Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X

4th January 2012 Cat: Tesis with Comments Off

Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X adalah salah satu contoh Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X dalam bentuk PDF secara gratis.

(Kode INFORMAT-0030) : Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Teori graph merupakan topik yang banyak mendapat perhatian saat ini, karena modelmodel yang ada pada teori graph berguna untuk aplikasi yang luas. Walaupun teori graph berasal dari bidang ilmu Matematika, namun pada penerapannya, teori graph dapat dihubungkan dengan berbagai bidang ilmu dan juga kehidupan sehari-hari. Sedemikian banyaknya pengaplikasian graph dalam dunia ini, bila perlu dikatakan tidak ada habis-habisnya jika dibahas setiap aplikasi graph, karena setiap bidang ilmu dapat dikaitkan dengan graph seperti masalah dalam jaringan komunikasi, transportasi, ilmu komputer, riset operasi, ilmu kimia, Sosiologi, Kartografi dan lain sebagainya. Teori-teori mengenai graph ini telah banyak dikembangkan dengan berbagai algoritma yang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam menyelesaikannya.
Graph adalah himpunan pasangan tak berurut antara vertex (titik atau node) dan edge (garis atau arcs). Begitu banyak struktur yang dapat direpresentasikan dengan graph, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graph. Jaringan persahabatan pada situs pertemanan online atau facebook bisa direpresentasikan dengan graph, vertex-nya adalah para pemakai facebook dan ada edge antara A dan B jika dan hanya jika A berteman dengan B. Perkembangan algoritma untuk menangani graph akan berdampak besar bagi ilmu komputer.
Teori pewarnaan graph merupakan salah satu objek yang menarik dan terkenal dalam bidang teori graph. Pewarnaan graph dibagi dalam 3 bagian, yaitu pewarnaan vertex, pewarnaan edge, dan pewarnaan region. Suatu pewarnaan region dari sebuah graph dapat dilakukan (seperti pemberian warna pada wilayah-wilayah di peta) dengan cara membuat dual dari peta tersebut.
Salah satu aplikasi dalam teori pewarnaan graph adalah menentukan warna-warna yang sesuai pada sebuah peta. Teori pewarnaan wilayah (region coloring) ini diaplikasikan pada peta Kabupaten X. Algoritma yang digunakan dalam menentukan warna pada peta Kabupaten X ini, yaitu algoritma Seguential Coloring meskipun algoritma ini masih bergantung pada urutan penomoran dari vertex pada graph, namun keuntungan dari algoritma Sequential Coloring adalah efiensinya.
Algoritma Sequential Coloring adalah sebuah algoritma untuk mewarnai sebuah graph dengan k-warna, k adalah bilangan integer positif. Metoda yang digunakan algoritma ini adalah dengan pewarnaan langsung pada sebuah graph dengan warna yang sesedikit mungkin. Namun Algoritma Sequential Coloring ini masih bergantung pada urutan penomoran dari vertex-vertex pada graph.

1.2 Rumusan masalah
Apabila pemetaan Kabupaten X dapat dilakukan maka potensi masingmasing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten X dapat diketahui dengan cepat. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengimplementasikan graph coloring dalam memetakan Kabupaten X agar dengan melihat peta dapat dengan mudah mengetahui potensi daerah X.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah yang menjadi acuan dalam pengerjaan skripsi ini adalah :
1. Graph Coloring yang akan diimplementasikan yaitu hanya pada bagian region coloring saja.
2. Data yang diinformasikan adalah data yang dapat diperoleh dari kantor Bupati Kabupaten X sampai pada tanggal penelitian X.
3. Perancangan sistem yang dilakukan tidak sampai kepada perancangan sistem online.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengimplementasikan graph coloring dalam pemetaan daerah Kabupaten X.
2. Merancang sistem informasi potensi daerah Kabupaten X.

1.5 Manfaat Penelitian
Apabila penelitian ini berhasil, maka diharapkan Bupati Kabupaten X dapat mengetahui peta potensi daerah dengan cepat dan dapat mengakses informasi potensi daerah masing-masing dari sistem yang telah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dapat dilakukan perencanaan program sistem online di daerah-daerah kecamatan Kabupaten X.

1.6 Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :
1. Studi literatur tentang graph coloring.
2. Merepresentasikan batas wilayah kecamatan sebagai edge dan perpotongan antara batas wilayah sebagai vertex.
3. Merepresentasikan wilayah Kabupaten X sebagai suatu graph.
4. Mengimplementasikan coloring graph dalam pewarnaan masing-masing daerah kecamatan pada Kabupaten X.
5. Pengumpulan data potensi daerah masing-masing kecamatan Kabupaten X.
6. Perancangan sistem informasi potensi masing-masing kecamatan pada Kabupaten X.
7. Pengujian.

1.7 Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan graph, graph coloring dan region coloring. Pada bagian teori graph dibahas mengenai definisi graph, sejarah teori graph, jenis-jenis pewarnaan graph termasuk pewarnaan wilayah.
BAB 3 PEMBAHASAN
Bab ini akan membahas bagian yang berkaitan dengan region coloring yang pembahasannya dilakukan dengan menggunakan algoritma dan flowchart.
BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM
Bab ini menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengimplementasikan region coloring dalam sebuah program komputer dan dilanjutkan dengan pengujian program tersebut
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Bab terakhir akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya.

Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X adalah salah satu contoh Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Skripsi Implementasi Graph Coloring Dalam Pemetaan Daerah Kabupaten X dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh skripsi bab 3 metodologi penelitian, contoh literatur jurnal, contoh makalah tentang graph, contoh makalah algoritma dan flowchart, desain dalam mirota kampus

Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X

3rd January 2012 Cat: Tesis with Comments Off

Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X adalah salah satu contoh Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X dalam bentuk PDF secara gratis.

(Kode INFORMAT-0009) : Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Teknologi Informasi saat ini memiliki peranan yang sangat penting disegala bidang dan aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik hingga perekonomian. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan adanya peran serta teknologi informasi.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini kita dapat melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya yang kita keluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan, teknologi informasi menjadi hal penting perusahaan dalam pengelolaan data keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat mempermudah pihak yang terkait dalam perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan suatu instansi Pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan yang dimaksud setidak–tidaknya meliputi laporan Realisasi Anggaran APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dan setelah pemerintah menyusun strandar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat ataupun pada pemerintah daerah dengan dibentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a). Laporan Realisasi Anggaran, b). Neraca, c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diharapkan oleh Pemerintah untuk dapat menurunkan tingkat penyimpangan dan bias anggaran yang tidak perlukan, serta akan diadanya transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah yang ada, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindak korupsi yang merugikan masyarakat.
Dengan adanya ketentuan tersebut maka suatu Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan perencanaan dan penggunaan anggaran di daerahnya setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada DPRD, masyarakat, dan stakeholder sebagai lampiran dalam pertanggungjawaban tahunan, laporan ini juga akan dimuat di surat kabat setempat. Dan dengan demikian menurut Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indra Bastian, Akt., M.B.A. bahwa “Dengan laporan keuangan seperti ini, pemerintah akan lebih mudah mengkomunikasikan anggarannya. Pemda juga tidak perlu menunggu SK Depdagri, karena sistem SAP dapat diminta kapan saja kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang berada di bawah Depkeu”.
Dengan adanya reformasi keuangan pada wacana diatas Pemerintah Daerah khususnya harus dapat mengelola keuangan dengan baik, serta mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintahan Daerah dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini.
Dari pemikiran diatas, penulis bermaksud membuat laporan Tugas Akhir ini dengan membangun suatu perangkat lunak pengolahan data keuangan khususnya dalam penggunaan anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberi judul “Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II ”.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pengelolaan akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II .
2. Bagaimana membangun Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.3. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir
Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk membangun perangkat lunak untuk aplikasi pengelolaan realisasi anggaran untuk Pemerintahan Daerah.
Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu :
1. Untuk mengetahui proses pengelolaan akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II.
2. Untuk membangun aplikasi perangkat lunak akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.4. Batasan Masalah
Batasan masalah berguna agar pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis dapat terarah sesuai dengan tujuan penulisan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :
1. Sebagai dasar dari pembangunan aplikasi perangkat lunak untuk pengolahan data akuntansi keuangan untuk realisasi anggaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2005.
2. Untuk pengolahan data akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah ini hanya bagian realisasi atau penggunaan anggaran yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas.
3. Pengolahan data akuntansi keuangan realisasi anggaran dapat mencetak laporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dan penggeluaran kas meliputi laporan realisasi pendapatan dan belanja, laporan Cash Flow atau aliran kas, jurnal realisasi serta buku besar realisasi.

