propinsi dan Kabupaten / Kota bersama Stakeholder dengan menyahuti aspirasi
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Sekian dan Terima Kasih.
Kuta, Bali Juli 2003

Hukum dan otonomi daerah adalah salah satu contoh Hukum dan otonomi daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Hukum dan otonomi daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Hukum dan otonomi daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Hukum dan otonomi daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah ojk, contoh makalah amandemen uud 1945, contoh makalah otoritas jasa keuangan, contoh makalah tentang OJK, tesis perhubungan