1.5. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil tugas akhir yang diharapkan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Untuk memperluas cara berpikir secara ilmiah sebagai bahan pembanding antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan aplikasi secara nyata dan sebagai referensi untuk mengaplikasikan teori tersebut dalam penelitian.
2. Bagi Lembaga
Sebagai bahan masukan dalam upaya membangun suatu aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam pengolahan, pengontrolan, hingga pelaporan dari data yang diinginkan dan dapat diperoleh secara cepat, tepat dan akurat.
3. Bagi pihak-pihak lain
Sebagai suatu bahan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan referensi yang bermanfaat bagi penelitian sejenis sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai aplikasi perangkat lunak.

Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X adalah salah satu contoh Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Skripsi Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II X dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah penyusunan apbd, kumpulan makalah tentang pengelolaan keuangan daerah, contoh makalah analisis kebijakan publik, contoh makalah tentang apbd, contoh makalah apbd

Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah adalah salah satu contoh Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

I. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah (Perda)

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ‘Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.’ Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,’ Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.  Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi menurut pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya.
Selanjutnya, Pasal 18 ayat(6) UUD 1945 menetapkan,’ Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.’Artinya, Peraturan Daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (perda in materieele zin) yang bersifat mengikat (legally binding) warga dan penduduk daerah otonom.

II. Proses Pembentukan Perda

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih lanjut.
Kemudian pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau BupatiWalikotauntuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
Lalu pasal 144 ayat (4) dan (5) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan dalam hal rancangan perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan Rancangan perda dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi ’ Perda dinyatakan sah’, dengan mencantumkan tanggal sahnya. Terakhir Pasal 145 ayat (1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ketentuan mengenai penyampaian perda kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

III. Landasan Pembentukan Perda

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

  1. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
  2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
  3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

IV. Materi (Muatan) Perda
 Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Perda telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut,’ Materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.’
Di era otonomi daerah ini, DPRD dan pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pun demikian, betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, perda tidak boleh mengatur permasalahan yang menyimpang dari prinsip NKRI, yang dapat merusak bingkai NKRI. Sebaliknya Pemerintah pusat juga tidak boleh membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah.
Selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tentang Pemerintahan  Daerah juga membatasi materi muatan sebuah perda yaitu bahwa Perda tidak boleh memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
Yang juga patut diperhatikan adalah pasal 138 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan bahwa materi muatan perda mengandung asas:

  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhineka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kemudian Pasal 137 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

  1. kejelasan tujuan;
  2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. dapat dilaksanakan;
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. kejelasan rumusan; dan
  7. keterbukaan.

Selain yang telah dikemukakan diatas, pada proses pembentukan perda beberapa asas kiranya perlu diperhatikan, diantaranya:

  1. Asas ’lex superior derogat legi inferiori’, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah.
  2. Asas ’lex specialis derogat legi generalis’, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum
  3. Asas ’ lex posterior derogat legi priori’, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.
  4. Asas positivisme dan perspektif, yakni ketentuan dalam perda memuatr permasalahan yang up to date dan visioner ke depan.

V. Gambaran umum Perda pada saat ini

Saat ini, salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali Perda yang bermasalah. Sejak otonomi daerah digulirkan, ribuan perda dibuat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Untuk hal ini, Departemen Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2009 Perda yang telah dibatalkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mencapai 1.064 Perda. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari evaluasi pemerintah terhadap 7.500 perda yang telah disahkan pemerintah daerah (pemda) sejak 2002 hingga 2009. (lebih lanjut tentang ini lihat www.depdagri.go.id)
Dari segi teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Perda Provinsi pada 31 provinsi (1500 Perda) dan Perda kabupaten/Kota pada 50 Kabupaten/Kota (2500 Perda) yang ditetapkan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diperoleh data bahwa sebagian besar Peraturan Daerah dalam penyusunannya belum mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-undang Nonor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan.

VI. Apa yang harus dibenahi?

Perda adalah produk politik yang dibuat dan dirancang oleh dua body politik, Pemerintah Daerah dan DPRD serta memiliki rujukan normatif dari UUD 1945 dan UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Karena hal tersebut, maka perlu ditinjau ulang tentang penempatan perda di urutan ‘terbawah’ hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Terkait dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan satu hal yang juga perlu dicatat/digarisbawahi adalah masih dimasukkannya UUD 1945 dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan padahal dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah UUD 1945 menjadi dasar pembentukannya sendiri? Jika jawabannya tidak maka UUD 1945 seyogyanya tidak dimasukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Selain Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan pemerintah pusat guna membatalkan perda yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi juga perlu ditinjau ulang. Hal ini karena penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom diselenggarakan atas dasar delegation of authority, termasuk kewenangan legislasi dari pemerintah daerah. Artinya adalah ketika terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan dimaksud, semua beralih kepada penerima delegasi. Prinsip pemberian delegasi berbeda dengan pelimpahan wewenang atas dasar mandatum, seperti halnya dekonsentrasi dimana mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory.i
Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki keadaan ini. Khusus dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan Perda, kementerian Hukum dan HAM seharusnya mampu mendampingi dan menjadi mitra Pemerintah Daerah maupun DPRD dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan daerah melalui kantor Wilayah yang tersebar di setiap Provinsi. Sayangnya hingga saat ini peran kantor Wilayah masih belum begitu maksimal (atau) dimaksimalkan. Berkaca dari apa yang sudah disampikan diatas, maka masalah yang urjen untuk dibenahi segera adalah program pemberdayaan Kanwil sebagai mitra kerja Pemda/DPRD guna mencapai tujuan pembentukan Perda yang baik.

Oleh : Nova Asmirawati
(Staf Bidang HAM dan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DIY)

Sumber : http://kumham-jogja.info

Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah adalah salah satu contoh Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Dasar Perancangan Peraturan Daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah pemberdayaan masyarakat, contoh makalah desentralisasi fiskal, contoh makalah tentang desentralisasi, contoh makalah desentralisasi, makalah program legislasi nasional

Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia

30th November 2011 Cat: Skripsi with Comments Off

Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia adalah salah satu contoh Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia dalam bentuk PDF secara gratis.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang kurang dapat dipahami dalam hal pembagian kewenangan antara urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sejak tahun 2000 hingga saat ini, akhirnya berdampak pada banyaknya Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang memiliki muatan materi melampaui batas kewenangan dari Pemerintah Daerah itu sendiri.
Banyak ditetapkannya Peraturan Daerah yang bernuansa agama (Peraturan Daerah Syariat Islam) adalah salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melampaui batas kewenangan yang seharusnya masalah agama merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
Sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan agama tertentu tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Pakar Politik Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Mahfud. MD dalam tulisannya yang berjudul “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, menjelaskan bahwa hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
Konsepsi prismatik menurut Fred W. Riggs (1964), sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahfud, menyatakan bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang meliputi : (1) Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme, dimana di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial; (2) Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “rechtsstaat” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum “the rule of law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan; (3) Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law); serta (4) Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.
Berdasarkan pada konsepsi prismatik tersebut, lahirlah beberapa tuntunan sebagai landasan kerja politik hukum nasional, yaitu : (1) hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial, dimana hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara territori maupun secara ideologi; (2) hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan dimana dalam pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan hukum tidak hanya dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak (demokratis) tetapi harus dengan prosedur dan konsistensi antara hukum dengan falsafah yang harus mendasarinya serta hubungan-hubungan hierarkisnya; (3) hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tetapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil dari bagian masyarakat yang kuat; serta (4) hukum bardasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik yang didasrkan pada ajaran agama tertentu.
Prof. Mahfud berpendapat bahwa dengan konsep prismatik dan kaidah penuntun hukum yang khas sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, sebenarnya kita sudah mempunyai pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika kemudian ada hukum-hukum yang dipersoalkan karena dinilai keluar dari bingkai penuntunnya, dalam artian kalau memang ada produk hukum yang menyimpang dari empat kaidah penuntun itu, maka haruslah diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik.
Dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Prof. Mahfud memaparkan bahwaa dalam realitas politik di Indonesia, negara ini bukan negara Islam melainkan negara Pancasila, sehingga secara formal kelembagaan tidak memungkinkan umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip tentang hukum, terutama dalam bentuk yang resmi.
Bangsa Indonesia memiliki latar belakang masyarakat yang pluralistik, sehingga dalam pengaturan bidang-bidang yang mempunyai sifat sentisif telah dibatasi oleh pemerintah untuk menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang berbunyi :
“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi di beberapa daerah adalah penerapan “keleluasaan” otonomi daerah yang berlebihan, bahkan sampai bertentangan dengan ketentuan yang telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pada bulan Oktober tahun 2004, pemerintah dengan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  menyempurnakan materi muatan yang terkandung dalam peraturan mengenai pemerintahan daerah dengan mengundangkan peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pengundangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004 tersebut sekaligus menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak berlaku lagi (Pasal 239 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004).
Berlakunya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan pengundangan dan pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bulan Juli tahun 2007 sebagai peraturan pelaksananya.
Sebagaimana telah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka di dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 juga diatur secara lebih rinci mengenai hal tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Urusan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut kemudian dijabarkan pada ayat (3) yaitu bahwa Urusan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama.
Untuk mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 kembali membuat ketentuan yang termuat dalam Pasal 2, yaitu :
“1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Meskipun telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tetapi Pemerintah Daerah masih banyak yang menyalahgunakan keleluasaan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya Peraturan Daerah Syariat Islam yang ditetapkan. Selain urusan agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam segi pengaturannya, Peraturan Daerah Syariat Islam yang mempunyai materi muatan mengenai ketentuan-ketentuan dari salah satu agama itu juga menciptakan suatu kecemasan bagi kelompok masyarakat di luar agama yang bersangkutan atas diskriminasi yang diciptakan dari penetapan Peraturan Daerah Syariat Islam tersebut.
Tujuan bangsa dan negara Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pancasila merupakan pijakan dalam setiap usaha mewujudkan tujuan bangsa dan negara Indonesia yang mendasarkannya ke dalam 5 (lima) sila yang terkandung di dalamnya, yaitu : (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Arah hukum Indonesia sudah sangat jelas, terletak pada tujuan dan dasar negara. Pemberlakukan ketentuan/syariat/hukum agama ke dalam suatu hukum positif di daerah merupakan penyimpangan dari tujuan dan dasar negara Indonesia sekaligus merupakan pelanggaran dari ketentuan peraturan di atasnya (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).
Dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas : a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penetapan Peraturan Daerah Syariat Islam bertentangan dengan asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifar dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia; asas bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah senfitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
Sikap negara Indonesia yang mendiamkan penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Syariat Islam yang banyak bermunculan sejak tahun 2000 tersebut memunculkan pemahaman bahwa Peraturan Daerah Syariat Islam tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan tujuan dan dasar negara serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Bernard L. Tanya dalam makalah yang berjudul “Judicial Review dan Arah Kebijakan Politik Hukum, sebuah Perspektif”, mengemukakan bahwa hukum merupakan alat untuk mencapai Tujuan Negara, dimana hukum harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum, yakni : (1) melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan; (2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; (3) mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum; (4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keberadaban dalam hidup beragama.
Empat prinsip cita hukum tersebut menurut Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, sedangkan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.
Peraturan Daerah Syariat Islam sangat tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia, dimana kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara seharusnya selalu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyaknya Peraturan Daerah Syariat Islam yang berlaku di Indonesia memberikan ancaman terhadap kerangka dasar/pijakan politik hukum Indonesia karena substansi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Syariat Islam menciptakan in-toleransi hidup beragama yang berdasarkan pada keadaban dan kemanusiaan.

Banyak kepentingan publik yang dilanggar sebagai dampak dari penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Syariat Islam. Sikap tidak toleran dan ekslisivisme menjadi sangat merebak di berbagai daerah. Hal tersebut sangat menunjukkan bahwa keinginan untuk hidup secara berdampingan dengan kelompok agama lain sangat rendah serta penghargaan terhadap kebebasan beragama kelompok lain pun juga menjadi sangat rendah.
Hukum di Indonesia dapat diartikan sebagai alat untuk meraih cita-cita serta mencapai tujuan bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Prof. Mahfud, politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita serta tujuan bangsa dan negara atau dengan kata lain, bahwa politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan.
Dengan demikian, Prof. Mahfud memaparkan bahwa politik hukum nasional harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar, sebagai berikut :
1.  Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2.  Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni :
a.    Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
b.    Memajukan kesejahteraan umum;
c.    Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d.    Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3.  Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni :
a.    Berbasis moral agama;
b.    Menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi;
c.    Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya;
d.    Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat;
e.    Membangun keadilan sosial.
4.  Apabila dikaitkan dengan ccita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk :
a.    Melindungi semua unsut bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa;
b.    Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan;
c.    Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum);
d.    Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5.  Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.
Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, serta sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah suatu hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Peraturan Daerah Syariat Islam tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara yang hendak menegakkan keadilan sosial, menegakkan hak asasi manusia, menegakkan persatuan tanpa diskriminasi, serta mengancam prinsip cita hukum (rechtsidee) mengenai perlindungan terhadap semua unsur bangsa demi keutuhan integrasi.
Arah hukum negara Indonesia yang seharusnya sudah jelas, yakni terletak pada tujuan negara, pada dasar negara, pada cita-cita hukum maupun pada pijakan/dasar politik hukum negara Indonesia bahkan pada hakikatnya, semua umat beragama di Indonesia wajib melaksanakan ketentuan hukum agamanya masing-masing secara interen tanpa harus di-perda-kan (menjadi hukum positif negara) menjadi berantakan dan sangat mencemaskan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Yogyakarta, 2011
SERAFINA SHINTA DEWI, SH.
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber : http://kumham-jogja.info

Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia adalah salah satu contoh Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia dalam bentuk PDF secara gratis.

makalah politik hukum islam pdf, contoh legal review, contoh tor skripsi, contoh makalah demokrasi pancasila, contoh makalah kemerdekaan mengemukakan pendapat

Hukum dan otonomi daerah

30th November 2011 Cat: Hukum with Comments Off

Hukum dan otonomi daerah adalah salah satu contoh Hukum dan otonomi daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Hukum dan otonomi daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Hukum dan otonomi daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Hukum dan otonomi daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

Oleh: PROF.DR.SOLLY LUBIS, S.H.
KlLAS BALIK
Sejak tahun 1970-an saya ikuti perkembangan garis politik dan perundangundangan
mengenai pemerintahan daerah ini, bahkan retreat kemasa awal kemerdekaan,
menelusuri pergeseran dan variasi policy dan peraturan perundang-undangan, dan
akhirnya dampaknya kepada daerah-daerah Itu sendiri, baik dari segi politik, maupun
ekonomi dan termasuk dunia usaha di daerah-daerah itu. Setelah mengalami turut
melakukan penelitian tentang pengukuran kemampuan daerah-daerah tingkat II di tahun
80-an dengan bertolok ukur pada UU no 5 tahun 1974, turut pula memberi bahan
kontribusi untuk persiapan lahirnya PP No. 45 Tahun 1992, yang mengatur pemerintahan
daerah dengan titik berat di tingkat II, akhirnya menyongsong kelahiran UU No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan plus UU No. 25 tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan
antara Pusat dan Daerah dan mengikuti seminar / diskusi mengenai otonomi daerah.
namun sampai akhir-akhir ini. saya melihat kehidupan daerah dengan otonominya ini,
seperti berjalan di tempat 1.
Wacana tentang desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah terus
mengggelinding, kata Tri Widodo W. Utomo. Saking ramainya perdebatan tentang
imselementasi dan implikasi otonomi banyak orang melupakan hakekat otonomi itu
sendiri, kata Tri Widodo 2.
Semenjak lahirnya Negara Kesatuan R.I. tahun 1945 Otonomi Daerah telah
menjiwai ketatanegaraan Indonesia (ps. 18 UUD 1945). Bukti realitasnya beberapa UU
tentang Pemerintahan Daerah berotonomi telah diterbitkan, menyusul dan berorientasi
kepada perkembangan sosial politik yang terjadi di wilayah dan daerah-daerah di
Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) dekade, yang terdiri dari:
- UU No. 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah,
- UU No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah,
- UU No. 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- UU No. 18 Tahun 1965, tantang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, tentang pemberian otonomi seluas-luasnya
Kepada Daerah, (tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh rejim Orde Baru),
- UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- Tap MPR No. XV Tahun 1998,
- UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah,
- UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah.
1 Disertasi M. Solly lubis, Pengesaran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan di Daerah dan
Garis besar pelaksanaaln di Sumatera Utara (USU Medan. 14 Desember 1983).
2 Tri Widodo W. Utomo. Otonomi dan Ancaman Otoritarianisme di Daerah. Artikel dalam Surat kabar Harian Kompas,
Jakarta. 01 April 2003.
Dengan diikuti oleh berbagai UU, PP, Penpres / Keppres dan Peraturan Menteri sebagai
aturan pelaksanaan dari UU tersebut pada masanya 3.
Satu kalimat sloganis-retorikal yang sampai sekarang masih tetap kabur
pengertiannya, ialah “Pusat itu adalah pusatnya Daerah dan Dearah-Daerah itu adalah
Daerahnya Pusat”. Slogan ini dikembang-kembangkan di masa berlakunya UU No. 5
tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah yang mengandalkan prinsip otonomi daerah
yang nyata dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi ialah Pemerintahan (Pusat)
terus-menerus mengeksploitir semua sumberdaya di daerah di bawah satu sistem
kekuasaan yangi oligarkhis-cronyis, sehingga negara ini bergeser kepada mode:
monarchie dan oligarchie secara terselubung (Vencopte monarehieen oligarehie).
Sesudah muncul era reformasi dan mencuat eforia demokrasi, justeru bukan hanya
PP No. 45/1992 yang ber-ide titik berat otonomi di daerah tingkat II tadi yang kandas di
tengah jalan, tetapi UU yang menjadi induknya itu yakni UU No. 5 tahun 1974 dengan
gaya politik pragmatis dijungkirbalikkan, lalu diganti dengan UU No. 22 tahun 1999.
Yang ideal itu bagaimana :
Mencari format konstitusionalisme dengan pendekatan paradigmatik
Kita harus berfikir ulang dan menata ulang secara paradigmatik. Paradigma
filosofis, kebijakan politis, dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem
pemerintahan dan pemerintahan daerah khususnya, adalah tiga dimensi yang bertalian
erat satu sama lain, antara ketiganya ini sudah semenjak tahun 1945 susul menyusul
adanya, dalam rangka mencari satu format atau model pemerintahan dan otonomi daerah
yang sesuai dengan tuntutan perkembangan politik di Indonesia, baik dalam skala lokal,
nasional, regional maupun global.
Silih berganti UUD, begitu pula induk, policy (misalnya GBHN), disusul peraturan
perundang-undangan mengenai pemerintahan dan otonomi daerah, tokh sampai hari ini
belum juga ditemukan satu format yang dinilai mantap dan menjanjikan bagi bangsa ini,
terlebih-Iebih bagi masyarakat di daerah. Justeru gerakan disentegrasi dan separatisme
yang bemunculan dimana-mana.
Semuanya ini sebaiknya kita pulangkan kepada pernyataan pokok yakni apa latar
belakang semua itu ? Di mana letak akar pemasalahannya. Di UUD-kah, di GBHN-kah
atau di UU dan lainnyakah ? atau di dalam niat dan tekad serta mental dan perilaku
penguasanya di Pusat atau di Daerah-Daerah itukah? Atau di semuanya itukah?
Setelah melihat kembali jauh ke belakang berdasarkan pengalaman dan
pengamatan di lingkungan pemerintahan itu, lalu menganalisa dari segi-segi
3 Sumitro Maskun: Perpektif Dunia Usaha Dalam Era Otonomi Daerah, makalah dalam Seminar sehari di
selenggarakan lkatan Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 31 Maret 2001 di
Medan.
teoretiskonsepsional maupun praktis-operasional, akhimya saya berpendapat dan
berkeyakinan, bahwa di setiap mata rantai itu masih perlu dibenahi kembali.
Dalam situasi yang demikian, maka UUD-Iah sebagai Konsep Dosen Sistem
mengenai Nasional. yang akan menjadi sumber paradigma dasar yang ideal, untuk
membuahi semua masalah pemerintahan. Termasuk Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Menurut sepanjang pengamatan saya, bangsa ini sedang mencari-cari dan berusaha
menemukan satu format konstitusionalisme yang baru bagi dirinya, untuk kepentingan
penataan ulang sistem manajemen kehidupan bangsa ini di semua bidang politik
ekonomi, sosial budaya dan Hamkam, termasuk mengenai Pemerintahan dan otonomi
Daerah.
Konstitusionalisme yang saya maksud bukan konstiutsi dalam makna rumus UUD ansich,
tetapi ialah isme, ism, pandangan, pemahaman, serta ide atau doktrin untuk
mendapatkan satu rumusan bentuk dan pola baru mengenai manajemen kehidupan
bangsa ini dengan semua sub-sistemnya, dan ingin ditata kembali menurut paradigma
yang jelas, baik paradigma di tataran filosofis maupun politis dan yuridis.
Hilaire Barnett mengatakan: “Coustutionalisme is the doctrine which governs the
legitimacy of government action. By constituonalisme is meant – in relation to constituons
written and unwitten conformity with the broad philosophical values within a state 4.
Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan pesan dan amanat kebijakan (political
messages) mengenai format perekonomian nasional (disusun sebagai usaha bersama di
antara semua aktor ekonomi) berdasarkan asas kekeluargaan (brotherhood, bukan family
relationship), buKan gronyisme juga amanat supaya kekayaan alam tanah air ini dikelola
dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (bukan secara oligarkis dan
kroniisme), Bahkan supaya fakir miskin dan yatim piatu sebagai kaum lemah beserta
kaum-kaum lemah lainnya, terutama dalam hal kehidupan sehari-hari. Juga dalam hukum
pemerintahan dan kesempatan kerja dan berusaha, ternyata tidak konsekwen dan
konsisten dijadikan sebagai acuan dan referensi konsitusional dalam praktek, kecuali
lebih banyak retorika politis lewat GBHN.
Pada hakekatnya, deviasi dan penyimpangan konstitusional yang terjadi selama
inilah yang harus dilempangkan supaya kembali ke koridor semestinya. Maka kasus
Indonesia ini sebenarnya, ialah satu upaya besar rekonstitusionalisasi dalam rangka
mencari format konsititusionalisme yang baru bagi bangsa ini. Menurut hemat dan
prediksi saya selama masalah dan kepentingan yang standar dan prinsipal ini belum
terpecahkan dan terselesaikan, maka sistem politik dan sistem perekonomian berikut
sistem dan sub-sub sistem lainnya tidak akan kunjung mendapat format dan profilnya
yang baru yang dinilai memenuhi keinginan masyarakat banyak dan luas.
4 Hilaire Barmett, BA, LL.M: Constituonal & Administrative Law, Cavendish publishing Limited, Landon. Sydney, Fourth
Edition,2000, h.5.
Secara tesis dapat dikatakan, tanpa kemasan kebijakan (package of policy) yang rapi dan
terpadu sedemikian, bisa terjadi bahwa daerah-daerah hanya sekedar lahan dan obkej
(sasaran) dan tidak turut sebagai subjek dan aktor aktif dalam kerjasama nasional
regional dan global.
Melalui pemikiran politis-strategis, kita sadar sepenuhnya bahwa Pemerintahan kita tidak
mampu sendirian untuk membiayai pembangunan nasional perekonomian misalnya, dan
oleh karenanya tak dapat tidak harus dirangkul potensi sektor swasta (private sectors)
untuk mendukung beban ini, (domestic and foreign) setidak-tidaknya melalui penanaman
modal dan pengembangan usaha di sektor pertanian dan perindustrian, lalu kemudian kita
akan mengekspor barang jadi dan setengah jadi ke luar, kita peroleh devisa, lalu kita
pergunakan via APBN dan APBD untuk membiayaj proyek-proyek pembangunan kita 5.5
Dalam konteks kebijakan yang demikian direkayasa kebijakan dan perundangundangan
yang mendukung lalu kita terapkan deregulasi dan debirokratisasi secara
paradigmatik selain untuk melancarkan proses administrasi buat melayani para penanam
modal itu (domestic and foreign invertors) juga untuk menarik minat dan kebetahan
mereka untuk beroperasi di wilayah dan lahan-lahan kita.
Di dalam negara kesatuan, sangat mudah muncul isu kepentingan nasional yang
dipertentangkan dengan kepentingan daerah. Dalam konteks ini, pemerintahan Pusat
adalah pembela utama kepentingan nasional. Pemerintahan Pusat bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tingkat
nasional.
Menurut saya lagi, sebelum semuanya itu dimulai, harus lebih dulu di redakan gonjangganjing
politik dan kekuasaan yang lagi berkobar secara sentral di tanah air ini. Baru
kemudian, duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan ideaf-futuristik, untuk
memikirkan format konsitutisionalisme yang dipanjang pas dan cocok untuk masa depan
ini.
Di sinilah letak sumber kekesalan dan kegeraman masyarakat terhadap perilaku
para aktor politik di tanah air ini, walaupun saya ragu apakah memang semuanya itu
adalah sekedar politis atau telah berkualitas sampai ke strata negarawan (stateman,
staatsmannen), yang mampu memikir dan merancang hari depan bangsa dan negara ini
hingga jauh kedepan (futuristic view).
Bagi Pemerintahan (Pusat) sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah-daerah
adalah bagian yang amat penting bagi penghasilan nasional, karena pertambangan,
industri, pertanian, kehutanan dan berbagai bentuk badan usaha di daerah. Menurut
kacamata Pemerintahan (Pusat) sumber kekayaan yang berasal dari suatu daerah adalah
milik nasional yang dihasilkan oleh suatu Daerah tidak bisa hanya digunakan untuk
kepentingan daerah bersangkutan. Asas pemerintahan merupakan salah satu pedoman
kerja Pemerintahan (Pusat) sehingga sumbar kekayaan yang ada di daerah tertentu
dibagikan pula ke daerah-daerah lain. Akibatnya, kekayaan suatu daerah tidak dapat
dinikmati sendirian oleh Daerah bersangkutan.
5 Dr. Syahrir: Kondisi ekonomi. prospek usaha dan Otonomi Daerah, disajikan dalam Seminar sehari Ikatan Alumi
Magister manajemen Universitar Sumatera Utara Medan, 31 Maret 2001.
Sebaliknya, pihak daerah lebih menekankan pada kepentingan daerah. Dalam
pandangan Daerah, sumber-sumber kekayaan yang ada di daerahnya sering kali
dianggap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan rakyat disana.
Hal ini terutama bila daerah bersangkutan masih terbelakang dan miskin. Semakin
terbelakang suatu daerah semakin besar tuntutan supaya sumbel-sumber kekayaan yang
ada di daerah yang bersangkutan digunakan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan
pemerintahan dan rakyat di daerah tersebut.
Jawaban yang utama, dimulai menata kembali “hubungan kekuasaan dan hubungan
keuangan antara Pusat dan Daerah” secara nasional melalui Undang-Undang, kemudian
disusul dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diatur melalui Peraturan
Pemerintahan (PP).
Yang menjadi pertanyaan awal, sebelum itu ialah sejauh mana konsensus nasional dapat
dicapai sebagai political will, yang akan menjadi landasan politis srategis buat menata
hubungan yang dimaksud.
Memang, nampaknya masalah ini sudah berulang-ulang muncul kepermukaan,
namun hal hubungan tersebut adalah suatu aspek keadministrasian negara, yang tak
dapat dihindari baik dalam konteks negara kesatuan maupun negara serikat.
Menurut sepanjang pengalaman saya bersama rekan-rekan dari berbagai
Universitas, LIPI, LSM, juga dengan Panitia-Panitia Ad Hoc-MPR dalam forum diskusi
mengenai amandemen pasal-pasal UUD 1945, masalah Pemerintah Daerah dengan
masalah Otonomi ini adalah termasuk masalah yang rentan dan prinsipil. Sampai hari ini
belum ada kata-akhir mengenai persoalan akan dibagaimanakan masalah otonomi
daerah ini untuk keperluan di masa yang akan datang. Disamping mengakui beberapa
kebaikannya saya melihat kehadiran UU No. 22 tahun 1999 yang ada sekarang di sanasini
masih memerlukan penyempurnaan.
Padahal, UU seperti inilah yang akan menjadi salah satu acuan yuridis untuk menata
ulang pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan di bidang
perekonomiannya termasuk dunia usaha yang dinilai kondusif untuk pengembangan
daerah.
Ataukah kita akan berbicara berdasarkan peraturan yang ada dan seadanya saja,
yakni UU No. 22 tahun 1999 dan peraturan-peraturan organiknya? Ataukah kita akan
berfikir mengenai hal-hal yang, seyogianya akan diatur kelak melalui perubahan UU ini ?
Jika pertanyaan terakhir ini yang benar untuk kita garap hari ini, maka satu langkah lagi
yang perlu dilakukan, yaitu melihat “ketersediaan” patokan-patokan konstitusional yang
sudah ada sesudah amandemen UUD 1945, khususnya yang mengatur perihal
Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Ketidak – teraturan peraturan
Yang saya maksud dengan ketidak-teraturan peraturan di sini, ialah tidak
sistematisnya proses perumusan kebijakan ( policy ) mengenai Pemerintahan Daerah dan
Otonominya itu, jika dibandingkan antara moment lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah sebagai hasil desakan dan pukulan reformasi dan eforia demokrasi di tahun
1998 dan 1999 dihubungkan dengan moment lahirnya amandemen UUD 1945 (termasuk
amandemen terhadap pasal 18 UUD itu tentang Pemerintahan Daerah) sebagai hasil
desakan lanjut reformasi dan eforia demokrasi itu khususnya untuk mereformasi konstitusi
1945 di tahun 1999, 2000,2001 dan 2002.
Setelah keluarnya UU mengenai Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah itu
apakah semua permasalahan sudah atau dapat segera diselesaikan ? Ternyata tidak.
Bahkan Timbul masalah-masalah baru sebagai konsekwensi dari pergeseran garis
kebijakan politik dan perundang-undangan itu, Sedangkan disisi lain, peraturan-peraturan
untuk pelaksanaan tidak segera dilengkapi (organieke verordeningen).
Terasa kerunyaman bahkan kekurang-pastian hukum mengenai status, posisi dan fungsi,
dalam konteks hubungan antara pusat dan Daerah, bahkan juga terasa adanya
kesimpangsiuran pandangan dan penafsiran mengenai hakekat otonomi daerah dalam
UU itu.
Kerunyaman Transisional
Sebagai akibatnya, dalam masa transisi di tahun 1999 dan berikutnya dengan
kelahiran UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 itu, terjadi pergolakan poIitis-yuridis
administratif dalam hubungan antara Pusat dan Daerah. Bahkan antara Propinsi dengan
kabupaten / Kota, bahkan Iagi antara sesama kabupaten / Kota itu sehingga terjadi
semacam terputusnya hubungan hierarchis secara vertikal dan juga seperti hapusnya
hubungan koordlinator dan subordinatif di antara sesama Pemerintah Pemerintah di
Daerah itu.
Kerunyaman ini ditandai oleh timbulnya berbagai aktivitas yang dipoIes dengan slogan
reformasi dan eforia demokrasi, yang pada hakekatnya – menurut pengamatan danpenelitian
saya adalah disebabkan oleh ketentuan – ketentuan dalam UU itu sendiri.
Beberapa hal saya sampaikan sekedar contoh :
1) Tidak semua pihak legislatif maupun eksekutif didaerah Kabupaten dan Daerah
Kota itu dinilai “siap” dalam arti menguasai pemahaman untuk menerapkan UU itu,
dengan persepsi yang sama.
2) Terjadi sikap yang Ekstrim sedemikian, sehingga Daerah-daerah Kabupaten dan
Kota menganggap tidak ada hubungan administratif dan fungsional sama sekali
dengan Propinsi, dan beberapa KDH telah langsung berhubungan dengan
Pemerintah pusat tanpa “sekedar pemberitahuan atau beri kabar pun” kepada
Gubernur KDH Propinsi.
3) Timbul kecenderungan Kabupaten untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber
PAD seakan-akan kepentingan kesejahteraan masyarakat dinomor duakan, dan
belum tentu terjamin bahwa pungutan-pungutan itu akan membalik (feed back,
melting process) sebagai biaya penanggulangan kepentingan kesejahteraan rakyat
(public service) 6.
4) Terjadi semacam rebutan kedudukan antar kaum politisi dari Parpol dan kalangan
aparat birokrat yang telah meniti karir dengan jenjang pendidikan dan dengan jam
terbang pengalaman yang cukup lama untuk menduduki posisi-posisi eksekutif.
Bahkan disana sini terjadi “money politics” padahal menurut teriakan dan pekik
reformasi semula, KKN harus dikikis habis, khususnya “suap menyuap” dalam hal
pencalonan Kepala Daerah dan Wakilnya. Sampai saat ini masih ada kasus money
politics ini, yang belum tuntas pemerosesannya secara yuridis. Apakah ini tidak
bertentangan dengan visi dan misi reformasi dan prinsip demokrasi ?.
5) Dalam masa transisi peraturan dari UU No. 5 tahun 1974 kepada UU No. 22 1999
juncto PP. No. 108 tahun 2000 mengenai Tata cara penyampaian pertanggung
jawaban KDH kepada DPRD, terlihat ketidak-siapan, dalam arti kedua pihak belum
sepenuhnya memahami isi dan makna UU yang baru itu dibandingkan dengan isi
dan makna UU yang lama.
6) Terlihat adanya kecenderungan pengkaplingan wilayah kekuasaan diantara
Kabupaten-kabupaten dengan semangat otonomi yang meluap-luap dan
menganggap tidak harus adanya lagi campur tangan Pusat terhadap kasusnya
meskipun mengaku bahwa negara ini (masih) negara kesatuan. Apakah merasa
tidak perlu adanya lagi koordinasi ataupun konsultasi?. Dalam praktek dan
perkembangan di daerah-daerah, muncul pemeo bahwa penguasa sebagai
penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menjadi semacam “raja-raja kecil”
yang mengklaim tidak adanya lagi hubungan kordinatif dan kontrol oleh Propinsi /
Gubernur terhadap Kabupaten / Bupati dan Kota / Walikota. Beberapa contoh
Bupati sudah langsung berhubungan dengan menteri Dalam Negeri “tanpa
kordinasi / konsultasi / pamit” lagi kepada Gubernur.
7) Terdapat ketidak -pastian mengenai perlu tidaknya penyusunan Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten, disusun dengan cara menyesuaikan
dengan Propeda Propinsi (termasuk Rencana Strategisnya), dan sebaliknya
apakah pemerintah Propinsi masih punya kewenangan memberikan semacam
arahan strategis kepada Kabupaten dan Kota. Kalaupun tidak mengakui perlunya
sub-ordinasi, apakah tidak perlu lagi koordinasi, sebagai salah satu fungsi
manajemen ?.
8) Restrukturisasi kelembagaan dan kepegawaian pasti terjadi secara besar-besaran
karena Daerah harus menuntaskan reposisi dan refungsionalisasi para pejabat dan
pegawai, yang tadinya adalah aparat Pusat dan Daerah, (Kanwil, Kandep, Dinas,
Cabang Dinas) yang bersama-sama berada di Daerah yang sama dan rnengenai
urusan yang sama atau bersamaan.
9) Mengenai urusan-urusan tertentu termasuk “pertanahan” misalnya, masih akan
menjadi permasalahan, karena kedua pihak Pemerintah akan dipertanyakan, pihak
mana kelak dan kompeten mengenai urusan pertanahan, apakah kabupaten dan
Kota yang menjadi tempiat lokasi tanah ataukah pihak Pusat atau Propinsi. Dengan
6 Akhir-akhir ini, berkembang pula kecenderungan pihak legislatif untuk meningkatkan Anggaran Belanja, bukan untuk
sebanyak mungkin dikembalikan kepada masyarakat lewat pembangunan (public service), tetapi untuk meningkatkan
honorarium sebagai anggota legislatif daerah (melalui biaya rutin).
kata lain, BPN-kah atau akan ada Dinas Pertanahan Daerah untuk mengurusi
pertanahan.
Dasar hukum untuk kewenangan daerah (Kabupaten dan Kota) mengenai “Pertanahan”
ialah pada pasal ii UU No. 22 tahun 1999. Pasal 11 ayat (2) : Bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industeri, dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga
kerja. Dalam penjelasan resmi pasal 1 ayat (2) ini dikatakan :
Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib
melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini,
sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing, dan merupakan kewenangan yang
wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan
Daerah Propinsi.
Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) mendesak supaya
Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang mengenai pertanahan ke Daerah, dengan
alasan bahwa UU No. 22 tahun 1999 memasukkan urusan pertanahan menjadi kewajiban
yang harus dilaksanakan oIeh Daerah Kabupaten dan Kota (Pasal 11 ayat (2) tahun
1999).
Apeksi bahkan minta supaya Keppres No.10 tahun 2001 yang memberikan kembali
wewenang kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dicabut atau tidak diperpaniang.
Masalah pertanahan mendesak dibahas, mengingat masa berlakunya Keppres No.10
tahun 2001 yang dikeluarkan semasa Abdurrahman Wahid hanya sampai 31 Mei 2003,
dan jika Keppres itu tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, secara otomatis, menurut
Apeksi mulai 1 Juni 2003 masalah pertanahan akan dikelola oleh Daerah.
Menurut Rusfi Yunairi (Direktur Apeksi / Ketua Panitia Rapat Teknis Sekda / Bapeddal
Asisten Apeksi, menurut berita Republika 22 Mei 2003), selain Apeksi, Apkasi (Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh
Indonesia) juga menuntut hal yang sama, yaitu memberikan wewenang penuh kepada
Daerah dalam mengurus pertanahan. “Kita semua sepakat bahwa BPN akan kita kubur”,
demikian bunyi pernyataan itu 7.
Kemandirian Yana Integral
Untuk mengetahui hakekat pemberian otonomi kepada Daerah perlu difahami
benar-benar prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang disebutkan dalam Penjelasan
UU no, 22 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Di situ dikatakan adanya 8 (delapan) pokok prinsip yang dimaksud :
1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka ragaman Daerah.
7 Harian Republika, Jakarta, Kamis 22 Mei 2003, halaman 3.
2) Pelaksanaan otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggungjawab.
3) Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah
Kabupaten dan daerah Kota, sedang daeraih Provinsi merupakan otonomi yang
terbatas.
4) Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta Antar Daerah.
5) Pelaksanaan otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonomi, dan karenanya dalam Daereh Kabupaten dan Daerah Kota tidak lagi ada
Wilayah Administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan yang khusus yang dibina
oleh Pemerintah (Pusat) atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan
pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan,
kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan, baru kawasan
pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonomi.
6) Pelaksanaan Otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan
legisfatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi
anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah (Pusat).
8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan (medebewing, peny) dimungkinkan, tidak
hanya dari Pemerintah (Pusat) kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah (Pusat)
kepada Desa, yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertangungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Sebagaimana biasanya fungsi Penjelasan suatu UU, Penjelasan di atas sangat penting
artinya bagi kepastian hukum mengenai Pemerintahan dan otonomi Daerah ini, untuk
diketahui semua pihak baik kalangan Pusat maupun Daerah. Perlu pula diingat bahwa
Penjelasan itu sebagai bagian yang senyawa dan tak terpisah dari pasal-pasal UU itu,
adalah produk kesepakatan wakil-wakil rakyat secara Nasional, baik dari sudut kebijakan
(policy, beleid) maupun dari sudut perundang-undangan (yuridis), dan bahwa ketentuanketentuan
itu mengikat bagi semua pihak.
Atas dasar kerangka pemikiran politis dan yuridis, sebagaimana dikemukakan sebagai
prinsip-prinsip pemberian otonomi di atas, dapat kiranya dimaklumi, pemastian dan
penegasan mengenai hakekat slogan yang selama ini selalu digaungkan, bahwa pusat itu
adalah Pusatnya Daerah, dan bahwa Daerah-Daerah itu adalah Daerahnya Pusat.
Saya berpendapat, memang harus demikian prinsip yang harus ditegakkan dalam Negara
Kesatuan bahkan juga di Negara-negara Serikat 8.
8 Di negara Serikat (federasi) seperti Amerika Serikat, dalam UUD-nya diatur perihal kewenangan Pemerintah Federal
(enumerated power) dan ada patokan dasar konstitusional bahwa sisanya (residual power) menjadi kewenangan
negara-negara bagian. Di Malaysia distribulsi kewenangan sepertj itu disebut secara rinci dalam Federal List, State List
dan Concurrent list.
Jadi menurut prinsip itu, daerah otonomi yang mandiri dan memiliki kemandirian itu,
kemandirian selaku daerah otonomi yang berwenang mengatur (beeheren, membuat
Perda sendiri) dan mengurus (beheeren, menyerenggarakan pemerintahan menurut
peraturan yang sudah dibuat), namun tetap dalam konteks dan kerangka negara kesatuan
(eenheids staat), bukan negara dalam negara.
Pembinaan dan Pengawasan
Menurut Penjelasan Umum dalam UU No. 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan
“pembinaan” adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan
Daerah Otonomi, sedangkan “Pengawasan” lebih ditekankan pada pengawasan represif
untuk lebih memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai
badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
Karena itu, Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan Daerah Otonomi tidak memerlukan
pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang (baca penjelasan Umum
puntIo).
Pada bab XII UU No. 22 tahun 1999 diatur perihal “pembinaan dan pengawasan”. Pasal
112 UU mengatakan, dalam rangka pembinaan Pemerintah (Pusat) memfasilitasi
penyelenggaraan otonomi Daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya
memberdayakan (empowerment) Daerah otonom itu melalui pemberian pedoman,
bimbingan, arahan dan supervisi (baca ayat 1 dan Penjelasannya).
Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi Daerah
itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP itu sekarang ialah PP No. 20 tahun
2000.
Secara sistem perundang-undangan, PP itu harus dilihat dalam hubungan dan rangkaian
kesatuan dengan dan sekaligus sebagai lanjutan induk ketentuan di pasal 112 UU No. 22
Tahun 1999. Perbedaan formil ialah UU adalah produk bersama antara Presiden dan
DPR sedangkan PP adalah Produk Presiden sendiri.
Dalam konsep hukum tatanegara dan administrasi negara, dikenal pengawasan secara
preventif dan pengawasan secara represif. Yang preventif ialah tindakan prevensi
(pencegahan) oleh Pemerintah Atasan terhadap Rancangan peraturan, misalnya
Pemerintah (Pusat) c.q. menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Men.DN.Otda)
langsung atau dikuasakannya kepada Gubernur untuk membatalkan Renperda
(Rancangan Peraturan daerah Kabupaten / Kota) antara lain dengan alasan bertentangan
dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau karena
mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi itu.
Pada pengawasan secara repressif, ialah membatalkan peraturan Daerah yang sudah
kadung berjalan.
Menurut pasal 113 UU No. 20 Tahun 1999, dalam rangka pengawasan, Perda dan Kpts
KDH disampaikan kepada Pemerintah (atasan) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah ditetapkan. Menurut pasal 114, pemerintah dapat membatalkan Perda dan Kpts
KDH yang bertentangan dengan umum atau perundang-undangan lainnya.
Keputusan pembatalan Perda dan Kpts KDH itu, diberitahukan kepada KDH yang
bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya (ayat (2) pasaI 114). Selambatlambatnya
satu minggu setelah keputusan pembatalan Perda dan Kpts. KDH itu, keduaduanya
harus dibatalkan pelaksanaannya (baca (3) pasal 114 itu. Daerah yang tidak
dapat menerima keputusan pembatalan Perda ataupun Kpts KDHnya dapat mengajukan
keberatan kepada mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah (Pusat
atau wakilnya di daerah yakni Gubernur) (baca ayat 4 UU No. 22 tahun 1999 itu).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah berikut penjelesannya itu, baik Penjelasan Umum maupun
penjelasan Pasal demi Pasal, ditarik kesimpulan bahwa otonomi Daerah yang akan
dikembangkan menurut UU ini ialah otonomi daerah dengan kemandirian yang integral.
Berarti, daerah-daerah diberikan komandirian dalam makna kebebasan untuk mengatur
dan mengurus Daerahnya masing-masing (relegen en beheeren), namun tetap berada
dalam status sebagai bagian yang integral dan terpadu dalam lingkungan negara
kesatuan R.I.
Sebenarnya status dan posisi Daerah yang demikian, sudah demikian lama dianut di
Indonesia, baik melalui UUD maupun melalui UU, namun faktor kebebasan mengatur dan
mengurus itulah yang bervariasi dari masa-kemasa sesuai dengan perkembangan politik
dan pemerintah.
Menurut pendapat saya, apapun peraturan yang berlaku, dan bagaimanapun peraturan
silih berganti, dan bagaimanapun gejolak Politik yang berkembang, namun perlu adanya
kesamaan persepsi di antara semua pihak-pihak Pemerintah, baik Pusat dan daerah, dan
juga antar-sesama Daerah, untuk menempatkan semua masalah dan penggarisan
kebijakan serta pembuatan peraturan (UU, Perda, dsb) dalam konteks pemikiran yang
senantiasa mengarah kepada pemeliharaan kultur dan nilai-nilai demokrasi.
Dengan tidak mengabaikan gejolak dan situasi nasional dan perkembangan kekuasaan di
Ibukota, sebaiknya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sudi duduk bersama
dengan pemikiran yang jernih dan rasional untuk bersama-sama menemukan dan
menggariskan kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di lingkungan Provinsi masing-masing, dengan mengutamakan
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, tidak sekedar melihat secara sempit
kepentingan daerah masing-masing ataupun dengan arogan mempertahankan
kepentingan kekuasaan yang formal di daerahnya sendiri-sendiri.
BEBERAPA MASALAH PRAKTIS : VERSI SUMATERA UTARA 9.
Di bawah ini penulis kemukakan beberapa masalah yang dihimpun berdasarkan
tulisan Saudara AbduI Kadir Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah
Sumatera Utara sebagai berikut :
1) Penafsiran terhadap pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 tahun 1999. Dalam
praktek pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 ternyata
dapat memberikan tafsiran yang kadangkala dalam arti sempit, sehingga
menimbulkan konflik antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten / Kota dan
sebaliknya antara Kabupaten dengan Kabupaten, dan juga antara Kabupaten
dengan Kota dalam wilayah yang berhampiran.
Hal ini dapat dicermati pada bunyi pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999
yang menyatakan bahwa Daerah Propinsi. Daerah Kabupaten / Kota masingmasing
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkhi satu sama lain.
2) Pembagian Wilayah Daerah Khususnya Wilayah Laut.
Pasal 3 UU No. 22 tahun 1999 itu bahwa wilayah laut Propinsi adalah sejauh 12 mil
laut yang diukur dari garis pantai dari laut lepas, kearah laut lepas dan atau kearah
perairan kepulauan. Selanjutnya disebutkan pada pasal 10 ayat (3) bahwa
kewenangan Daerah Kabupaten / Kota adalah sejauh 1/3 mil dari batas laut
Daerah Propinsi.
Untuk menghindari tafsiran dan persepsi yang berbeda dalam implementasinya
dalam praktek, seyogianya diterbitkan peraturan pelaksanaannya (organieke
verordening, mungkin PP atau Keppres), sehingga pelaksanaannya dapat berjalan
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Pedoman Perangkat Daerah.
Pasal 99 PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom kiranya memerlukan aturan
pelaksanaannya untuk menjadi pedoman mengenai standard dan norma berupa
petunjuk dan arahan dari Menteri terkait.
Disamping PP No. 25 tahun 2000 itu ada PP No. 84 tahun 2000 tentang
Pengumuman Perangkat Darah, dan menurut PP ini, maka berbagai kewenangan
yang sebelumnya hal yang sama juga dilakukan oleh Kabupaten / Kota di instansi
vertikal telah diserahkan dan berintegrasi menjadi Dinas atau Badan Propinsi
Dalam kenyataannya pengintegrasian itu lebih didominasi atas pengalihan status
PNS, personil dan beberapa aset serta sebagian kewenangan yang dinilai dapat
dilaksanakan Propinsi.
4) Sumber penerimaan, khususnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Menurut pengamatan dan pengalaman, pelaksanaan UU No. 22 tahun 1997
tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) juncto PP No. 22 tahun 1997
9 Abdul Kadir SH, Potret Otonomi Daerah dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah, Dipendasu
Medan, 2003.
tentang Penyetoran dan Jenis-Jenis PNBP, berarti PP ini diharapkan menjadi
semacam lex specialis (aturan khusus). Sedangkan dalam pelaksanaannya.
ternyata pengaturan kewenangan secara teknis diterbitkan (SE, Surat Edaran) dan
Keputusan Mentri terkait, yang difasilitasi oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan di sisi lain UU maupun PP mengenai penyerahan kewenangan
pengelolaan PNBP kepada Daerah sama sekali belum diterbitkan, sehingga
menimbulkan keraguan, baik bagi Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten / Kota.
Dalam praktek, untuk mengatasi keraguan yang berkepanjangan itu, maka dengan
berpegang pada petunjuk Menteri “terkait” baik berupa Keputusan maupun Surat
Edaran, beberapa Daerah rnemberanikan diri menerbitkan Peranan Daerah
(Perda) tentang pengelolaan kewenangan tersebut yang berkaitan dengan “Objek
pungutan daerah”.
Untuk itu Propinsi Sumatera Utara menerbitkan 3 (Tiga ) Perda yang terkait dengan
kewenangan di bidang penindustrian dan perdagangan yakni Perda No. 3 tahun
2003 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang bagi alat ukur, takar / timbang, dan
perlengkapannya (UTTP), Metrologi Legal, Perda No. 4 tahun 2003 tentang
Retribusi Jasa Pengujian dan Sertifikasi mutu barang serta dibidang pertanian ialah
Perda No. 5 tahun 2003 tentang Retribusi pemeriksaan Lapangan, pengujian dan
Sertifikasi Benih Tanaman pangan dan Hortikultura.
Dalam hubungan ini, Sebelumnya beberapa pemerintah Kabupaten / Kota telah
membuat Perda dalam rangka peningkatan sumber PAD yang objeknya terkait
dengan dunia usaha, investasi dan perdagangan yang menurut persepsi Daerah
pungutan itu merupakan kewenangan Kabupaten / Kota.
Menurut data dan informasi dari Departemen Keuangan ternyata Perda yang
diterbitkan pada tahun 2001, terdapat 40 (empat puluh) Perda Kabupaten / Kota
mengenai “Pajak” dan “Retribusi” Daerah Direkomendasi Menteri keuangan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk “dibatalkan” dengan pertimbangan
bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan yang lebih tinggi.
5) Pajak Daerah
Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang mengubah UU No. 18 tahun 1997
tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, ditetapkan jenis-jenis Pajak Propinsi
dan pajak Kabupaten / Kota.
Untuk Propinsi sudah ditetapkan secara Limitatif (berarti tidak dapat menetapkan
jenis Pajak lain), sedangkan Pajak Kabupaten / Kota masih dapat menetapkan
jenis Pajak Baru selain dari yang telah ditetapkan, sesuai dengan potensi dan
kriteria yaing sudah ditentukan.
Berdasarkan UU itu, kemudian diatur lanjut melalui PP No. 65 tahun 2001 tentang
Pajak Daerah, maka Pajak Propinsi bagi hasilnya kepada Kabupaten / Kota yang di
kelolakan dengan memperhatikan aspek potensi dan aspek pemerataan. Itu
berarti, tidak sepenuhnya hasil penerimaan Pajak Propinsi dapat dimanfaatkan
Propinsi dalam APBD-nya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan,
pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan disisi lain, Kabupaten / Kota , selain dapat memanfaatkan sepenuhnya
penerimaan yang dikelolanya, juga dapat pula rnemanfaatkan dana perolehan
penerimaan bagi hasil Pajak Propinsi dalam APBD Kabupaten / Kota itu.
6) Pungutan Restribusi Daerah
PP No. 36 tahun 2001 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000
mengatur pengelompokan jenis retribusi menurut golongan pemberian pelayanan
(seperti : jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu), dimana Propinsi dan
Kabupaten / Kota dapat memungutnya sesuai potensi dan kewenangan Daerah
melalui Perda (Peraturan Daerah).
7) Khusus Mengenai pengembangan dan penggalian Objek Retribusi
Penjelasan PP No. 66 tahun 2000 pasal 6 disebut bahwa jenis Retribusi lainnya
antara lain penerimaan negara yang bukan pajak (PNBP). Ini tentunya menjadi
“dambaan”. Daerah yang mengharapkan adanya perhatian dan iktikad Pemerintah
(Pusat). Yakni Departemen plus Dirjen terkait agar benar-benar menyikapinya
secara arif bijaksana dalam hubungannya dengan amanat PP No. 25 tahun 2000.
Dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai penyerahan jenis-jenis kepada
daerah, perlu kepastian hukum (rechts zekerheid) sebagai pedoman bagi propinsi
maupun Kabupaten / Kota, supaya tidak terkesan adanya “tarik menarik” diantara
instansi-instansi itu, dan terlihatnya duplikasi mengenai “objek penerimaan
pungutan” yang sama, yang tentunya mernbingungkan para “subjek membayar
PNBP” itu sendiri.
8) Potensi perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya (pengalaman
Propinsi Sumatera Utara).
a. Perkebunan
Dalam kaitan pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah, pada pasal 6 ayat (5), ternyata potensi
perkebunan tidak termasuk alokasi sumber daya alam yang dapat dibagi hasilkan
kepada Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa
bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam adalah bagian dari penerimaan
negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain, dibidang
pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan dan
perikanan. Hal ini tentunya merugikan propinsi Sumatera Utara: yang secara
spesifik alamnya sangat potensial diusahai oleh perusahaan perkebunan baik
BUMN (PTPN) maupun swasta nasional / asing, yang selama ini produksinya
merupakan salah satu komoditi ekspor andalan dari sektor non migas.
Dalam menyahuti ketetapan MPR RI No: IV/MPR/2000 pada bab III angka 4
mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah antara
lain disebutkan :
“ Bagi daerah terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan
dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian
dari keuntungan BUMN, yang ada didaerah bersangkutan dan bagian dari
pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi ”.
Oleh karenanya melalui Surat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 30 Mei
2002 No. 973/3321 yang ditujukan kepada Ibu Presiden RI (tembusan kepada
Ketua DPR RI dan Menteri / Dirjen terkait) telah dimohonkan kepada Pemerintah
Pusat dapat merealisasi secara konkrit dari rekomendasi TAP MPR RI tersebut
melalui penetapan kebijakan pengaturan pembagian alokasi kontribusi atas
keuntungan BUMN dan bagian dari PPH Badan / Perusahaan yang beroperasi
didaerah Propinsi Sumatera Utara.
b. Perikanan
Bagi Propinsi juga dirugikan dengan tidak turut memperoleh bagi hasil dari
penerimaan Sumber Daya Alam dari sektor perikanan, dimana berdasarkan
ketentuan UU No. 25 Tahun 1999 dan PP No. 104 Tentang Dana Perimbangan,
diatur alokasi imbangannya hanya untuk Pusat dan Kabupaten / Kota.
Dari gambaran dan ulasan tersebut diatas, pada hakekatnya keberadaan
UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dilain pihak beberapa Daerah
akan mengalami peningkatan baik dalam pengelolaan sumber pendapatan dan
Sumber Daya Alam maupun penyelenggaraan kewenangan Otonominya. Namun
dipihak lain beberapa daerah merasa dirugikan. Hal yang paling dirasakan
disamping kurang harmonisnya koordinasi tugas-tugas Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan, dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat juga
cenderung menurunnya kapasitas pembinaan Pemerintah Propinsi kepada
Kabupaten / Kota dan jalinan kebersamaan Kabupaten dengan Kabupaten dan
kabupaten dengan Kota yang berhampiran. Hal ini pada dasarnya disebabkaln
adanya persepsi beberapa Daerah yang terkesan “egoregional” yang semata-mata
terfokus begaimana untuk rneningkatkan sumber pendapatan Daerah sebesarbesarnya
untuk menjadi penopang sumber keuangan dalam APBD yang
bersangkutan, yang kadang kala terlihat mengabaikan kepentingan yang Iebih
hakiki seperti aspek regeling terhadap wawasan lingkungan (ekosistem).
Oleh karenanya sebagaimana dikatakan oleh Sdr. Abdul Kadir, dengan
melihat Potret Otonomi Daerah dari perspektif pengelolaan pendapatan Daerah
yaitu disatu sisi memberikan peluang kepada Daerah, dalam melaksanakan
eksistensi otonominya namun disisi lain apabila tidak disikapi secara positip, juga
akan dapat menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama
dalam hal pemberian kewenangan yang terkesan masih belum sepenuh hati,
demikian pula kaitannya dengan pengelolaan sumber penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dan keberadaan BUMN yang beroperasi di Daerah.
Apapun yang terjadi dan persepsi dari berbagai ragam fenomena
pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, maka mau tidak mau atau suka tidak suka
hendaknya dapat disahuti dan disikapi oleh Pemerintah melalui evaluasi dari
berbagai aspek dan jika diperlukan melakukan revisi beberapa materi dari kedua
Undang-Undang tersebut. Namun harus tetap adanya pemahaman bersama
bahwa keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 tetap dalam koridor melestarikan rasa
kebangsaan dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan hal ini diperlukan win-win solution untuk dapat dirasakan, dipahami dan
diterapkan setara konkrit oleh segenap jajaran Pemerintah dari tingkat Pusat,
Propinsi dan Kabupaten / Kota bersama Stakeholder dengan menyahuti aspirasi
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Sekian dan Terima Kasih.
Kuta, Bali Juli 2003

Hukum dan otonomi daerah adalah salah satu contoh Hukum dan otonomi daerah kumpulan tugas akhir skripsi tesis tugas kuliah secara online Hukum dan otonomi daerah untuk SMU SLTA SMK MA S1 S2 S3 artikel paper karya ilmiah makalah tugas akhir skripsi tesis. Anda bisa mendownload Hukum dan otonomi daerah full content lengkap atau artikel yang berkaitan dengan Hukum dan otonomi daerah dalam bentuk PDF secara gratis.

contoh makalah ojk, contoh makalah amandemen uud 1945, contoh makalah otoritas jasa keuangan, contoh makalah tentang OJK, tesis perhubungan